Penyerang Juventus Cristiano Ronaldo dan mantan rekan setimnya di Real Madrid Xabi Alonso dijadwalkan hadir di pengadilan di Madrid pada Selasa (22/1). Mereka akan menghadiri sidang tuduhan penggelapan pajak secara terpisah.
Ronaldo diperkirakan akan mengaku bersalah setelah ia dilaporkan menyetujui denda 16,4 juta pound dan hukuman penjara yang ditangguhkan untuk menyelesaikan tuduhan. Sementara Alonso muncul di depan pengadilan untuk pertama kalinya setelah dituduh mengelabui otoritas pajak sebesar 2 juta euro. Berbeda dengan Ronaldo, dia membantah melakukan kesalahan.
Ronaldo dan Alonso adalah beberapa pemain sepak bola di Spanyol yang telah dituduh menggelapkan pajak terkait dengan hak citra. Beberapa nama besar lain termasuk diantaranya penyerang Barcelona Lionel Messi dan pemain bertahan Real Madrid Marcelo.
Ronaldo, yang diperkirakan akan bermain untuk Juventus melawan Chievo pada Senin (21/1), dituduh berusaha menyembunyikan uang terkait hak citra yang dibuat antara 2011 dan 2014 dengan total 13 juta pound. Dia menawarkan pembayaran 12 juta pound pada Juni 2017, tetapi pemerintah menolak tawaran itu, lapor surat kabar El Mundo, dikutip BBC, Jumat (18/1).
Dalam kasus Alonso yang pensiun pada 2017, jaksa menuntut hukuman penjara lima tahun. Pria 37 tahun ini diyakini bekerja sama dengan penasihat keuangan Ivan Zaldua Azcuenaga dan Direktur Perusahaan Jasa Komersial Kardazli Ignasi Maestre Casanova, untuk menjual hak citra dirinya secara curang. Mereka berusaha mendapatkan keuntungan fiskal ilegal.
Diduga, Alonso menjual hak citranya ke Kardazli, sebuah perusahaan di Madeira, Portugal. Tapi perusahaan ini diklaim hanya dipakai sebagai perusaaan cangkang untuk meneruskan uang ke sebuah grup di Panama yang dimiliki 100 persen oleh Alonso.
Sumber : republika.co.id (Jakarta, 19 Januari 2019)
Foto : Republika
Beda Ancaman Hukuman Ronaldo dan Alonso Jelang Sidang Penggelapan PajakCristiano Ronaldo dan Xabi Alonso menatap sidang penggelapan pajak. Keduanya menghadapi ancaman hukuman yang berbeda.selengkapnya
Sepak bola profesional hasilkan pajak € 4,1 miliar untuk SpanyolSebanyak 185.000 lapangan pekerjaan dihasilkan dari industri sepak bola profesioanl di Spanyol. Tak hanya itu, industri ini juga telah memberikan kontribusi pajak sebesar € 4,1 miliar, dan penghasilan yang setara dengan 1,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Spanyol.selengkapnya
Gelapkan Pajak, Marcelo Bersedia Bayar DendaBek tangguh Real Madrid, Marcelo, akhirnya sepakat untuk mengakhiri kasus penggelapan pajak yang tengah bergulir di pengadilan Spanyol. Pemain asal Brasil itu telah menemukan kata sepakat dengan tawaran yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.selengkapnya
Ronaldo Bayar Denda Rp 306 Miliar karena Penggelapan PajakCristiano Ronaldo didenda hampir 19 juta euro (Rp 306 miliar) penipuan pajak pada Selasa (22/1) oleh pengadilan Kota Madrid. Ia terhindar dari hukuman penjara 23 bulan.selengkapnya
Tersandung Kasus Pajak, Marcelo Ikuti Jejak Ronaldo dan MessiFullback kiri Real Madrid, Marcelo Vieira, tersandung kasus penggelapan pajak. Pesepakbola asal Brasil itu mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang sebelumnya juga terkena kasus serupa.selengkapnya
Marcelo Tambah Panjang Daftar Pesepakbola Gelapkan Pajak di SpanyolBek Real Madrid, Marcelo, terjerat kasus penggelapan pajak. Mengikuti kasus serupa yang menimpa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
