Badan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan senilai 400 juta dolar AS untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja Indonesia. "Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves melalui keteranganselengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan upaya ekstra yang dilakukan oleh otoritas pajak bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.selengkapnya

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Menurut dia, industri manufaktur menjadi komponen penting bagi pajak sehingga harus mendapat perhatian.selengkapnya

Konsep pelayanan kantor pajak akan dirancang lebih digital dari yang sebelumnya bersifat offline. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelayanan Wajib Pajak (WP).selengkapnya

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih kendor. Karena itu, pemerintah perlu berbenah diri dan memanfaatkan potensi penerimaan pajak yang sudah ada.selengkapnya

Pemerintah optimistis dapat menaikkan penerimaan pajak tambahan sebesar 1,5% dari reformasi administrasi, dan 3,5% dari remormasi kebijakan dalam 5 tahun kedepan.selengkapnya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama, menuturkan saat ini pajak progresif atas tanah belum ada dalam ketentuan perpajakan.selengkapnya

Parlemen dan pemerintah masih melakukan konsolidasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. RUU ini rencananya akan dibahas kembali oleh Komisi XI setelah masa reses anggota DPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta mengatakan, pajak merupakan pemasukan paling besar dalam sebuah negara termasuk di Indonesia. Dengan peningkatan pajak,selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal, bakal mengkaji ulang pemberian tunjangan kinerja untuk pegawai Direktorat Jenderap Pajak.selengkapnya

Hingga 15 Desember 2017, penerimaan pajak telah mencapai 82,5% atau Rp 1.058,4 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun. Lalu bagaimana nasib tunjangan kinerja pegawai pajak?selengkapnya

Alarm lesunya penerimaan negara, khususnya dari perpajakan, berbunyi makin kencang. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan perpajakan sampai dengan Juli hanya mencapai Rp 810,7 triliun atau tumbuh 3,9% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (yoy).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bakal mengevaluasi kembali aturan mengenai besaran tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan realisasi penerimaan pajak setiap tahun. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak.selengkapnya

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai kenaikan tarif cukai rokok akan menghambat kinerja industri. Untuk itu, pemerintah diminta mengkaji secara utuh kinerja industri rokok sebelum menaikkan tarif cukai rokok pada 2019 karena penerapan kenaikan tarif cukai rata-rata 10,04 persen mulai awal 2018 ini.selengkapnya

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkiritisi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, terkait dengan kebocoran anggaran dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diungkap ke publik beberapa waktu yang lalu. Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto mengungkapkan, belum garangnya kinerja DJP masih menimbulkan tanda tanya, karena potensi puluhanselengkapnya

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kinerja penerimaan pajak yang relatif baik pada 2018 turut mendukung kinerja APBN. Seperti diketahui, APBN 2018 berhasil mencatat defisit sebesar 1,72 persen atau di bawah target 2,19 persen terhadap PDB. Penerimaan negara secara keseluruhan yang terdiri atas pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pselengkapnya

Pemerintah membantah jika melemahnya kinerja PPN dalam negeri (DN) disebabkan oleh menurunnya kemampuan konsumsi masyarakat. Penurunan kinerja PPN tersebut terjadi karena meningkatnya pertumbuhan PPN impor.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I-2018 yang mencapai Rp262,4 triliun atau 16,2 persen dari target APBN Rp1.618,1 triliun telah menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi.selengkapnya

Melonjaknya permintaan dan realisasi restitusi pajak belum mampu mendorong kinerja ekspor. Padahal, desain awal kebijakan percepatan restitusi yang diterbitkan pemerintah beberapa bulan lalu, ditujukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk memperluas ekspansi usahanya.selengkapnya

Rendahnya kinerja pemungutan pajak menjadi tantangan bagi pemerintah untuk merealisasikan target pertumbuhan penerimaan pajak pada 2019 sebesar 16,4%.selengkapnya

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai belum cukup memberikan perhatian khusus bagi sektor perpajakan. Padahal diperlukan langkah kongkrit untuk memperbaiki kinerja perpajakan nasional.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya