PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2017Kamis 22 Jun 2017 14:29Ridha Anantidibaca 31 kali

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ/2017Senin 23 Jan 2017 09:21Ridha Anantidibaca 116 kali

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya

 KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PENGGUNA E-FAKTURSabtu 30 Apr 2016 12:50Oktalista Putridibaca 1088 kali

KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PENGGUNA E-FAKTUR  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015Jumat 1 Jan 2016 13:17Oktalista Putridibaca 2152 kali

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.011/2013Kamis 31 Des 2015 13:15Oktalista Putridibaca 528 kali

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013Rabu 11 Nov 2015 13:13Oktalista Putridibaca 910 kali

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 76/PMK.03/2011Selasa 3 Nov 2015 12:42Oktalista Putridibaca 389 kali

TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:41Administratordibaca 265 kali

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 33/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:40Oktalista Putridibaca 697 kali

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010Rabu 14 Okt 2015 12:37Oktalista Putridibaca 344 kali

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAANselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010

BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.03/2009

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTANselengkapnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (11) sumbangan (10) penghasilan (10) peraturan pajak (10) peraturan pajak - (10) dapat dikurangkan dari (4) yang dapat dikurangkan (4) dikurangkan (4) penghasilan bruto (4) dikurangkan dari (4) dari penghasilan bruto (4) pelaporan (4) dapat dikurangkan (4) dikurangkan dari penghasilan (4) dari penghasilan (4) pajak penghasilan (3) dikurangkan dari penghasilan bruto (3) fasilitas (3) bruto peraturan (3) bruto peraturan pajak (3) penghasilan bruto peraturan (3) dapat dikurangkan dari penghasilan (3) wajib pajak (3) peraturan pajak - per (3) yang dapat dikurangkan dari (3) bencana nasional sumbangan (2) sumbangan pembinaan olahraga (2) pembinaan olahraga dan (2) penanggulangan bencana nasional (2) pendidikan sumbangan pembinaan (2) sumbangan fasilitas pendidikan (2) sumbangan penelitian dan (2) penelitian dan pengembangan (2) dan pengembangan sumbangan (2) pengembangan sumbangan fasilitas (2) nasional sumbangan penelitian (2) fasilitas pendidikan sumbangan (2) dan biaya pembangunan (2) yang dibentuk (2) lembaga yang (2) dibentuk atau (2) atau disahkan (2) oleh pemerintah (2) disahkan oleh (2) badan lembaga (2) pendidikan (2) biaya pembangunan infrastruktur (2) sumbangan penanggulangan bencana (2) pembangunan infrastruktur sosial (2) infrastruktur sosial yang (2) sosial yang dapat (2) olahraga dan biaya (2)