GIZJELING: DJP Jatim I Kembali Sandera Dua Penanggung PajakGIZJELING: DJP Jatim I Kembali Sandera Dua Penanggung PajakRabu 11 Mei 2016 19:39Administratordibaca 1638 kaliSemua Kategori

Dua orang penanggung pajak dari PT WS dipaksa badan atau gijzeling oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I pada 10 Mei 2016. Gijzeling tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kanwil DJP Papua dan Maluku, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari, Polda Jatim, dan Lapas Porong di Sidoarjo.selengkapnya

 Menagih Pengacara Agar Taat PajakMenagih Pengacara Agar Taat PajakJumat 25 Nov 2016 10:59Ajeng Widyadibaca 863 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membeberkan fakta-fakta baru terkait ulah Wajib Pajak. Kali ini,Bendahara Negara itu mengungkap kepatuhan perpajakan profesi di bidang notaris, pengacara, dan kurator.selengkapnya

 Menkominfo: Pungut Pajak Google Butuh WaktuMenkominfo: Pungut Pajak Google Butuh WaktuJumat 4 Nov 2016 14:00Administratordibaca 668 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan pemerintah masih berupaya keras menagih utang pajak perusahaan global Google yang ditaksir mencapai Rp 5,5 triliun. Namun terkait kasus ini, pemerintah mengaku tidak bisa selesai dalam waktu singkat.selengkapnya

 BKF: Pengenaan cukai plastik untuk mengubah perilaku masyarakatBKF: Pengenaan cukai plastik untuk mengubah perilaku masyarakatKamis 20 Des 2018 09:53Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana akan segera menerapkan cukai plastik. Bahkan, 2019 mendatang, target penerimaan cukai plastik sudah ditetapkan sebesar Rp 500 miliar.selengkapnya

 Negara G20 Berkomitmen Buka Data Pajak Mulai Akhir 2017Negara G20 Berkomitmen Buka Data Pajak Mulai Akhir 2017Senin 11 Apr 2016 10:32Administratordibaca 2203 kaliSemua Kategori

Indonesia dan seluruh negara anggota G20 berkomitmen mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan yang dimulai pada akhir 2017. Negara surga pajak (tax haven) dipaksa ikut berperan dalam era keterbukaan informasi atau automatic exchange of information (AEoI).selengkapnya

 Pemerintah Tak Mau Gegabah Soal Pajak OTTPemerintah Tak Mau Gegabah Soal Pajak OTTJumat 4 Nov 2016 17:50Administratordibaca 1109 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini tengah menggodok mekanisme perpajakan bagi layanan Over The Top/OTT yang selama ini dianggap bebas berbisnis di Indonesia.selengkapnya

 Kemenkominfo Tak Bisa Pastikan Kapan Google Bayar PajakKemenkominfo Tak Bisa Pastikan Kapan Google Bayar PajakJumat 4 Nov 2016 14:03Administratordibaca 737 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur layanan aplikasi dan atau konten melalui internet (over the top/OTT) harus bayar pajak.selengkapnya

 Luhut Minta Pengusaha Tambang tak Dipaksa ikut Tax AmnestyLuhut Minta Pengusaha Tambang tak Dipaksa ikut Tax AmnestyJumat 28 Okt 2016 15:12Administratordibaca 585 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jika kepatuhan dari wajib pajak (WP) di sektor pertambangan memang rendah karena dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya akibat minimnya investasi di sektor pertambangan.selengkapnya

 Ribuan Mobil Mewah Menunggak PajakRibuan Mobil Mewah Menunggak PajakJumat 15 Feb 2019 14:20Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Ada data mengejutkan yang dikeluarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 2.667 mobil mewah di DKI Jakarta hingga saat ini menunggak pajak kendaraan bermotor. Kalau dijumlah pajak yang belum dibayarkan totalnya sekitar Rp89 miliar. Pemprov DKI harus tegas dan terus memburu para pemilik mobil yang menunggak pajak untuk menunaikan kewajiselengkapnya

 Potensi Penerimaan Negara Besar, Youtuber Diminta Patuh Bayar PajakPotensi Penerimaan Negara Besar, Youtuber Diminta Patuh Bayar PajakJumat 29 Mar 2019 10:17Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan kemajuan era industri 4.0 dapat memperbesar potensi penerimaan pajak. Menurut dia, struktur ekonomi saat ini semakin ditopang oleh sektor informal, seperti Youtuber.selengkapnya

 Menanti hasil amnesti pajak untuk pembangunanMenanti hasil amnesti pajak untuk pembangunanSabtu 17 Des 2016 10:07Ajeng Widyadibaca 684 kaliSemua Kategori

Sejak pertengahan 2016, pemerintah membuat gebrakan dengan melaksanakan program amnesti pajak yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara, repatriasi dana dari luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan.selengkapnya

 Jokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS KesehatanJokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS KesehatanKamis 20 Sep 2018 10:46Ridha Anantidibaca 939 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyelamatkan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan aturan ini, pemerintah akan menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan dengan hasil cukai rokok.selengkapnya

 Sektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSelasa 14 Nov 2017 08:48Ajeng Widyadibaca 1604 kaliSemua Kategori

Industri perhotelan menghadapi tantangan berat. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan tantangan itu berasal dari kondisi kelebihan pasokan kamar (oversupply) yang terjadi di beberapa kota besar dan kekurangan tenaga kerja ahli di sektor pariwisata dan perhotelan.selengkapnya

 Aprindo Bali Sambut Insentif Pajak bagi UMKMAprindo Bali Sambut Insentif Pajak bagi UMKMSenin 25 Jun 2018 16:08Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali menyebutkan insentif berupa penurunan tarif pajak penghasilan final dari satu persen menjadi 0,5 persen merupakan angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya yang bergerak di sektor produksi.selengkapnya

 Pengusaha Rokok Ajukan Gugatan Praperadilan Bea dan Cukai KudusPengusaha Rokok Ajukan Gugatan Praperadilan Bea dan Cukai KudusJumat 12 Apr 2019 14:31Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Pengusaha rokok Nur Rohmad warga Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Jepara, mengajukan gugatan praperadilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus. Sebab merasa alat bukti dalam penetapan tersangka kasus rokok ilegal tidak terpenuhi.selengkapnya

 Industri Rokok Malang Tertekan, Gapero Minta Pentahapan Cukai DirevisiIndustri Rokok Malang Tertekan, Gapero Minta Pentahapan Cukai DirevisiSelasa 4 Sep 2018 10:38Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) meminta Peraturan Manteri Keuangan (PMK) No. 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau perlu direvisi karena dinilai dapat mengancam keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di daerah tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommercePemerintah Belum Sepakat soal Pajak E-CommerceSenin 7 Nov 2016 11:00Ajeng Widyadibaca 616 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan perusahaan berbasis digital (e-commerce), termasuk perusahaan raksasa seperti Google dan Facebook, harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerPengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerRabu 12 Okt 2016 14:04Admindibaca 504 kaliSemua Kategori

Kata pakar Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini, , Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah meninjau kembali rencana revisi PP nomor 52/2000 dan PP nomor 23/2000 tentang berbagi jaringan dan tarif interkoneksi.selengkapnya

 Kadin: Tutup Google Kalau Ogah Bayar PajakKadin: Tutup Google Kalau Ogah Bayar PajakRabu 21 Sep 2016 08:26Administratordibaca 535 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah menindak tegas manajemen Google jika enggan membayar pajak di Indonesia. Tindakan tegas tersebut penutupan atau pemblokiran sementara situs Google di Tanah Air sampai melunasi utang pajak.selengkapnya

 Kelompok Wajib Pajak Ini Terbebas dari Sanksi PajakKelompok Wajib Pajak Ini Terbebas dari Sanksi PajakRabu 31 Ags 2016 15:53Administratordibaca 1089 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjelaskan ada beberapa kelompok masyarakat atau wajib pajak yang bisa terbebas dari sanksi dan denda perpajakan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 20116 ini diharapkan bisa menjawab keresahan masyarakat terkait pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :