Ada insentif pajak, BMW: Akan menarik pelanggan untuk menggunakan kendaraan listrikAda insentif pajak, BMW: Akan menarik pelanggan untuk menggunakan kendaraan listrikSelasa 29 Okt 2019 11:21Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Mobil dan sepeda motor listrik di wilayah DKI Jakarta sepertinya akan dijual dengan harga lebih murah, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan tersebut.selengkapnya

 KPK Pantau Pajak Hotel-Restoran Menggunakan Tapping BoxKPK Pantau Pajak Hotel-Restoran Menggunakan Tapping BoxSelasa 16 Apr 2019 14:06Ridha Anantidibaca 1134 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat terobosan baru di bidang pencegahan. Salah satunya ikut memantau pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak hotel dan restoran.selengkapnya

 Platform E-commerce Berlomba Fasilitasi Sistem untuk DropshipperPlatform E-commerce Berlomba Fasilitasi Sistem untuk DropshipperRabu 30 Jan 2019 14:51Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Gurihnya hasil berdagang online membulatkan tekad Kania Suryani berhenti dari pekerjaannya sebagai desainer grafis. Empat tahun terakhir, perempuan berusia 28 tahun asal Jakarta itu kini memilih menjadi dropshipper, sesekali reseller, produk elektronik dan aksesori yang memenuhi lapak e-commerce.selengkapnya

 KPK didorong untuk menelusuri celah sistem cukai rokokKPK didorong untuk menelusuri celah sistem cukai rokokKamis 1 Ags 2019 11:47Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Indonesia Budget Center (IBC), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus mengawasi anggaran negara menilai berbagai celah dalam kebijakan tarif cukai rokok berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendorong pemerintah melakukan perbaikan.selengkapnya

 Anggaran Rp 3,1 triliun untuk perbarui sistem IT Ditjen PajakAnggaran Rp 3,1 triliun untuk perbarui sistem IT Ditjen PajakJumat 18 Mei 2018 10:02Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan Perpres ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah dapat restu untuk membeli sistem IT atau sistem core tax baru.selengkapnya

 BP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiBP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiRabu 31 Jan 2018 09:54Ridha Anantidibaca 1041 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang segera membuat sistem e-Billing untuk validasi maupun pembayaran BPHTB Online untuk mengurangi kontak langsung antara wajib (WPO dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat nya, sehingga tercipta transparansi.selengkapnya

 Ditjen Pajak Alokasikan Rp38 Miliar untuk Digitalisasi SistemDitjen Pajak Alokasikan Rp38 Miliar untuk Digitalisasi SistemSenin 9 Sep 2019 14:54Ridha Anantidibaca 160 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bakal mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar untuk proyek nasional Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) tahun depan. Anggaran itu masuk dalam pagu DJP pada 2020 mendatang sebesar Rp7,6 triliun.selengkapnya

 Terapkan Sistem Daring untuk Tingkatkan Pengelolaan Sumber PajakTerapkan Sistem Daring untuk Tingkatkan Pengelolaan Sumber PajakKamis 15 Ags 2019 15:08Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bapenda menerapkan sistem daring atau online dalam pengelolaan sumber-sumber pajak di Kota Pekanbaru. Baik itu pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak PBB dan sumber pajak lainya.selengkapnya

 Ditjen Pajak miliki sistem IT yang canggih untuk dukung pengumpulan pajakDitjen Pajak miliki sistem IT yang canggih untuk dukung pengumpulan pajakSelasa 15 Mei 2018 11:36Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memiliki senjata baru untuk mendukung pengumpulan pajak. Senjata yang dimaksud adalah sistem teknologi informasi perpajakan atau sistem core tax baru.selengkapnya

 Mudahnya Sistem MPN G2Mudahnya Sistem MPN G2Rabu 17 Feb 2016 09:16Administratordibaca 2237 kaliSemua Kategori

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.selengkapnya

 DJP siapkan pembaruan sistem TI Rp3,1 triliunDJP siapkan pembaruan sistem TI Rp3,1 triliunJumat 18 Mei 2018 10:40Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (core tax system) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan.selengkapnya

 Sistem TI Pajak Perlu DiauditSistem TI Pajak Perlu DiauditSelasa 29 Nov 2016 12:22Ajeng Widyadibaca 560 kaliSemua Kategori

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 Cara BI Jaga Stabilitas Sistem KeuanganCara BI Jaga Stabilitas Sistem KeuanganSelasa 2 Ags 2016 15:19Administratordibaca 1238 kaliSemua Kategori

Menjaga sistem keuangan menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya iklim ekonomi yang baik. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) mengajak seluruh pihak yang terkait untuk berkoordinasi menciptakan sistem keuangan yang stabil.selengkapnya

 Menkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakanMenkeu janjikan pembenahan sistem dan SDM perpajakanSelasa 29 Nov 2016 09:37Ajeng Widyadibaca 449 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.selengkapnya

 Pemerintah akan Benahi Sistem TI PerpajakanPemerintah akan Benahi Sistem TI PerpajakanAhad 21 Feb 2016 11:49Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membenahi sistemteknologi dan informasi (TI) untuk pajak agar terintegrasi dengan baik. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara teknis rancangan tersebut masih dibicarakan namun harus segera dilakukan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMPemerintah Godok Sistem Perpajakan E-Commerce dan UKMJumat 8 Des 2017 12:52Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat koordinasi tentang e-commerce di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.selengkapnya

 Sri Mulyani: Sistem Tax Amnesty Belum OptimalSri Mulyani: Sistem Tax Amnesty Belum OptimalSelasa 16 Ags 2016 07:59Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memberikan hasil dari kesiapan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Kali ini, yang dilaporkannya dari sisi komunikasi.selengkapnya

 Jokowi: RI Dukung Sistem Pajak InternasionalJokowi: RI Dukung Sistem Pajak InternasionalSenin 5 Sep 2016 15:45Administratordibaca 1207 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.selengkapnya

 Tak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMTak mau perang tarif, Pajak perkuat sistem & SDMRabu 13 Des 2017 13:39Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu agenda reformasi perpajakan di sejumlah negara. Namun, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan menolak mengikuti tren yang tengah terjadi, terutama di benua Afrika. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan cara lain dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

 DJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan NegaraDJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan NegaraSenin 16 Apr 2018 10:57Ridha Anantidibaca 899 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluncurkan sistem pelaporan elektronik per negara (CbC report) melalui portal online untuk mendukung pelaksanaan penanganan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (BEPS) serta mendorong transparansi Wajib Pajak dalam transaksi afiliasi.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :