Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pemerintah berharap agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty dapat segera selesai dibahas sebelum pengajuan APBN-Perubahan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengajukan rancangan APBN-P dengan memasukkan penerimaan dari tax amnesty.selengkapnya

Penyesuaian postur APBNP 2016 yang sedang disusun diyakini mampu memberikan kepercayaan diri investor swasta, sehingga mampu mendorong perekonomian hingga akhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mamandang perlambatan pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal II/2016 merupakan cermin dari masih belum percaya dirinya sektor swata.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) menyatakan disetujuinya RUU APBN-Perubahan 2016 dan Pengampunan Pajak oleh parlemen telah menstimulus penguatan nilai tukar rupiah Selasa ini.selengkapnya

Ketua DPR Ade Komaruddin meyakini pembahasan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) periode 2017 tidak akan molor mengingat DPR akan kembali disibukkan dengan adanya perubahan APBN Pembangunan 2016 yang baru saja disahkan. Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan perombakan usai mengkaji anggaran pembangunan yang telah disahkan di Parlemen 28 Juni 2016.selengkapnya

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahanselengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil sejumlah menteri untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2016 dalam rapat paripurna yang akan digelar sekembalinya Presiden dari kunjungan kerja ke Indonesia Timur. "Saya diminta Presiden untuk menyiapkan rapat paripurna pada Kamis nanti," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2016selengkapnya

Ronny Boko, pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH), mengatakan target realisasi penerimaan pajak sebesar 95% dari target APBN 2018 hingga akhir 2018 tak realistis. Pasalnya, banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk tingkatkan sektor pajak, namun penerimaan hingga Oktober 2018 baru 71,32%.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan cukai hingga September 2019 ini masih on the track. Pasalnya, hingga saat ini, penerimaan cukai masih sesuai perkiraan.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, realisasi penerimaan perpajakan tahun ini baru menyentuh 76,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Penerimaan perpajakan hingga November 2017 baru mencapai Rp983,54 triliun dari target APBNP 2017 yang sebesar Rp1.283,57 triliun.selengkapnya

Realisasi penerimaan bea dan cukai sampai akhir tahun ini bakal di bawah target yang ditetapkan. Prediksi ini mencuat karena realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir November 2017 baru 75,94% dari target APBNP 2017.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah melampaui target tahun ini. Kelebihannya Rp 2 triliun dari target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Memasuki November tahun ini, pemerintah masih optimistis target pajak yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 bisa tercapai. Saat ini, dari target sebesar Rp 1.355,2 triliun, penerimaan pajak per pekan kedua Oktober lalu baru sebesar Rp 820,3 triliun.selengkapnya

Kurang dari 31 hari lagi, realisasi penerimaan pajak akan tutup buku. Hingga akhir November 2017, realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai Rp983,54 triliun atau 76,6% dari target pajak di APBNP 2017 yang sebesar Rp1.283,57 triliun.selengkapnya

Pemerintah mencatat defisit anggaran pada 2017 sebesar 2,57% atau lebih rendah dari target dalam APBNP 2017 yaitu sebesar 2,92%. Dengan demikian, kesehatan serta keberlanjutan fiskal dinilai masih sehat.selengkapnya

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,3 persen dalam APBN 2016 menjadi 5,1 persen pada APBNP 2016. Hal ini pun segera direspons oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Pudjiastuti yang memperkirakan setoran pajak turun sektor non-migas turun dari asumsi APBN 2016, yaitu dari Rp1.133,56 triliun menjadi Rp1.112,32 triliun.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp858,04 triliun atau 66,85 persen dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.283,50 triliun.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan perpajakan pada 2018 mencapai Rp1.609,4 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 9,3 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.selengkapnya

Per 30 November 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan dari pajak 77% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.283,57 triliun atau sekitar Rp 988 triliun.selengkapnya

Per Oktober 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan perpajakan, yakni dari pajak dan bea cukai sebesar Rp 991,2 triliun atau 67,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.472,7 triliun.selengkapnya

Dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati penerimaan perpajakan sebagai komponen terbesar dalam pendapatan negara pada 2017 sebesar Rp1.750 triliun. Di mana penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.498,9 triliun, namun turun 3% dari target APBNP 2016.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya