Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Jakarta Utara menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 35,1 triliun pada tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi 2017 yang sebesar Rp 30 triliun.
"Kita dikasih beban untuk Jakarta Utara dalam konteks keseluruhan Rp 35,1 triliun. Tahun lalu sekitar Rp 30 triliun. Jadi naik Rp 5 triliun," ujar Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Pontas Pane di Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Dia menjelaskan, dari 8 kantor pelayanan pajak (KPP) di bawah Kanwil Pajak Jakarta Utara, yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan di kanwil tersebut yaitu KKP Madya Jakarta Utara. Porsi kontribusi dari KKP tersebut mencapai 40 persen dari penerimaan pajak di Kanwil Jakarta Utara.
"Kita di Jakarta Utara, kontribusi terbesar adalah KPP Madya Jakarta Utara. Sekitar 40 persen dari target penerimaan ada di KPP Madya. Jadi tujuh KPP lain 60 persen, jadi satu KPP berkontribusi 40 persen dari target Jakarta Utara. (KPP Madya) Kurang lebih sekitar Rp 12 triliun-Rp 13 triliun," ungkap dia.
Sementara jika dilihat dari sumber penerimaan, lanjut Pontas, wajib pajak badan masih mendominasi sebesar 85 persen.
Namun demikian, dirinya yakin kontribusi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di Kanwil Jakarta Utara akan meningkat di tahun ini, seiring dengan kedasaran masyarakat untuk membayar pajak.
Pontas Pane mengungkapn, porsi capaian di Jakarta Utara untuk orang pribadi mencapai kurang lebih masih 15 persen. Dan tahun ini diprediksi meningkat minimal 25 persen.
"Jadi sekarang saja sudah terlihat trennya. Trennya itu untuk bulan Januari-Februari, itu dibandingkan dengan Januari-Februari 2017 itu trennya naik sekitar 35 persen. Artinya (orang pribadi) yang bayar di Januari-Februari 2017 dibandingkan Januari-Februari 2018 naik 35 persen," tandas dia.
Sejumlah artis dan mantan atlet mendapatkan penghargaan sebagai Wajib Pajak (WP) Pembayar Pajak Terbesar dan Patuh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kepala Gading.
Artis dan mantan atlet tersebut antara lain Ferry Salim, Benjamin Joshua, Sigi Wimala serta pasangan atlet bulu tangkis Alan Budikusuma dan Susi Susanti.
Dalam sambutannya, Kepala KPP Kelapa Gading Bagyo Ardananto mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi KPP mewakili Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas kontribusi para WP tersebut.
"Ini tentu dalam rangka memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Untuk pembayar tersebut, termasuk patuh menyampaikan SPT. Pemberian penghargaan ini tentu atas kontribusi Bapak/Ibu dalam membayar pajak," ujar dia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Pontas Pane mengatakan, ke depannya diharapkan semakin banyak WP yang patuh membayarkan pajak sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi penerimaan negara. Hal ini seiring dengan peningkatan target penerimaan pajak yang ditargetkan kepada KKP Kelapa Gading.
"Tentu upaya yang dilakukan KPP Kelapa Gading ini terus meningkat seiring dengan target penerimaan yang dicanangkan oleh DJP," kata dia.
Menurut Pontas, dengan terus meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, maka pembangunan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah bisa berjalan lebih cepat.
"Seiring dengan upaya pembangunan yang terus meningkat, percepatan dalam menuju kesejahteraan perlu dana yang banyak. Perlu dana yang meningkat, tentunya diupayakan dari APBN yang meningkat, ini sejalan dengan pemerintah yang menginginkan APBN yang mandiri sehingga kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat," ujar dia.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 27 Februari 2018)
Foto : Liputan6
Cerita Ferry Salim Tularkan Kepatuhan Bayar Pajak pada AnakFerry Salim menjadi salah satu artis yang menerima penghargaan sebagai wajib pajak (WP) Pembayar Terbesar dan Terpatuh yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kelapa Gading.selengkapnya
KPP Kelapa Gading Incar Penerimaan Pajak Rp 4,4 TriliunKantor Pelayanan Pajak (KPP) Kelapa Gading menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 4,4 triliun pada 2018. Angka itu meningkat 26 persen dibandingkan realisasi di 2017 yang sebesar Rp 3,4 triliun.selengkapnya
Aksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlinePresiden Joko Widodo memamerkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 pada Senin (26/2) kemarin.selengkapnya
Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Pajak merupakan suatu hal yang wajib kita bayarkan untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, itulah mengapa semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak.selengkapnya
Shortfall Pajak Melebar, Defisit Anggaran MembesarSemangat dan tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak boleh saja besar. Namun apa daya, semangat tekad yang besar tersebut tak sebanding dengan hasil yang didapat.selengkapnya
UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiRancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
