DPR Diminta Jangan Lama-lama Bahas RUU Pengampunan PajakDPR Diminta Jangan Lama-lama Bahas RUU Pengampunan PajakSenin 6 Jun 2016 15:35Administratordibaca 556 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, berharap keputusan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebaiknya dilakukan secepatnya. "Jadi memang Komisi XI, dalam hal ini yang menjadi Panitia Kerja tax amnesty itu, belum selesai melaksanakan tugasnya. Masih belum sepakat di seluruh fraksi atas masalah tax amnesty, di mana rancangan undang-undangnya usulan dari pemerintahselengkapnya

 Klarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama DipecatKlarifikasi Ditjen Pajak: Tiga Pegawai Kantor Pajak yang Ditahan KPK Sudah Lama DipecatKamis 19 Mei 2016 14:59Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak mengkarifikasi terkait tiga orang yang disebut pegawai Kantor Pajak Kebayoran Baru III yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak pada PT Edmi Indonesia tahun 2012 dan 2013. Menurut Ditjen Pajak, ketiganya saat ini bukanlah pegawai Ditejen Pajak.selengkapnya

 CITA: Singapura Jegal Tax Amnesty, Itu Cara LamaCITA: Singapura Jegal Tax Amnesty, Itu Cara LamaAhad 18 Sep 2016 15:05Administratordibaca 843 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, isu Singapura yang akan menjegal pelaksanaan UU pengampunan pajak atau tax amnestymerupakan cara lama.selengkapnya

 Ical: Kubur Dosa Lama dengan Ikut Tax AmnestyIcal: Kubur Dosa Lama dengan Ikut Tax AmnestyKamis 29 Sep 2016 17:01Administratordibaca 1496 kaliSemua Kategori

Bos Bakrie Group Aburizal Bakrie hari ini melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk ikut tax amnesty. Didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama, Aburizal nampak elegan menggunakan batik berwarna biru gradasi merah siang ini.selengkapnya

 Punya Ribuan Aset, Alasan Ditjen Pajak Lama Daftarkan Peserta Tax AmnestyPunya Ribuan Aset, Alasan Ditjen Pajak Lama Daftarkan Peserta Tax AmnestyAhad 4 Sep 2016 10:00Administratordibaca 746 kaliSemua Kategori

Salah satu penyebab masih minimnya minat dari pengusaha besar untuk mengikuti program tax amnesty disinyalir karena pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tidak optimal dan membutuhkan waktu lama.selengkapnya

 TAX AMESTY: Dana Repatriasi Diyakini Terparkir LamaTAX AMESTY: Dana Repatriasi Diyakini Terparkir LamaKamis 28 Jul 2016 20:28Administratordibaca 519 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan meyakini aliran dana yang masuk alias repatriasi ke Tanah Air melalui program pengampunan pajak bisa terparkir lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan sekarang, yakni tiga tahun.selengkapnya

 WNI Tinggal Lama di Luar Negeri Tak Perlu NPWP dan Lapor SPTWNI Tinggal Lama di Luar Negeri Tak Perlu NPWP dan Lapor SPTJumat 6 Sep 2019 14:25Ridha Anantidibaca 5774 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengatur ulang ketentuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Ketentuan SPDN ini akan dituangkan dalam Rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.selengkapnya

 Lapor SPT Tahun Lama, Ini Saran Ditjen Pajak Jika Bukti Potong HilangLapor SPT Tahun Lama, Ini Saran Ditjen Pajak Jika Bukti Potong HilangKamis 29 Mar 2018 10:55Ridha Anantidibaca 7173 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak masih bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) untuk tahun-tahun pajak lama dengan membayar denda keterlambatan. Namun, bagaimana jika pelaporan terkendala oleh hilangnya bukti potong, padahal PPh sudah dipotong oleh pemberi kerja?selengkapnya

 Implementasi RUU fasilitas pajak masih lama, pemerintah butuh strategi jangka pendekImplementasi RUU fasilitas pajak masih lama, pemerintah butuh strategi jangka pendekSelasa 10 Sep 2019 11:05Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dalam rangka mendorong daya saing dan meningkatkan iklim investasi dalam negeri.selengkapnya

 Kejar setoran pajak, Dirjen Pajak gunakan cara lamaKejar setoran pajak, Dirjen Pajak gunakan cara lamaRabu 6 Nov 2019 11:06Ridha Anantidibaca 256 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sampai dengan Oktober 2019 baru sekitar Rp 1.000 triliun, masih jauh dari target akhir tahun yang ditetapkan sebesar Rp 1.577,56 triliun. Padahal, sisa waktu pemerintah hanya tinggal dua bulan.selengkapnya

 Ditjen Pajak masih Andalakan Cara Lama untuk Tingkatkan Rasio PajakDitjen Pajak masih Andalakan Cara Lama untuk Tingkatkan Rasio PajakSelasa 3 Mar 2020 13:44Ridha Anantidibaca 729 kaliSemua Kategori

Perluasan basis pajak masih menjadi kunci bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan rasio pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak masih Andalakan Cara Lama untuk Tingkatkan Rasio PajakDitjen Pajak masih Andalakan Cara Lama untuk Tingkatkan Rasio PajakSelasa 3 Mar 2020 13:39Ridha Anantidibaca 0 kaliSemua Kategori

Perluasan basis pajak masih menjadi kunci bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan rasio pajak.selengkapnya

 Begini cara lama yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menambah pundi penerimaan pajakBegini cara lama yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menambah pundi penerimaan pajakRabu 6 Nov 2019 11:17Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak sampai dengan Oktober 2019 baru sekitar Rp 1.000 triliun, masih jauh dari target akhir tahun yang ditetapkan sebesar Rp 1.577,56 triliun. Padahal, sisa waktu pemerintah hanya tinggal dua bulan.selengkapnya

 Nama-Nama Lama Dominasi Pejabat PajakNama-Nama Lama Dominasi Pejabat PajakKamis 24 Jan 2019 11:44Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Nama-nama lama masih mendominasi dalam rotasi jabatan di internal Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan hari ini.selengkapnya

 Jokowi sudah teken UU Tax AmnestyJokowi sudah teken UU Tax AmnestySabtu 9 Jul 2016 09:09Administratordibaca 893 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo telah meneken draf Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang disetujui DPR.selengkapnya

 Tax Amnesty sudah Sesuai KonstitusiTax Amnesty sudah Sesuai KonstitusiJumat 1 Jul 2016 16:16Administratordibaca 997 kaliSemua Kategori

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bahwa tidak benar jika UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI merupakan inkonstitusi. Justru kata dia, pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A dalam UUD 1945.selengkapnya

 Akhirnya, PMK Tax Amnesty Sudah LengkapAkhirnya, PMK Tax Amnesty Sudah LengkapRabu 10 Ags 2016 07:53Administratordibaca 1213 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani segera bergerak cepat setelah menjabat sebagai menteri selama kurang lebih dua pekan. Kini, Sri Mulyani telah menuntaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam penerapan program pengampunan pajak.selengkapnya

 Pengamat : Tax Amnesty sudah Diterapkan di 31 NegaraPengamat : Tax Amnesty sudah Diterapkan di 31 NegaraSelasa 21 Jun 2016 10:51Administratordibaca 1102 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty tidak hanya diterapkan oleh pemerintah Indonesia saja. Kebijakan Tax Amnesty telah banyak diterapkan di negara maju maupun negara berkembang. Contohnya, Brazil dan Argentina baru-baru ini juga mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty.selengkapnya

 Lebaran, Tax Amnesty Sudah Bisa DiimplementasikanLebaran, Tax Amnesty Sudah Bisa DiimplementasikanSenin 4 Jul 2016 11:40Administratordibaca 769 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memastikan akan menandatangani Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty, agar bisa segera diimplementasikan. Artinya, beberapa pasal yang tercantum dalam payung hukum tax amnesty resmi diberlakukan.selengkapnya

 UU Tax Amnesty Sudah Sesuai Konstitusi UUD 1945UU Tax Amnesty Sudah Sesuai Konstitusi UUD 1945Kamis 30 Jun 2016 19:49Administratordibaca 1208 kaliSemua Kategori

Kalangan akademisi menilai UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI sudah sesuai konstitusi UUD 1945, terutama pasal pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945. Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan setiap UU yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI harus memiliki landasan dan acuan dalam UUD 1945. "Adapun landasan hukumnya adalah pasal 5,selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :