Makin Ketat, Data Impor e-Commerce Bakal Tersambung Sistem Bea CukaiMakin Ketat, Data Impor e-Commerce Bakal Tersambung Sistem Bea CukaiRabu 25 Des 2019 11:33Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan membuat skema baru untuk mengawasi masuknya barang impor melalui e-commerce. Ke depan, data transaksi barang yang dikirim dari luar negeri ke e-commerce akan masuk langsung ke sistem bea cukai.selengkapnya

 Tahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena PajakTahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena PajakRabu 25 Des 2019 11:23Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara resmi menurunkan batasan (threshold) bea masuk dan pajak untuk barang kiriman. Hal ini untuk membendung tanah air tidak kebanjiran produk impor lewat e-commerce.selengkapnya

 Perhatian! Belanja Barang Impor Via E-Commerce Sekarang Kena PajakPerhatian! Belanja Barang Impor Via E-Commerce Sekarang Kena PajakRabu 25 Des 2019 10:23Ridha Anantidibaca 252 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari sebelumnya US menjadi US per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Sedangkan pungutan Pajak dalam Rangka Impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang bawah/de minimis).selengkapnya

 Barang Kiriman Buku Bebas dari Kewajiban PerpajakanBarang Kiriman Buku Bebas dari Kewajiban PerpajakanRabu 25 Des 2019 10:16Ridha Anantidibaca 192 kaliSemua Kategori

Meski menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk atau deminimis value bagi barang kiriman, pemerintah memastikan ketentuan itu tak berlaku bagi semua jenis buku.selengkapnya

 Banjir Produk China, Perlakuan Fiskal Barang Kiriman akan DiubahBanjir Produk China, Perlakuan Fiskal Barang Kiriman akan DiubahRabu 25 Des 2019 10:08Ridha Anantidibaca 156 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan bahwa perubahan perlakuan fiskal kepada barang kiriman ditujukan untuk mendorong daya saing e-commerce domestik.selengkapnya

 Batas Bebas Bea Impor Turun dari US Menjadi USBatas Bebas Bea Impor Turun dari US Menjadi USRabu 25 Des 2019 10:03Ridha Anantidibaca 160 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menurunkan de minimis value bea masuk barang impor kiriman dari US menjadi US per kiriman.selengkapnya

 Relaksasi Pajak Mobil Listrik Diminta Segera BerlakuRelaksasi Pajak Mobil Listrik Diminta Segera BerlakuRabu 25 Des 2019 09:58Ridha Anantidibaca 174 kaliSemua Kategori

PT PLN berharap ada relaksasi pajak untuk mobil listrik. Pasalnya, pajak mobil listrik dinilai sangat mahal.selengkapnya

 Bea Masuk dan Pajak Barang Kiriman E-Commerce DinaikkanBea Masuk dan Pajak Barang Kiriman E-Commerce DinaikkanRabu 25 Des 2019 09:54Ridha Anantidibaca 278 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif pajak pada barang kiriman melalui niaga daring (e-commerce). Kebijakan ini diberlakukan untuk nilai barang kiriman yang berada di atas batas minimal pembebasan (de minimis) bea masuk, yaitu tiga dolar AS per pengiriman atau consignment note (CN).selengkapnya

 Bea Cukai akan turunkan batasan bea masuk dan pajak barang impor, ini rinciannyaBea Cukai akan turunkan batasan bea masuk dan pajak barang impor, ini rinciannyaSelasa 24 Des 2019 10:00Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan menurunkan batasan bea masuk dan pajak bagi barang impor (de minimis). Hal ini dengan pertimbangan banjirnya produk impor lewat e-commerce y ang bisa memengaruhi daya saing industri dalam negeri.selengkapnya

 Pemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahPemda apresiasi langkah pemerintah pusat rasionalisasi pajak daerahSelasa 24 Des 2019 09:57Ridha Anantidibaca 179 kaliSemua Kategori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan. Hal tersebut nyatanya disambut baik oleh pemerintah daerah (Pemda).selengkapnya

 Tahun 2020 impor barang online seharga Rp 42.000 akan kena pajakTahun 2020 impor barang online seharga Rp 42.000 akan kena pajakSelasa 24 Des 2019 09:42Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Mulai tahun 2020, Kementerian Keuangan akan mengenakan pajak bagi impor barang online seharga US$ 3 atau setara Rp 42.000 dengan kurs Rp 14.000.selengkapnya

 Kebijakan rasionalisi pajak daerah berpotensi memicu terjadinya shortfallKebijakan rasionalisi pajak daerah berpotensi memicu terjadinya shortfallSelasa 24 Des 2019 09:14Ridha Anantidibaca 120 kaliSemua Kategori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Ribuan moge di Jakarta nunggak pajak hingga Rp 10 miliarRibuan moge di Jakarta nunggak pajak hingga Rp 10 miliarSelasa 24 Des 2019 08:58Ridha Anantidibaca 136 kaliSemua Kategori

Jelang pergantian tahun, pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, bersama dengan KPK, Kejaksaan RI, serta pihak kepolisian, terus menggelar razia pajak kendaraan.selengkapnya

 Tak Ada Lagi Ambang Batas Pengenaan Pajak dalam Rangka ImporTak Ada Lagi Ambang Batas Pengenaan Pajak dalam Rangka ImporSelasa 24 Des 2019 08:29Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Selain menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk atau de minimis value, pemerintah juga memastikan pengenaan pajak dalam rangka impor bagi barang kiriman.selengkapnya

 Sri Mulyani Beberkan Asal-muasal Radikalisme Masuk KemenkeuSri Mulyani Beberkan Asal-muasal Radikalisme Masuk KemenkeuSelasa 24 Des 2019 08:26Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan asal-muasal radikalisme masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu sebelumnya memang sudah pernah dia singgung dalam acara Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa.selengkapnya

 Menkeu: Petugas Bea Cukai Ungkap Kasus Besar Dapat ApresiasiMenkeu: Petugas Bea Cukai Ungkap Kasus Besar Dapat ApresiasiSelasa 24 Des 2019 08:21Ridha Anantidibaca 124 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan petugas Bea dan Cukai yang mengungkap kasus-kasus besar akan mendapatkan apresiasi. Dan, tidak menutup kemungkinan, kata Menkeu, petugas tersebut mendapatkan promosi.selengkapnya

 Mardiasmo & Robert Pakpahan Dilantik Jadi Anggota Komwas PerpajakanMardiasmo & Robert Pakpahan Dilantik Jadi Anggota Komwas PerpajakanSelasa 24 Des 2019 08:18Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Komite Pengawas Perpajakan diharapkan dapat memberikan input positif dalam upaya reformasi struktural di bidang tersebut.selengkapnya

 Hingga November 2019, Restitusi Pajak Capai Rp139 TriliunHingga November 2019, Restitusi Pajak Capai Rp139 TriliunSenin 23 Des 2019 14:25Ridha Anantidibaca 177 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat restitusi pajak hingga November 2019 mencapai Rp139 triliun, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp133 triliun. Dengan ini, restitusi per November 2019 tercatat tumbuh 22% (yoy).selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai optimistis realisasi cukai bisa capai Rp 171 triliun di akhir 2019Ditjen Bea Cukai optimistis realisasi cukai bisa capai Rp 171 triliun di akhir 2019Senin 23 Des 2019 14:12Ridha Anantidibaca 149 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan bea dan cukai masih kurang Rp 32,59 triliun untuk mencapai target akhir tahun ini. Pemerintah berharap, kinerja penerimaan cukai mampu menutup kekurangan tersebut di sisa satu bulan lagi.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani minta Bea Cukai tingkatkan pengawasan terhadap barang impor ilegalMenkeu Sri Mulyani minta Bea Cukai tingkatkan pengawasan terhadap barang impor ilegalSenin 23 Des 2019 13:54Ridha Anantidibaca 110 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meningkatkan kewaspadaan terhadap serbuan barang-barang impor ilegal menjelang akhir tahun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :