Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I-2018 yang mencapai Rp262,4 triliun atau 16,2 persen dari target APBN Rp1.618,1 triliun telah menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi.selengkapnya

Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta per 10 Desember 2018, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta telah mencapai Rp34,65 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2016 hingga Mei 2016 mencapai Rp 189,1 triliun. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman‎ menjelaskan, hingga akhir Mei realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 496, triliun atau sebesar 27,2 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.8225,5 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8selengkapnya

Realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei baru mencapai 27 persen atau Rp492,1 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.820,5 triliun. Capaian tersebut lebih rendah, baik secara persentase maupun nominal, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sudah berada di angka 30 persen atau Rp533,3 triliun dari pagu Rp1.758,3 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan perpajakan pada kuartal I-2018 yang mencapai Rp 262,4 triliun atau 16,2 persen dari target APBN Rp 1.618,1 triliun telah menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi. Pada periode sama tahun lalu, realisasi penerimaan perpajakan tercatat hanya Rp 237,9 triliun.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak nonmigas hingga 26 September 2016 mencapai Rp 706 triliun, setara 53,5% dari target penerimaan pajak nonmigas dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.318,9 triliun. Realisasi ini masih lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 729 triliun (termasuk PPh migas), atau 49% dari target.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 25 Desember 2015 sudah melampaui Rp 1.000 triliun. Walau angka itu dianggap sebagai rekor realisasi pajak oleh menteri keuangan, tetapi masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2015.Penerimaan pajak hingga di atas Rp 1.000 triliun terjadi ditopang oleh penerimaan pajak periode 1-25 Desember 2015.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai tanggal 31 Desember 2018, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp407,06 triliun atau 147,79% dari APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 30,80% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pada semester I 2020 ini realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencapai Rp 93,21 triliun atau tumbuh sebesar 45,32% dari target Perpres 72/2020.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi membuat defisit fiskal sampai semester I-2018 lebih rendah dari target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, semester I-2018, realisasi penerimaan pajak Rp 581,54 triliun atau 40,84% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Angka itu tumbuh 13,96% dibanding dengan periselengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang Januari-Juli 2019 mencapai Rp241,27 triliun. Capaian itu tumbuh 14,21% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018.selengkapnya

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada awal kuartal III-2019 terus mengalami peningkatan. Sepanjang Januari-Juli 2019, realisasi PNBP telah mencapai Rp 241,27 triliun atau 63,78% dari target Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 atau sebesar Rp 386,3 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Semangat dan tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak boleh saja besar. Namun apa daya, semangat tekad yang besar tersebut tak sebanding dengan hasil yang didapat.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara Rp 496,6 triliun hingga 31 Mei 2016. Realisasi tersebut 27,2 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun. Rendahnya penerimaan negara akibat setoran pajak dan bea cukai yang minim hingga akhir bulan kelima ini.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga semester I 2019 tercatat melambat meski mengalami kenaikan dua digit. Hingga paruh pertama, Kementerian Keuangan mencatat BNBP mencapai Rp 209,08 triliun atau 55,27% dari APBN tahun ini. Realisasi PNBP tumbuh 18,24%, namun melambat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di mana PNBP tumbuh 21%.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat realisasi dari target penerimaan di 2018 hingga 22 November berjalan dengan baik. Bahkan ada yang sudah melampaui target seperti bea keluar.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Juli 2018 sudah mencapai sebesar 74,72% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 275 triliun. Bila dihitung, realisasi PNBP per Juli 2018 sudah mencapai Rp 205,4 triliun. Dari jumlah itu, realisasi penerimaan PNBP di sektor minyak dan gas (migas) sudah mencapai 86,6% dari target dan sektor non-migas sselengkapnya

Rio De Janeiro di Brasil terancam tak bisa maksimal menggelar event Olimpiade Dunia akibat krisis keuangan yang melanda negara bagian di Brazil itu. Pemerintah menuding shortfall pajak akibat kelesuan di industri minyak sebagai akar permasalahan krisis finansial di Rio De Janeiro. Secara umum, Brazil memang tengah mengalami resesi parah. Melihat pengalaman Brazil – sebagai sesama emerging marketselengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari-Februari 2020 sebanyak Rp 152,9 triliun. Angka tersebut kontraksi hingga 4,9% year on year (yoy) bila dibandingkan dengan pencapaian pada periode sama tahun lalu senilai Rp 160,9 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya