Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa masalah utama dari ditariknya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) e-commerce adalah lantaran kurangnya sosialisasi PMK tersebut kepada sejumlah stakeholder terkait.selengkapnya

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Menurut dia, industri manufaktur menjadi komponen penting bagi pajak sehingga harus mendapat perhatian.selengkapnya

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah tidak langsung puas dengan kinerja penerimaan negara yang menembus target tahun lalu. Menurut Bhima, hal itu terjadi berkat adanya peningkatan harga minyak dan batu bara sepanjang 2018.selengkapnya

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan supaya pemerintah tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak di tahun ini. Pasalnya, bila penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, hal ini akan berdampak pada pelaku usaha yang enggan berekspansi.selengkapnya

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, skema penarikan pajak digital yang paling sesuai dengan ekosistem bisnis di Indonesia adalah melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, pemerintah atau pihak yang akan melakukan penarikan pajak cukup mengecek jumlah transaksinya.selengkapnya

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap layanan Google Ads tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Tapi, di sisi lain, kebijakan tersebut mampu membantu menciptakan level of playing field antara pengusaha online dengan offline.selengkapnya

Kebijakan penghapusan denda pajak oleh pemerintah untuk menstimulus pembayar pajak dikhawatirkan banyak pihak. Akan kah kebijakan yang dijalankan saat ini, akan dipermasalahkan kembali jika rezim pemerintahan berganti.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah memutuskan hubungan kerjasama dengan JP Morgan.Pemutusan hubungan kerjasama ini diakukan setelah JP Morgan menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi rendah (underweight).selengkapnya

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) tentang cukai plastik belum juga diterbitkan. Bahkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)tentang cukai rokok tersebut masih dalam tahap pembahasan antar kementerian.selengkapnya

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan dalam beberapa bulan terakhir membuat perbankan mencari resep jitu untuk mengejar pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Salah satu caranya, menaikkan bunga simpanan.selengkapnya

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

Pemerintah berencana menaikkan cukai rokok mulai 2020 sebesar 23 persen dan diikuti kenaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi industri rokok di Tanah Air.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) optimistis bisa memperoleh penerimaan bea dan cukai sesuai dengan target APBN yakni sebesar Rp 194,1 triliun hingga akhit tahun.selengkapnya

Kendati melaju cukup kencang, pemerintah dinilai tetap tak bisa mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai alat stabilisasi APBN.selengkapnya

Kantor pajak tidak akan lagi menerima layanan lapor SPT tahunan seiring dengan berakhirnya masa pelaporan yang jatuh pada 31 Maret 2018. Sayangnya, dari target 14 juta wajib pajak, tahun ini hanya terkumpul 10,58 juta atau 74% dari target.selengkapnya

Setelah berhasil melakukan reformasi sektor perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta menerapkan hal serupa pada sektor bea dan cukai. Khususnya, optimalisasi cukai Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya

DILANTIK menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di akhir tahun jelas menjadi berkat tersendiri bagi Robert Pakpahan. Pasalnya, Robert terhindar dari "tudingan" kegagalan mengumpulkan penerimaan pajak di tahun ini. Soalnya, praktis di tahun ini Robert hanya bertugas kurang dari 30 hari kerja. Jelas tak masuk akal kalau kegagalan penerimaan pajak tahun ini diletakkan di pundak Robert.selengkapnya

Pemerintah berencana memangkas perpajakan dan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi asing. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi investasi asing sepanjang tahun 2018 anjlok 8,8 persen dibanding 2017, yakni Rp 328 triliun dari sebelumnya 430,5 triliun.selengkapnya

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus terhadap penarikan pajak penghasilan (PPh) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya