PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017Rabu 17 Jan 2018 16:15Ridha Anantidibaca 269 kali

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017Jumat 29 Des 2017 11:43Ridha Anantidibaca 88 kali

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017Jumat 29 Des 2017 10:34Ridha Anantidibaca 763 kali

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017Jumat 29 Des 2017 09:51Ridha Anantidibaca 159 kali

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.03/2017Selasa 13 Jun 2017 10:08Ridha Anantidibaca 114 kali

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017Jumat 2 Jun 2017 10:11Ridha Anantidibaca 54 kali

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016Selasa 16 Feb 2016 16:43Oktalista Putridibaca 2471 kali

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 692 kali

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKANselengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2017

TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARAselengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINEselengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (12) peraturan pajak (8) peraturan pajak - (8) informasi (8) keuangan (7) perpajakan (5) daerah (5) kepentingan perpajakan (4) informasi keuangan untuk (4) akses informasi keuangan (4) untuk kepentingan perpajakan (4) mengenai akses informasi (4) teknis mengenai akses (4) informasi keuangan (4) untuk kepentingan (4) keuangan untuk (4) petunjuk teknis mengenai (4) keuangan untuk kepentingan (4) mengenai akses (4) petunjuk teknis (4) petunjuk (4) akses informasi (4) teknis mengenai (4) teknis (4) kepentingan (4) mengenai (4) mengenai akses informasi keuangan (3) petunjuk teknis mengenai akses (3) perpajakan peraturan (3) pmk tentang (3) akses informasi keuangan untuk (3) pajak daerah (3) atas peraturan (3) peraturan menteri keuangan (3) perpajakan peraturan pajak (3) peraturan menteri (3) menteri keuangan (3) keuangan untuk kepentingan perpajakan (3) informasi keuangan untuk kepentingan (3) teknis mengenai akses informasi (3) nomor pmk tentang (3) menteri (3) pengenaan sanksi terhadap (2) tata cara pengenaan (2) terhadap (2) cara pengenaan sanksi (2) sanksi terhadap pelanggaran (2) pelanggaran (2) terhadap pelanggaran ketentuan (2) cara pertukaran (2) kepentingan perpajakan peraturan (2) pengenaan (2)