Pemerintah Ajukan Revisi Besaran Tarif Tax AmnestyPemerintah Ajukan Revisi Besaran Tarif Tax AmnestyKamis 26 Mei 2016 18:02Administratordibaca 804 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengajukan revisi besaran tarif tebusan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Disisi lain, Komisi Keuangan (Komisi XI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum satu suara perihal besaran tarif yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut. Sebab, sebelumnya berbagai kalangan menilai besaran tarif tebusan yang tercantum dalam rancangan beleid itu terlalu kecil.selengkapnya

 Tiga Persoalan Sebelum Pemerintah Tarik Pajak Produk DigitalTiga Persoalan Sebelum Pemerintah Tarik Pajak Produk DigitalJumat 26 Okt 2018 10:54Ridha Anantidibaca 255 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada tiga persoalan sebelum menarik pajak digital, khususnya dalam hal jasa. Saat ini, persoalan subjek pajak sudah teratasi, namun masih ada dua persoalan yang masih dicari solusinya.selengkapnya

 Mayoritas Fraksi Sepakat, PDIP Minta Tarif Tax Amnesty Lebih BesarMayoritas Fraksi Sepakat, PDIP Minta Tarif Tax Amnesty Lebih BesarSelasa 28 Jun 2016 09:49Administratordibaca 821 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar dapat disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/6) besok. Sebagian besar fraksi sudah sepakat dengan pemerintah, namun PDI Perjuangan masih mempersoalkan besaran tarif tebusan dan jangka waktu program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameSelasa 20 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 2714 kaliSemua Kategori

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

 DPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestySenin 16 Mei 2016 11:32Administratordibaca 1016 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya

 Pleno PBNU bahas Amnesti Pajak hingga PokemonPleno PBNU bahas Amnesti Pajak hingga PokemonSenin 25 Jul 2016 09:53Administratordibaca 1020 kaliSemua Kategori

Rapat pleno PBNU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, yang dibuka Mensos Khofifah Indar Parawansa mewakili pemerintah, Minggu, akan membahas berbagai persoalan aktual termasuk Amnesti Pajak dan game Pokemon Go.selengkapnya

 Tarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanTarif Deklarasi & Repatriasi DirumuskanSelasa 31 Mei 2016 14:43Administratordibaca 3051 kaliSemua Kategori

Sikap pemerintah terlihat kurang jelas terhadap persoalan besaran tarif deklarasi dan repatriasi harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang saat ini tengah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dalam draf awal RUU, pemerintah mengajukan usulan tarif berjenjang. Pertama untuk deklarasi, yakni 2% untuk 3 bulan pertama, 4% untuk 3 bulan kedua dan 6%selengkapnya

 Ini Usul Misbakhun agar Tax Amnesty SuksesIni Usul Misbakhun agar Tax Amnesty SuksesKamis 1 Sep 2016 07:51Administratordibaca 952 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengusulkan sejumlah langkah yang bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, ketidaktahuan tentang tax amnesty telah menciptakan opini negatif terhadap kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu.selengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Ini Rincian PerubahannyaGaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Ini Rincian PerubahannyaSabtu 25 Jun 2016 08:19Administratordibaca 3564 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. ‎ Dengan kebijakan ini, seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan, sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutangselengkapnya

 Tax Holiday tak Bisa jadi Solusi TunggalTax Holiday tak Bisa jadi Solusi TunggalSelasa 8 Mei 2018 10:27Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Kebijakan tax holiday yang selama ini menjadi insentif dalam dunia usaha tak bisa menjadi solusi tunggal dalam memecahkan persoalan industri yang terdiri dari berbagai sektor. Hal ini karena setiap industri memiliki persoalan yang berbeda-beda.selengkapnya

 Menkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalMenkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:36Administratordibaca 1145 kaliSemua Kategori

Persoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya

 Sri Mulyani: Jumlah Besar Dana Tax Amnesty Akan Masuk SeptemberSri Mulyani: Jumlah Besar Dana Tax Amnesty Akan Masuk SeptemberRabu 24 Ags 2016 14:39Administratordibaca 1337 kaliSemua Kategori

Hasil kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) selama dua bulan awal ini terhitung sangat minim. Menteri Keuangan Sri Mulyani menengarai beberapa penyebab persoalan tersebut. Namun, dia optimistis, perolehan dana dari hasil kebijakan itu akan melonjak pada bulan September nanti.selengkapnya

 KPPU: Golongan Tarif Cukai Rokok Perlu DisederhanakanKPPU: Golongan Tarif Cukai Rokok Perlu DisederhanakanJumat 25 Okt 2019 15:30Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih menilai, kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang masih menerapkan golongan tarif untuk tiap jenis rokok perlu disederhanakan. Sebab, sistem tarif yang berbeda-beda akan menjadi celah bagi industri rokok untuk menghindari kewajiban cukai sesuai golongannya.selengkapnya

 Google Tolak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Persoalan Serius!Google Tolak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Persoalan Serius!Jumat 16 Sep 2016 20:07Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki payung hukum terhadap pajak e-commerce. Akibatnya, berbagai perayaan over the top (OTT) pun dapat secara bebas mengembangkan bisnisnya di Indonesia tanpa membayar pajak.selengkapnya

 RUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotRUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotSenin 13 Jun 2016 12:43Administratordibaca 849 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty siap dibawa ke sidang paripurna pada 20 Juni. Namun, belum adanya kesepakatan mengenai besaran tarif tebusan diprediksi membuat pembahasan aturan itu bakal berjalan alot. Potensi alotnya pembahasan tarif repatriasi maupun nonrepatriasi berpeluang dijadikan ruang tawar menawar antara pemangku kepentingan dengan pihak lain,selengkapnya

 Soal Pajak Google, Sri Mulyani Akui Bukan Persoalan MudahSoal Pajak Google, Sri Mulyani Akui Bukan Persoalan MudahAhad 18 Sep 2016 08:58Administratordibaca 807 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kasus Google Indonesia yang disebut-sebut mangkir dari kewajiban membayar pajak bukan persoalan mudah. Dan kasus ini juga dialami banyak negara. Beberapa negara bahkan belum bisa membuat Google untuk mematuhi aturan perpajakan di tempat mereka.selengkapnya

 Menkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaMenkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaAhad 18 Sep 2016 08:45Administratordibaca 1168 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pajak dari perdagangan secara elektronik saat ini sedang menjadi persoalan dunia dan sedang diupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.selengkapnya

 Penghasilan Rp54 juta Setahun Resmi Tak Kena PajakPenghasilan Rp54 juta Setahun Resmi Tak Kena PajakSelasa 28 Jun 2016 08:10Administratordibaca 2057 kaliSemua Kategori

Pemerintah secara resmi menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp54 juta atau meningkat sebanyak 50 persen dari besaran PTKP sebelumnya sebesar Rp36 juta.selengkapnya

 Alasan Kemenkeu belum juga umumkan kenaikan tarif cukai rokokAlasan Kemenkeu belum juga umumkan kenaikan tarif cukai rokokKamis 22 Okt 2020 13:53Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif cukai rokok 2021 naik. Sayangnya sampai saat ini besaran kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) belum diumumkan.selengkapnya

 Pajak Mencekik, sejumlah Karaoke di Batam mulai TutupPajak Mencekik, sejumlah Karaoke di Batam mulai TutupJumat 5 Okt 2018 09:38Ridha Anantidibaca 923 kaliSemua Kategori

Sedikitnya 3 dari 11 usaha karaoke keluarga di Batam tutup dalam 6 bulan terahir karena kenaikan pajak dari 15% menjadi 35%. hingga kehilangan pelanggan 50% sementara beban biaya makin membengkak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :