“Tax Amnesty dan Revaluasi Aset” Duo Andalan Penerimaan Pajak 2016

Total penerimaan pajak pada tahun 2015 yang sebesar Rp 1.235,8 trilyun ternyata belum dapat memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia tetap optimis dalam penerimaan pajak di tahun 2016 dengan rencana target penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,7 trilyun. Hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan terkait tax amnesty dan revaluasi aset. Kementrian keuangan mengambil langkah tax amnesty dengan harapan dapat meningkatkan tax compliance wajib pajak di Indonesia. Namun, apakah pengampunan pajak ini akan sejalan dengan penerimaan pajak?

 
Pelaksanaan tax amnesty dimulai pada tahun 2015 yang juga merupakan tahun pembinaan wajib pajak. Hasilnya??? Pencapaian penerimaan pajak selama tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 981,9 T dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp 1.235,8 T. Namun, apakah hasil tersebut memang benar dikarenakan faktor tax amnesty?

 
Belum saatnya Kementrian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak berpuas diri akan hasil tersebut. Masih perlu adanya evaluasi yang mendalam terkait dengan kebijakan tax amnesty. Memang benar ada beberapa negara yang berhasil menjalankan kebijakan tax amnesty dalam waktu singkat, salah satunya yaitu pemerintah Afrika Selatan. Penerapan pull dan push strategy yang bijak memberikan hasil yang baik bagi penerimaan pajak Afrika Selatan (Ragimun, 2011). Pull strategy yang memberikan insentif kepada wajib pajak dan push strategy yang memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya WP tidak berpartidipasi dalam kebijakan ini bisa menjadi salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan tax amnesty di Indonesia.

 
Kebijakan kedua yang menjadi andalan penerimaan pajak 2016 yaitu kebijakan revaluasi aset. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk pengajuan permohonan tahun 2015 dan tahun 2016. PMK tersebut memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap sampai dengan 31 Desember 2016.

 
Adapun kebijakan khusus yang diberikan bagi pemohon revaluasi aset berupa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar : 3 persen untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK ini sampai dengan 31 Desember 2015; 4 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016; dan 6 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016.

 
Dalam pesan singkatnya setelah membuka perdagangan saham di awal 2016, Jokowi menjanjikan akan memberikan jaminan langsung kepada seluruh perusahaan yang melakukan revaluasi aset. (Economy.okezone.com)

 
Pilihan kembali kepada masing-masing Wajib Pajak, akankah ikut serta dalam program tersebut ataukah memilih untuk menjadi pasif. Semoga, duo andalan penerimaan pajak tersebut dapat diimplementasikan secara bijaksana dan benar-benar menjadi faktor kesuksesan tercapainya target penerimaan pajak 2016.

Cahyani T.S.

-pajak untuk kita-