Ambang Batas Pengusaha Kena Pajak Dikaji, Kemenkeu Sasar Lebih Banyak UMKMAmbang Batas Pengusaha Kena Pajak Dikaji, Kemenkeu Sasar Lebih Banyak UMKMRabu 14 Okt 2020 13:41Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyasar penerimaan pajak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring minimnya kontribusi kelompok ini ke penerimaan pajak.selengkapnya

 Perbanas: Threshold data kartu kredit belum diputuskanPerbanas: Threshold data kartu kredit belum diputuskanRabu 14 Feb 2018 14:24Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mewajibkan perbankan untuk memberikan data transaksi kartu kredit nasabah masing-masing kepada otoritas pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSri Mulyani: Tak Semua Transaksi Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSelasa 6 Feb 2018 09:39Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap masyarakat tidak khawatir dengan ketentuan yang mewajibkan perbankan atau penyelenggara kartu kredit untuk menyetorkan data transaksi kartu kredit nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, aturan bakal berlangsung secara bertahap, dengan menggunakan ketentuan threshold alias ambang batas minimal tagihan yang dilaporkan.selengkapnya

 Revisi PP pajak UKM, berapa potensi penerimaannya?Revisi PP pajak UKM, berapa potensi penerimaannya?Jumat 26 Jan 2018 12:01Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menggodok segala peraturan mengenai kebijakan perpajakan bisnis online atau e-commerce. Baru-baru ini, pemerintah menyatakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

 Batas barang penumpang kena bea masuk US$ 500Batas barang penumpang kena bea masuk US$ 500Jumat 29 Des 2017 09:26Ridha Anantidibaca 874 kaliSemua Kategori

Penumpang yang membawa barang dari luar negeri boleh berlega hati. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi batasan (threshold) pengenaan bea masuk bagi impor barang penumpang.selengkapnya

 Ambang Batas Pemungutan PPN Digital, Semua PMSE Asing Bakal KenaAmbang Batas Pemungutan PPN Digital, Semua PMSE Asing Bakal KenaRabu 1 Jul 2020 14:28Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Pemberian batasan nilai transaksi dan jumlah traffic penunjukkan pemungut PPN PMSE ditujukan supaya skema pemungutan PPN bisa dilakukan secara optimal oleh pelaku produk digital dari luar negeri.selengkapnya

 Tahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena PajakTahun Depan Belanja Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena PajakRabu 25 Des 2019 11:23Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan secara resmi menurunkan batasan (threshold) bea masuk dan pajak untuk barang kiriman. Hal ini untuk membendung tanah air tidak kebanjiran produk impor lewat e-commerce.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Revisi Aturan PPh Untungkan Kelas MenengahSri Mulyani Sebut Revisi Aturan PPh Untungkan Kelas MenengahSelasa 10 Sep 2019 15:45Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan revisi ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) bakal menguntungkan kelas menengah.selengkapnya

 Darmin: Ambang batas PPh UKM tetapDarmin: Ambang batas PPh UKM tetapSenin 19 Mar 2018 10:06Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera memberlakukan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, aturan ini harus keluar di akhir bulan Maret.selengkapnya

 Kemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM jadi 0,5% keluar pekan depanKemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM jadi 0,5% keluar pekan depanSenin 19 Mar 2018 09:38Ridha Anantidibaca 1052 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan, aturan tersebut akan dikeluarkan pekan depan.selengkapnya

 Pajak UMKM Ditetapkan 0,5%Pajak UMKM Ditetapkan 0,5%Kamis 8 Mar 2018 14:33Ridha Anantidibaca 965 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menurunkan besaran pajak atas usaha kecil dan menengah (UKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen. Aturan itu berlaku mulai akhir Maret 2018.selengkapnya

 Threshold Rp 1 miliar untuk kewajiban data kartu kredit masih dirundingkanThreshold Rp 1 miliar untuk kewajiban data kartu kredit masih dirundingkanRabu 14 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mewajibkan perbankan untuk memberikan data transaksi kartu kredit nasabah masing-masing kepada otoritas pajak.selengkapnya

 Tagihan Kartu Kredit Lampaui Penghasilan, Indikasi SPT Pajak Tak BenarTagihan Kartu Kredit Lampaui Penghasilan, Indikasi SPT Pajak Tak BenarKamis 8 Feb 2018 13:19Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Perbankan atau penyelenggara kartu kredit bakal wajib melaporkan transaksi untuk kartu kredit dengan tagihan di atas Rp 1 miliar setahun ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menilai, laporan tersebut dapat menjadi data pembanding untuk intensifikasi pajak.selengkapnya

 Pajak Intip Kartu Kredit, Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi DilihatPajak Intip Kartu Kredit, Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi DilihatSelasa 6 Feb 2018 13:05Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta perbankan memberikan data transaksi kartu kredit nasabah masing-masing. Ini dilakukan untuk mengecek kepatuhan pajak para nasabah kartu kredit.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliarDitjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliarSenin 5 Feb 2018 10:29Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengeluarkan PMK 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.selengkapnya

 Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMAlasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMJumat 26 Jan 2018 14:20Ridha Anantidibaca 1265 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya

 Pengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMPengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMJumat 26 Jan 2018 14:07Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tidak menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun.selengkapnya

 Tarif baru PPh final UKM tak berlaku selamanyaTarif baru PPh final UKM tak berlaku selamanyaJumat 26 Jan 2018 11:58Ridha Anantidibaca 2989 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menggodok segala peraturan mengenai kebijakan perpajakan bisnis online atau e-commerce. Baru-baru ini, pemerintah menyatakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

 CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMSenin 22 Jan 2018 13:45Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 Ketentuan pajak UMKM bakal dirombakKetentuan pajak UMKM bakal dirombakRabu 14 Okt 2020 15:36Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji ketentuan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Langkah ini digadang sebagai bentuk reformasi pajak usaha kecil dan menengah, dengan harapan semakin banyak yang masuk dalam sistem perpajakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :