Bayar Pajak Kendaraan Nantinya Bisa di Minimarket dan MarketplaceBayar Pajak Kendaraan Nantinya Bisa di Minimarket dan MarketplaceJumat 21 Des 2018 14:40Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Meski sudah dibuat seefisien mungkin, namun membayar pajak masih menjadi salah satu hal yang dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari para pemilik kendaraan. Selain harus mengantre, keluhan juga ditujukan seputar lokasi pembayaran.selengkapnya

 Djarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas PajakDjarot: Reklame LED di Jakarta Akan Bebas PajakRabu 1 Mar 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 754 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan nantinya Pemprov DKI tidak akan lagi memakai reklame berukuran besar. Nantinya reklame tersebut akan diganti menjadi reklame LED.selengkapnya

 Cukai Rokok Untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan Segera DirealisasikanCukai Rokok Untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan Segera DirealisasikanKamis 17 Mei 2018 14:13Ridha Anantidibaca 740 kaliSemua Kategori

Anggaran BPJS Keuangan nantinya akan ditopang oleh cukai rokok untuk menyeimbangkan arus keuangan.selengkapnya

 Dirjen Pajak Ingin NPWP Jadi Kartu SerbagunaDirjen Pajak Ingin NPWP Jadi Kartu SerbagunaKamis 3 Nov 2016 14:00Administratordibaca 4581 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkeinginan menjadikan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi kartu yang serbaguna. Satu kartu ini nantinya bisa digunakan untuk kartu debit atau kredit bahkan kartu keanggotaan yang memberi keuntungan.selengkapnya

 Begini Cara Berinvestasi di BKPM bagi Peserta Tax AmnestyBegini Cara Berinvestasi di BKPM bagi Peserta Tax AmnestySelasa 19 Jul 2016 09:38Administratordibaca 667 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk tim khusus untuk melayani rencana investasi para wajib pajak yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Nantinya para wajib pajak tersebut akan dilayani oleh account officer yang ditugaskan untuk mendampingi proses penanaman modal.selengkapnya

 SBN Seri Khusus Siap Tampung Dana Repatriasi Tax AmnestySBN Seri Khusus Siap Tampung Dana Repatriasi Tax AmnestySelasa 24 Mei 2016 12:42Administratordibaca 1086 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menyiapkan instrumen khusus untuk menampung dana repatriasi dari skema pengampunan pajak atau tax amnesty. Instrumen ini nantinya bakal menggunakan surat berharga negara (SBN). Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, instrumen SBN akan akan menjadi seri khusus berjangka waktu panjang untuk menampung aset repatriasi hingga Rp 100 triliun.selengkapnya

 Siap-siap, Kos-kosan di Bandung Bakal Kena PajakSiap-siap, Kos-kosan di Bandung Bakal Kena PajakKamis 8 Ags 2019 14:01Ridha Anantidibaca 867 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pungutan pajak kos-kosan di Kota Bandung. Nantinya Perwal tersebut akan melengkapi Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2011 terkait pemungutan pajak daerah.selengkapnya

 REVISI UU PPH : Objek Pajak Diperluas, Ini Dia BocorannyaREVISI UU PPH : Objek Pajak Diperluas, Ini Dia BocorannyaRabu 24 Jul 2019 13:39Ridha Anantidibaca 953 kaliSemua Kategori

Selain tentang tarif, pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juga mencakup pembahasan mengenai perluasan obyek pajak yang nantinya akan menjadi lahan perburuan baru bagi otoritas pajak.selengkapnya

 Segera Terbit, Perpres Mobil Listrik Siapkan Banyak Diskon PajakSegera Terbit, Perpres Mobil Listrik Siapkan Banyak Diskon PajakSelasa 23 Jul 2019 10:11Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan sinyal positif terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan industri mobil listrik. Di mana semua fasilitas fiskal, nantinya bisa diakses pelaku usaha pada sektor automotif ramah lingkungan ini.selengkapnya

 Pajak Kendaraan Bakal Berbasis Emisi bukan Kapasitas Mesin LagiPajak Kendaraan Bakal Berbasis Emisi bukan Kapasitas Mesin LagiRabu 13 Mar 2019 14:31Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Dalam upaya memacu ekspor pada sektor industri otomotif, pemerintah melakukan harmonisasi skema Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Penetapan kendaraan mewah nantinya tak lagi berbasis pada ukuran dimensi dan kapasitas mesin lagi melainkan emisi yang dikeluarkan.selengkapnya

 Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021Rabu 13 Mar 2019 09:01Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengubah skema pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Nantinya PPnBM tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, tetapi dari emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor.selengkapnya

 Dukcapil dan Ditjen Pajak sepakati perjanjian kerja sama Nomor Identitas TunggalDukcapil dan Ditjen Pajak sepakati perjanjian kerja sama Nomor Identitas TunggalSelasa 6 Nov 2018 15:08Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Identitas warga seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Pengenal Elektronik (E-KTP) nantinya dapat digunakan dalam layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Pemerintah Dapat Hibah Rp 759 Miliar untuk Korban Gempa SultengPemerintah Dapat Hibah Rp 759 Miliar untuk Korban Gempa SultengRabu 17 Okt 2018 13:32Ridha Anantidibaca 644 kaliSemua Kategori

Pemerintah terima hibah US$ 50 juta dari berbagai pihak untuk tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah. Hibah ini nantinya akan digunakan untuk rekonstruksi, yang juga dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

 Jokowi Terbitkan Aturan PNBP Tambang, Pajak Freeport Bisa TurunJokowi Terbitkan Aturan PNBP Tambang, Pajak Freeport Bisa TurunKamis 9 Ags 2018 11:34Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan mengenai perlakukan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2018 itu nantinya bisa menjadi payung hukum bagi PT Freeport Indonesia dalam bernegosiasi dengan pemerintah.selengkapnya

 Ditjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakDitjen Pajak kaji unit baru tangani keberatan pajakKamis 7 Jun 2018 12:23Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji pemisahan divisi yang menangani keberatan pajak. Jika selama ini keberatan pajak ditangani oleh Kantor Wilayah (Kanwil), nantinya akan dibuat unit baru di tingkat pusat yang khusus menangani masalah tersebut.selengkapnya

 Kementerian Perindustrian lakukan kajian dampak kenaikan cukai rokokKementerian Perindustrian lakukan kajian dampak kenaikan cukai rokokRabu 6 Jun 2018 14:02Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemperin) lakukan kajian dampak atas kenaikan cukai rokok. Kajian ini nantinya sebagai bahan masukan ke Kementerian Keuangan untuk merumuskan kebijakan ke depannya.selengkapnya

 Kemenkeu: PMK Mini Tax Holiday dalam Tahap FinalisasiKemenkeu: PMK Mini Tax Holiday dalam Tahap FinalisasiRabu 23 Mei 2018 12:50Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah menggodok pemberian insentif pajak untuk perusahaan dengan nilai investasi di bawah Rp500 miliar bagi industri pionir. Insentif tersebut, nantinya akan disebut dengan mini tax holiday.selengkapnya

 Insentif Pajak Saja Tak CukupInsentif Pajak Saja Tak CukupKamis 5 Apr 2018 09:17Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap perumusan tax allowance nantinya akan lebih mendahulukan penciptaan lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat kelas bawah dapat diperbaiki.selengkapnya

 Sri Mulyani: Insentif Pajak Indonesia Akan Lebih Baik dari Thailand, Malaysia, Vietnam, FilipinaSri Mulyani: Insentif Pajak Indonesia Akan Lebih Baik dari Thailand, Malaysia, Vietnam, FilipinaRabu 14 Mar 2018 10:49Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini kebijakan insentif pajak bagi pengusaha yang masih dirampungkan oleh pemerintah nantinya akan lebih baik dibanding kebijakan yang sama di negara tetangga.selengkapnya

 Kejar Tax Amnesty lewat Geo TaggingKejar Tax Amnesty lewat Geo TaggingKamis 28 Jul 2016 15:38Administratordibaca 609 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menandai sekitar 900.000 titik di seluruh Indonesia melalui sistem penandaan wilayah atau geo tagging. Nantinya para wajib pajak (WP) tersebut akan digiring untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :