Pemerintah akan memberlakukan pajak 2-5 persen untuk aset-aset yang direpatriasi pada Maret 2017.
Pemerintah mulai memberlakukan program amnesti pajak hari Senin (18/7) di tengah upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak dengan mendorong repatriasi dana yang disimpan di luar negeri.
"Mulai hari ini, kantor pajak telah memulai operasi-operasi untuk melayani mereka yang ingin berpartisipasi dalam program amnesti ini," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan dalam sebuah acara di Jakarta, Senin.
Para pejabat Kementerian Keuangan mengadakan konferensi pers Senin sore untuk mengumumkan rincian program tersebut.
Pemerintah akan memberlakukan pajak 2-5 persen untuk aset-aset yang direpatriasi pada Maret 2017. Aset-aset itu harus disimpan di Indonesia selama tiga tahun dalam bentuk dana-dana yang dikelola bank-bank yang telah ditunjuk, dan dapat diinvestasikan dalam beberapa cara, termasuk obligasi pemerintah.
Dana-dana hasil repatriasi diizinkan untuk ditanamkan dalam instrumen-instrumen seperti sekuritas, saham, obligasi dan reksadana, serta pembelian langsung properti.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, 18 bank telah memenuhi kualifikasi untuk mengelola dana-dana dari amnesti pajak, bertambah dari tujuh bank yang diumumkan minggu lalu.
Namun, bank-bank itu masih perlu menunggu surat penunjukan resmi dari pemerintah untuk memformalkan mandat itu.
Sejumlah eksekutif bank minggu lalu mengatakan mereka memperkirakan penerimaan besar dari program amnesti tersebut. Direktur Bank Negara Indonesia Tbk, Panji Irawan mengatakan, mereka mungkin menerima sampai Rp 75 triliun, sementara CEO Bank mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan aliran dananya "bisa sangat besar."
Bank-bank itu dapat mengelola dana-dana tersebut melalui perusahaan-perusahaan pengelola aset dan pialang-pialang yang didaftar pemerintah.
Pulang ke Rumah
Sekitar US0 miliar dana negara diperkirakan menumpuk di Singapura dan pengelola-pengelola kekayaan di sana khawatir program amnesti Indonesia bisa menyebabkan aset-aset keluar dari industri pengelolaan kekayaan yang masif di negara kota tersebut.
"Hal ini akan memberikan dampak dan sejumlah uang Indonesia akan keluar dari Singapura, namun tetap saja banyak uang masih akan disimpan di luar negeri," ujar seorang bankir swasta senior di Singapura, yang meminta namanya dirahasiakan karena sensitivitas isu ini.
"Saya belum pernah melihat program amnesti pajak berhasil baik di negara-negara lain jadi belum jelas seberapa efektif program kali ini."
Bursa saham telah mengharapkan keberhasilan implementasi undang-undang yang diloloskan parlemen pda 28 Juni ini, dengan kenaikan indeks saham gabungan 5 persen dan pembelian bersih dari para investor asing sekitar Rp 10 triliun sejak saat itu.
Roni Bako, analis pajak dari Universitas Pelita Harapan, mengatakan perluasan basis pembayar pajak, yang akan muncul seiring pelaporan aset, merupakan hasil penting dari program tersebut.
Indonesia hanya memiliki sekitar 28 juta pembayar pajak yang terdaftar, termasuk perusahaan, ujar Roni.
Namun program amnesti ini masih menghadapi kemungkinan kendala di dalam negeri. Para aktivis hukum minggu lalu mengajukan kajian yudisial atas undang-undang amnesti pajak ke Mahkamah Konstitusional.
Mereka mengatakan hal itu akan melukai upaya-upaya anti-korupsi di Indonesia dan melindungi para pengemplang pajak. Sidang pra-peradilan akan dijadwalkan 14 hari setelah MK melakukan verifikasi dokumen.
Sumber : voaindonesia.com
Foto : reuters
Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyTerhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya
Bank Besar Nilai Dana dari Amnesti Pajak Masih MelimpahTiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya
Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarPeriode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya
Bank Indonesia Tegaskan Dana Repatriasi Pengampunan Pajak Aman di Dalam NegeriBank Indonesia menegaskan sebagian besar dana repatriasi dari pengampunan pajak telah dibenamkan ke dalam instrumen investasi di dalam negeri.selengkapnya
Bank Mandiri Siap Dukung Amnesti Pajak Melalui Pengelolaan Dana RepatriasiKebijakan Pengampunan Pajak yang disahkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat.selengkapnya
Program Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank GatewayOtoritas Jasa Keuangan Kantor Regional (LR) 2 Jawa Barat siap melakukan pengecekan terkait kesiapan bank-bank di Jawa Barat yang telah ditunjuk pemerintah sebagai gateway program amnesti pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
