PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 1746 kali

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINEselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.03/2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

daerah (3) pajak daerah (2) peraturan pajak - pajak (1) ketentuan di (1) dan retribusi daerah (1) peraturan pajak (1) cara pengenaan (1) pengenaan sanksi (1) sanksi terhadap (1) terhadap pelanggaran (1) pelanggaran ketentuan (1) dan retribusi (1) bidang pajak (1) pajak daerah dan (1) retribusi daerah (1) peraturan (1) pengenaan (1) sanksi (1) terhadap (1) pelanggaran (1) ketentuan (1) bidang (1) daerah dan retribusi (1) bidang pajak daerah (1) pajak daerah pmk nomor (1) bidang pajak daerah dan (1) pmk tata cara pengenaan (1) tata cara pengenaan sanksi (1) cara pengenaan sanksi terhadap (1) pengenaan sanksi terhadap pelanggaran (1) sanksi terhadap pelanggaran ketentuan (1) terhadap pelanggaran ketentuan di (1) pelanggaran ketentuan di bidang (1) ketentuan di bidang pajak (1) di bidang pajak daerah (1) pajak daerah dan retribusi (1) ketentuan di bidang (1) daerah dan retribusi daerah (1) peraturan pajak - (1) pajak daerah pmk (1) daerah pmk nomor (1) tata cara pengenaan (1) cara pengenaan sanksi (1) pengenaan sanksi terhadap (1) sanksi terhadap pelanggaran (1) terhadap pelanggaran ketentuan (1) pelanggaran ketentuan di (1) retribusi (1)