Setelah mengaku mengirimkan surat protes, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudyatmo akan mempertanyakan pembatalan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seutuhnya atau hanya beberapa pasal saja.selengkapnya

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo menyarankan Presiden Joko Widodo turun gunung. Agar, pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bisa segera dimulai DPR. "Beranikah Presiden Jokowi tampil di depan untuk mendudukan masalah tax amnesty, secara proporsional dan objektif, untuk ditelaah ulang. Apakah memberikan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan bangsa," ungkap Ariselengkapnya

Kota Solo terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai imbas dari pembatalan ribuan peraturan daerah dinilai bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Dua perda Solo dibatalkan adalah Peraturan Daerah nomor 10/2010 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah. Padahal kedua Perda tersebut merupakan produk semasa Wali Kota Jokoselengkapnya

Sekretaris PT Sentul City Tbk (BKSL), Alfian Mujani menyambut positif penarikan wacana pajak progresif tanah yang dikeluarkan Pemerintah serta penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB).selengkapnya

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengaku belum menerima sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terkait kembali diwajibkannya penerbit kartu kredit untuk menyerahkan data nasabahnya untuk keperluan perpajakan. Kewajiban pembukaan data nasabah tersebut pernah dikeluarkan pemerintah pada 2016, sebelum akhirnya memutuskan untuk membatalkan tak lama setelselengkapnya

RUU pengampunan pajak alias tax amnesty dinilai memang dibutuhkan. Tapi tidak membuat Indonesia ketakutan, sekalipun RUU tax amnesty dibatalkan. "Apabila RUU pengampunan pajak tidak lolos, maka hal ini dapat pula menimbulkan kekecewaan bagi Investor di bidang portofolio, mengingat penerimaan negara tahun ini tidak seperti yang diharapkan imbas pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan masih relatselengkapnya

Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 Tax Amnesty digugat. Bahkan sudah empat pemohon yang mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pemohon adalah gabungan serikat pekerja atau buruh yang meminta UU Tax Amnesty dibatalkan karena mencederai keadilan.selengkapnya

Ribuan buruh hari ini melakukan demo untuk menuntut UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak dibatalkan. Demo ini pun mendapatkan tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap pengajuan restitusi pajak tahun ini akan turun seiring dengan berjalannya program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20 persen, dari sebelumnya 10 persen.selengkapnya

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20%, dari sebelumnya 10%.selengkapnya

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia. Kenaikan sebesar 20 persen dari sebelumnya 10 persen.selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.selengkapnya

Bank Indonesia optimistis kebijakan pengampunan pajak bisa dilaksanakan meski Undang-Undang Pengampunan Pajak akan digugat ke MK. Aliran dana masuk ke Indonesia pun disebut masih besar.selengkapnya

Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2011tetang Pajak Daerah berdampak pada pembangunan Kota Solo. Alhasil, sejumlah proyek yang saat ini dalam program pengerjaan terancam mandek lantaran kurangnya biaya. “Lalu siapa yang akan tanggung jawab, jika pekerjaan (proyek) tidak rampung? Apa, kontraktor mau nombok? Kan gak mau. Jadi ya mandek,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRDselengkapnya

Ekonom BCA David Sumual menilai kelambatan wajib pajak mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty adalah soal teknis. Dirinya pun menjabarkan beberapa persoalan teknis seperti gugatan tax amnesty di Mahkamah Konstitusi, kejelasan jaminan data tax amnesty, dan instrumen jangka panjang tax amnesty.selengkapnya

Meski sudah berjalan satu minggu lebih, namun peserta tax amnesty masih berasal dari kalangan pengusaha menengah ke bawah. Pemerintah mencatat wajib pajak yang telah ikut tax amnesty ada yang mendeklarasikan Rp300 miliar.selengkapnya

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya