PAABI: Alat berat tidak lagi dikutip PKBPAABI: Alat berat tidak lagi dikutip PKBRabu 22 Nov 2017 09:46Ridha Anantidibaca 3142 kaliSemua Kategori

Ketua Perhimpunan Agentunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), Djonggi Gultom mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan alat berat masih terkena pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurutnya, kabar mengenai surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017 yang membenarkan pungutan tersebut adalah salah tafsir.selengkapnya

 Jokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax AmnestyJokowi: Hahaha, Saya tidak Ikut Tax AmnestyAhad 2 Okt 2016 22:16Administratordibaca 916 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengaku tak ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Secara pribadi, ia mengatakan, tak mengikuti program ini, namun perusahannya mengikuti program ini.selengkapnya

 Wapres JK: Sensus Ekonomi Tidak Menjurus ke Pajak!Wapres JK: Sensus Ekonomi Tidak Menjurus ke Pajak!Jumat 27 Mei 2016 13:45Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat tidak khawatir saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, petugas sensus hanya mendata saja, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak. "Tidak menjurus ke pajak, masyarakat tidak perlu khawatir ini menyangkut masalah pajak," kata Wapres JK usai menjalani pendataan oleh tim Sensus Ekonomi di kediamanselengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran NegaraRUU Konsultan Pajak Tidak Kurangi Peran NegaraRabu 12 Sep 2018 10:41Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai RUU tentang Konsultan Pajak (RUU KP) jika kelak disahkan menjadi undang-undang tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.selengkapnya

 BNI Syariah: pajak Saudi tidak berpengaruh signifikanBNI Syariah: pajak Saudi tidak berpengaruh signifikanSenin 8 Jan 2018 12:04Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, mengatakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap jumlah jamaah umrah.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Tidak Ada Tax Amnesty Jilid 2, tetapi...Ditjen Pajak: Tidak Ada Tax Amnesty Jilid 2, tetapi...Selasa 21 Nov 2017 08:23Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)menjelaskan bahwa mereka tidak mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua seperti yang beredar beberapa waktu lalu.selengkapnya

 Soal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSoal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSelasa 20 Sep 2016 14:02Administratordibaca 431 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) diminta tidak membeda-bedakan aturan pajak alias memberikan perlakukan istimewa pada perusahaan yang menetap di Indonesia dengan perusahaan asing seperti Google.selengkapnya

 Tebusan periode dua pengampunan pajak tidak spektakulerTebusan periode dua pengampunan pajak tidak spektakulerKamis 29 Des 2016 09:30Ajeng Widyadibaca 793 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, pencapaian uang tebusan pada periode dua pengampunan pajak alias amnesti pajak tidak terlalu spektakuler seperti realisasi periode satu yang sempat mencapai kisaran Rp97,2 triliun.selengkapnya

 DPR Imbau Singapura Tidak Berlakukan Penghapusan PajakDPR Imbau Singapura Tidak Berlakukan Penghapusan PajakRabu 20 Jul 2016 07:04Administratordibaca 508 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin meminta agar Singapura tidak memberlakukan kebijakan penghapusan dana bagi para pemilik aset besar. Ia menyebut, adanya isu tersebut, akan membuat kerugian bagi negara lainnya disekitar Singapura, terutama Indonesia.selengkapnya

 Jokowi Minta Amnesti Pajak Tidak DipolitisasiJokowi Minta Amnesti Pajak Tidak DipolitisasiSelasa 2 Ags 2016 09:04Administratordibaca 443 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak dipolitisasi. Pasalnya, selama ini banyak yang menyebutkan bahwa pengampunan pajak merupakan program pengampunan bagi koruptor.selengkapnya

 GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifGUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifRabu 21 Sep 2016 13:34Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya

 Pengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSSPengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSSJumat 10 Ags 2018 11:16Ridha Anantidibaca 3558 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha yang tidak taat pajak tak akan bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Pasalnya, sistem OSS telah terintegrasi dengan data perpajakan dan INSW Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Sri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak PopulerSri Mulyani: Tugas Menarik Pajak Tidak PopulerKamis 23 Jan 2020 11:49Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Tugas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan pendapatan negara dengan menarik pajak adalah tidak populer. Oleh karena semua harus mengerjakannya dengan ekstra hati-hati, ekstra keras, extra smart dan extra effort.selengkapnya

 Kemenkeu: Tidak Ada Pajak Khusus untuk e-CommerceKemenkeu: Tidak Ada Pajak Khusus untuk e-CommerceKamis 17 Jan 2019 11:41Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada produk pajak baru khusus untuk industri e-commerce atau toko online. Peraturan Menteri Keuangan bernomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik dibuat untuk menata perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 Jokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakJokowi tidak Bisa Keluarkan PP Deklarasi PajakKamis 28 Apr 2016 11:29Administratordibaca 1437 kaliSemua Kategori

Penyataan presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menggantikan posisi RUU tax amnesty, cukup mengejutkan. Sebab, keberadaan PP dinilai tidak tepat jika dijadikan penggan RUU tax amnesty. Menurut Direktur Esksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus prastowo menilai, keberadaan PP harus atas dasar undang-undang. Sementara jika dikeluarkan, Pselengkapnya

 Presiden Minta RUU Pengampunan Pajak tidak DisalahgunakanPresiden Minta RUU Pengampunan Pajak tidak DisalahgunakanJumat 15 Apr 2016 13:25Administratordibaca 760 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan DPR telah melakukan pertemuan untuk berkonsultasi mengenai kelanjutan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) dengan meminta upaya itu tidak disalahgunakan. "Jangan dalam penyelesaian RUU Pengampunan Pajak ini dimanfaatkan orang-orang atau kelompok atau golongan wajib pajak yang nakal, sekaligus berharap bahwa pengampunan pajak bisa diselesaikselengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSelasa 19 Apr 2016 11:22Administratordibaca 2760 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

 Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakJumat 13 Mei 2016 14:12Administratordibaca 921 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

 Dirjen Pajak: Target Rp 1.861 Triliun Tidak MustahilDirjen Pajak: Target Rp 1.861 Triliun Tidak MustahilRabu 21 Ags 2019 10:04Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui target penerimaan perpajakan tahun depan yang dipatok naik 13,3% akan menjadi tantangan yang sulit, tetapi menurutnya bukan hal yang mustahil diwujudkan.selengkapnya

 6 Alasan Toko Branded Tidak Patuh Pajak6 Alasan Toko Branded Tidak Patuh PajakRabu 2 Nov 2016 19:29Administratordibaca 527 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi hari ini melakukan blusukan ke mall kelas atas Pacific Place. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dari toko-toko branded dan masyarakat kelas menengah ke atas.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :