Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaannya sudah mencapai 94,96% atau Rp 184,31 triliun dari target Rp 194,10 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa penerimaannya per 21 Desember 2018 telah mencapai 94,96% dari target atau Rp 194,10 triliun.selengkapnya

Puluhan kendaraan mewah di Jakarta Barat masih menunggak pajak. Saat ini Samsat Jakarta Barat terus mengejar pemilik ken daraan supaya secepatnya melunasi pajak sebelum masa pemutihan pajak habis pada 31 Desember mendatang.selengkapnya

Mendekati hari-hari terakhir penunggak pajak Senin 31 Desember 2018. Samsat Jakarta Barat memburu sejumlah pemilik mobil mewah penunggak pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa penerimaan pajak pada bulan Desember lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan penerimaan pajak pada Desember akan sebesar 11-15% dari total penerimaan yang sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pada Desember 2018 ada tambahan penerimaan sekitar 11-15% dari target di APBN 2018. Jika dihitung, maka pada akhir tahun 2018 akan ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 156,64- 213,6 triliun.selengkapnya

Total pendapatan pajak yang ditargetkan dalam APBD DKI Jakarta 2019, setelah dievaluasi oleh Kemendagri, tetap di angka Rp44,18 triliun.selengkapnya

Perusahaan pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) meminta perlakukan perpajakan yang sama seperti PT Freeport Indonesia. Selain mendapatkan perpanjangan operasi 20 tahun ke depan, perusahaan PKP2B yang kontraknya akan habis juga meminta skema pajak tetap atau nailed down.selengkapnya

Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bidang usaha pertambangan batubara.selengkapnya

Pemerintah resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Disamping itu, operasional Freeport resmi beralih ke skema IUPK, namun dengan aturan perpajakan bersifat nailed-down alias tetap hingga masa operasionalnya berakhir di tahun 2041.selengkapnya

Pemerintah akhirnya resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Lantas, Kementerian Keuangan berupaya memastikan penerimaan negara pasca akuisisi Freeport bakal lebih besar ke depan.selengkapnya

Meski sudah dibuat seefisien mungkin, namun membayar pajak masih menjadi salah satu hal yang dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari para pemilik kendaraan. Selain harus mengantre, keluhan juga ditujukan seputar lokasi pembayaran.selengkapnya

Tak hanya di kota besar, perusahaan penunggak pajak juga masih banyak dijumpai di Mojokerto. Salah satunya perusahaan yang bergerak di pertambangan galian C. Saat ini terdapat 9 perusahaan yang menunggak pajak minerba Rp 6,7 miliar.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal. Saat ini, hanya 5 dari 295 tiang reklame di Jakarta yang berizin. Hal ini menyebabkan Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 130 miliar dari pajak reklame.selengkapnya

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperbaiki sistem administrasi dan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) agar penerimaan pajak tahun 2019 tercapai.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa Dukungan Kelayakan dari Pemerintah terhadap Badan Usaha yang terlibat dalam program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).selengkapnya

Meski mulai masuk dalam sistem perpajakan nasional, pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam memajaki sektor UMKM dan mengedepankan aspek proporsionalitas.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai target penerimaan pajak pemerintah cukup realistis. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2018 di angka Rp 1.350,9 triliun atau sekitar 94,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Pemerintah tengah merancang peraturan pemerintah (PP) tentang cukai plastik. Bahkan RPP cukai plastik diharapkan dapat diselesaikan tahun ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya