Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menerangkan dari 23 bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit yang diwajibkan melaporkan data, tercatat baru ada 3 bank yang sudah rampung menyampaikan data nasabah mereka. Meski begitu Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Harry Gumelar tidak ingin, membeberkan siapa saja ketiga bank tersebut.
"Dari 23 bank yang sudah kerjasama dengan kami, yang secara penuh sudah beres dengan ketentuan yang kita minta baru 3 bank. Tapi mohon maaf kita tidak bisa menyebut perbankan mana saja, untuk alasan privacy," katanya di Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Kemudian lanjut dia, ada satu bank meminta penundaan untuk pengiriman data dan selanjutnya ada 4 perbankan yang telah menyampaikan dan datanya sedang dalam pengecekan. Selanjutnya yang sudah menyampaikan tapi datanya berbeda dengan yang diminta ada 15.
"Jadi ada data-data yang memang wajib kami minta dan mereka berikan," sambung dia.
Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), diterangkan penyerahan data-data tersebut deadline nya hingga tanggal 31 Mei 2016. Namun, jika ada yang salah mengenai data tersebut, DJP memberikan tenggat waktu 2 minggu untuk memperbaiki.
"Kita beri dua minggu untuk perbaikan datanya untuk kemudian nanti diberi lagi ke kita yang sesuai," kata dia.
Sementara untuk perbankan yang sampai tenggat waktu tidak juga menyerahkan, dia memastikan akan ada sanksi. Namun demikian, DJP akan menyerahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga tempat bernaung perbankan.
"Kita pasti akan tegur. Tapi kita akan lewat OJK. Karena dia lembaga yang berwenang sepenuhnya atas perbankan," pungkasnya.
