Ekonomi Suram, Peritel Inggris Minta Pemerintah Bekukan Pajak dan PungutanEkonomi Suram, Peritel Inggris Minta Pemerintah Bekukan Pajak dan PungutanKamis 15 Ags 2019 10:48Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang baru, Sajid Javid, hari Selasa (13/08), lebih 50 perusahaan pengecer, termasuk Sainsbury, Marks & Spencer dan Morrison, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan konkret agar mereka tidak terpuruk di masa kelesuan ekonomi.selengkapnya

 Sri Mulyani Wakili Presiden Di Sidang Uji Materi UU Amnesti PajakSri Mulyani Wakili Presiden Di Sidang Uji Materi UU Amnesti PajakRabu 21 Sep 2016 06:28Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai perwakilan dari Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Menkeu: Wajib Pajak di Singapura Ikut Tax Amesty Itu LegalMenkeu: Wajib Pajak di Singapura Ikut Tax Amesty Itu LegalSabtu 17 Sep 2016 11:55Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menghubungi menteri keuangan Singapura, terkait kabar perbankan di Singapura mencoba menghambat wajib pajak (WP) asal Indonesia yang ingin melakukan repatriasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Sempat `Perang` Kata, Menkeu: Singapura Tak Berniat Hambat Tax AmnestySempat `Perang` Kata, Menkeu: Singapura Tak Berniat Hambat Tax AmnestySelasa 26 Jul 2016 11:51Administratordibaca 962 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan telah bertemu Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam. Dalam pertemuan itu, dia diyakinkan bahwa negara tersebut tidak memiliki intensi untuk mengganggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia.selengkapnya

 Menteri Bambang: Tax Amnesty Tak Jelas, Penerimaan TergangguMenteri Bambang: Tax Amnesty Tak Jelas, Penerimaan TergangguRabu 11 Mei 2016 13:21Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemasukan negara dapat terganggu akibat pembahasan pengampunan pajak (tax amnesty) terkatung-katung. Memasuki Mei, penerimaan negara baru 23 persen dari target Rp 1.822,5 triliun. Padahal, dalam perencanan diharapkan penerimaan yang masuk setidaknya seperempat dari target APBN 2016. “Pokoknya kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pastiselengkapnya

 Pendapatan pajak dari sektor keuangan tumbuh positif, ini kata pengamat pajakPendapatan pajak dari sektor keuangan tumbuh positif, ini kata pengamat pajakRabu 30 Okt 2019 10:25Ridha Anantidibaca 893 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 Aturan Teknis Kenaikan Cukai Rokok Resmi DirilisAturan Teknis Kenaikan Cukai Rokok Resmi DirilisRabu 23 Okt 2019 13:12Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi merilis tarif baru cukai rokok. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Oktober dan diundangkan pada 21 Oktober.selengkapnya

 Aturan perpanjangan kontrak dan pajak perusahaan batubara PKP2B masih belum jelasAturan perpanjangan kontrak dan pajak perusahaan batubara PKP2B masih belum jelasJumat 29 Mar 2019 09:37Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum juga menerbitkan paket kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) perihal izin pertambangan batubara dan penerimaan negara dari bidang usaha komoditas emas hitam tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Beri Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri PionirPemerintah Beri Fasilitas Pengurangan Pajak Badan untuk Investasi Industri PionirSenin 3 Des 2018 14:02Ridha Anantidibaca 714 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 26 November 2018.selengkapnya

 Insentif Libur Bayar Pajak Berlaku untuk 18 Industri IniInsentif Libur Bayar Pajak Berlaku untuk 18 Industri IniSenin 3 Des 2018 09:29Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan terkait pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax holiday. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 26 November 2018.selengkapnya

 Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Penyesuaian Tarif PPH 22 Impor Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018Kamis 13 Sep 2018 09:47Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Perubahan tariff PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 110/PMK.010/2018 akan mulai berlaku tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB. Peraturan Menteri tersebut sebelumnya telah diumumkan pada konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Rabu 05 September 2018 di Jakarta.selengkapnya

 Rudiantara Targetkan Aturan Pajak OTT Selesai Kuartal I 2018Rudiantara Targetkan Aturan Pajak OTT Selesai Kuartal I 2018Rabu 7 Feb 2018 09:54Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan regulasi soal pajak perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over the Top/OTT) akan rampung pada Kuartal I-2018. Dalam Peraturan Menteri tersebut, Rudiantara mengatakan bahwa OTT tak akan diwajibkan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Kompromi Tax AmnestyKompromi Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 14:50Administratordibaca 1456 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera melansir peraturan Menteri Keuangan untuk memperpanjang tenggat penyerahan persyaratan administrasi bagi wajib pajak yang berminat mengikuti program pengam punan pajak periode pertama menjadi Desember 2016.selengkapnya

 Menkeu Terbitkan Peraturan-Keputusan Terkait Amnesti PajakMenkeu Terbitkan Peraturan-Keputusan Terkait Amnesti PajakRabu 20 Jul 2016 08:12Administratordibaca 1799 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan satu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pelaksanaan tata cara pengampunan pajak dan keputusan mengenai bank persepsi.selengkapnya

 PMK Tax Amnesty Berlaku Hari Ini, Pemerintah Intensifkan Seluruh Kantor Pelayanan PajakPMK Tax Amnesty Berlaku Hari Ini, Pemerintah Intensifkan Seluruh Kantor Pelayanan PajakSenin 18 Jul 2016 18:25Administratordibaca 2686 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan tentang tax amnesty berlaku mulai hari ini, Senin (18/7/2016). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan mulai hari ini, Senin (18/7/2016) pihaknya sudah mengoperasikan kantor pelayanan pajak bagi peserta yang ingin mengikuti tax amnesty. Aturan soal prosedur dan tata cara dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016.selengkapnya

 Pemkot Bogor Terbitkan Tiga Opsi Perpanjangan Insentif PajakPemkot Bogor Terbitkan Tiga Opsi Perpanjangan Insentif PajakRabu 7 Okt 2020 15:45Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerbitkan kebijakan tiga opsi perpanjangan insentif pajak daerah. Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, di Kota Bogor, Selasa (6/10) mengatakan insentif ini akan diberikan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada 1 Oktober hingga 18 Desember 2020.selengkapnya

 Ini langkah Bea Cukai berantas rokok ilegal di daerahIni langkah Bea Cukai berantas rokok ilegal di daerahSenin 24 Feb 2020 13:30Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara kontinyu berupaya menekan peredaran rokok ilegal. Berbagai aksi nyata mulai dari penindakan terhadap tempat produksi rokok ilegal, pemusnahan rokok ilegal, serta peningkatan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.selengkapnya

 Penyusunan Roadmap Cukai Hasil Tembakau Harus Pertimbangkan Kompleksitas IndustriPenyusunan Roadmap Cukai Hasil Tembakau Harus Pertimbangkan Kompleksitas IndustriKamis 29 Ags 2019 15:29Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Penyusunan roadmap atau peta jalan simplifikasi cukai hasil tembakau (CHT) perlu mempertimbangkan kompleksitas industri hasil tembakau (IHT). Langkah itu diperlukan, supaya setiap kebijakan yang diimplementasikan lebih efektif dan mencakup semua aspek.selengkapnya

 Pemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahPemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahRabu 21 Ags 2019 09:08Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai membatasi pemberian fasilitas fiskal atas impor perusahaan batu bara yang masih menggunakan skema kontrak karya (KK) dan perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara (PKP2B).selengkapnya

 Ditjen Pajak Siap Buru Wajib Pajak Tak PatuhDitjen Pajak Siap Buru Wajib Pajak Tak PatuhKamis 8 Ags 2019 15:04Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Salah satu sasarannya adalah WP korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :