Siapa Saja yang Harus Ikut Tax Amnesty?Siapa Saja yang Harus Ikut Tax Amnesty?Ahad 28 Ags 2016 08:52Administratordibaca 6298 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) ‎sejak Juli 2016. Lantas siapa saja yang harus ikut dan memanfaatkan program ini? Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan,‎ tidak setiap orang atau wajib pajak harus ikut dalam program ini. Sebab, tax amnesty pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak mengikat bagi seluruh wajib pajak.selengkapnya

 Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniJumat 29 Jul 2016 07:05Administratordibaca 413 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Ini Besaran Pajak yang Harus Dibayar GoogleIni Besaran Pajak yang Harus Dibayar GoogleSelasa 20 Sep 2016 11:40Administratordibaca 563 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini tengah mengejar Google Asia Pacific Pte Ltd. Pasalnya, Google secara tegas menolak untuk diperiksa dalam dalam hal perpajakan.selengkapnya

 Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTRabu 7 Sep 2016 06:43Administratordibaca 6501 kaliSemua Kategori

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Daftar Tax Amnesty, Ini Dokumen yang Harus DilengkapiDaftar Tax Amnesty, Ini Dokumen yang Harus DilengkapiSenin 8 Ags 2016 15:37Administratordibaca 1944 kaliSemua Kategori

UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah resmi diterapkan. Pemerintah pun menaruh harapan besar dengan terlaksananya program pengampunan pajak ini. Salah satunya adalah dengan adanya tambahan pemasukan penerimaan negara hingga Rp165 triliun yang berasal dari tarif tebusan.selengkapnya

 Telanjur Bayar Pajak Berganda, Ini yang Harus Dilakukan WPTelanjur Bayar Pajak Berganda, Ini yang Harus Dilakukan WPSelasa 7 Feb 2017 16:16Ajeng Widyadibaca 204 kaliSemua Kategori

Terdapat beberapa wajib pajak yang mengeluh tingginya beban pajak yang harus dibayarkan. Utamanya adalah wajib pajak yang selama ini harus membayar pajak berganda, di Indonesia dan pada negara tempat berusaha dan menyimpan aset.selengkapnya

 Muslim yang Baik Harus Taat Zakat dan PajakMuslim yang Baik Harus Taat Zakat dan PajakAhad 14 Ags 2016 17:30Administratordibaca 418 kaliSemua Kategori

Kebangkitan zakat di Indonesia belakangan memang semakin terasa. Bahkan, keinginan masyarakat membayar zakat dirasa telah melampaui kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiKamis 22 Sep 2016 12:19Administratordibaca 403 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Harus Disertai Kesiapan Administrasi Yang TerintergrasiKebijakan Tax Amnesty Harus Disertai Kesiapan Administrasi Yang TerintergrasiSenin 6 Jun 2016 15:59Administratordibaca 741 kaliSemua Kategori

Pada prinsipinya, RUU Tax Amnesty dibuat selain sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak, juga diharapkan dapat memperluas basis data perpajakan. Selain itu, tax amnesty juga diharapkan mendorong repatriasi modal dan menambah jumlah Wajib Pajak serta diharapkan dapat menambah kepatuhan Wajib Pajak.selengkapnya

 Ingin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus DibayarIngin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus DibayarAhad 22 Mei 2016 21:27Administratordibaca 2176 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan RUU ini telah berada pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang rencananya akan segera dibahas pada masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.selengkapnya

 Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarSenin 3 Okt 2016 14:32Administratordibaca 286 kaliSemua Kategori

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

 Status Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportStatus Jadi IUPK, Ini Kewajiban Pajak yang Harus Diikuti FreeportKamis 16 Feb 2017 15:05Ajeng Widyadibaca 363 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia resmi mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya terdaftar sebagai pemegang Kontrak Karya. Dengan ‎perubahan skema IUPK, berarti kewajiban fiskal perusahaan tambang raksasa itu berubah kepada Indonesia.selengkapnya

 Curhat Bos Medco ikut Tax Amnesty, Bingung Apa yang Harus DilaporkanCurhat Bos Medco ikut Tax Amnesty, Bingung Apa yang Harus DilaporkanJumat 30 Sep 2016 09:43Administratordibaca 422 kaliSemua Kategori

Bos Medco Group, Arifin Panigoro sore ini menyambangi kantor wilayah pajak Jakarta Selatan I, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Kedatangan pengusaha berusia 71 tahun ini adalah dalam rangka ikut program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiJumat 23 Sep 2016 14:54Administratordibaca 475 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

 Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSabtu 6 Ags 2016 15:07Administratordibaca 1073 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

 Instrumen Repatriasi Harus DisempurnakanInstrumen Repatriasi Harus DisempurnakanAhad 24 Jul 2016 13:46Administratordibaca 264 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

 Pengamat: Dana Repatriasi harus MemaksaPengamat: Dana Repatriasi harus MemaksaAhad 24 Jul 2016 14:38Administratordibaca 430 kaliSemua Kategori

Baru disahkan, program tax amnesty atau pengampunan pajak sudah menghadapi banyak rintangan. Serangan balik dari pengemplang pajak?selengkapnya

 Pengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IIPengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IISenin 20 Nov 2017 10:14Ridha Anantidibaca 35 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Dalam peraturan ini Wajib Pajak (WP), baik yang mengikuti amnesti pajak ataupun yang tidak, diberikan kesempatan untuk melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

 Tarif Tax Amnesty harus ReasonableTarif Tax Amnesty harus ReasonableKamis 12 Mei 2016 18:29Administratordibaca 445 kaliSemua Kategori

Sofjan Wanandi, Staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, jangan mengharapkan adanya penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, ada yang jauh lebih penting dari sekadar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepentingan itu bernama, perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, karena itulah Sofjan menilai masalah tarif tebusanselengkapnya

 OJK: Kita Harus Siap Tukar InformasiOJK: Kita Harus Siap Tukar InformasiRabu 1 Jun 2016 15:44Administratordibaca 630 kaliSemua Kategori

Indonesia telah sepakat menandatangani perjanjian pertukaran informasi perbankan antar negara atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Hal ini dilakukan untuk memberantas kegiatan penghindaran pajak atau tax avoidance oleh wajib pajak (WP) nakal. Beberapa pihak menilai, aturan yang rencananya diterapkan pada 2018 ini akan membuat nasabah menarik dananya keluar Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :