Dorong Ekspor, Bea Cukai Rebranding Kawasan BerikatDorong Ekspor, Bea Cukai Rebranding Kawasan BerikatSelasa 27 Nov 2018 14:29Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memudahkan dan menstimulasi kegiatan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan aturan baru tentang Kawasan Berikat yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor.selengkapnya

 Rasio Pajak Orde Baru Lebih Buruk dari ReformasiRasio Pajak Orde Baru Lebih Buruk dari ReformasiSelasa 27 Nov 2018 14:25Ridha Anantidibaca 261 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa rasio perpajakan (tax ratio) pada masa orde baru tidak pernah lebih tinggi dari era reformasi. Tax ratio tertinggi tercatat terjadi pada 2005 yakni mencapai 10,76 persen.selengkapnya

 Sri Mulyani Tak Pungut Pajak Baru di 2019Sri Mulyani Tak Pungut Pajak Baru di 2019Selasa 27 Nov 2018 14:20Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tidak akan mengeluarkan jenis pajak baru pada 2019. Pasalnya, tanpa adanya jenis pajak baru, pemerintah optimistis dapat mendongkrak penerimaan perpajakan di tahun depan.selengkapnya

 Tegakkan Aturan di Bidang Cukai, Bea Cukai Bogor Sidak Vape StoreTegakkan Aturan di Bidang Cukai, Bea Cukai Bogor Sidak Vape StoreSelasa 27 Nov 2018 14:15Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, khususnya di sektor cukai, Bea Cukai Bogor bersama Polres Kabupaten Bogor gencar melakukan operasi pasar terhadap Tempat Penjualan Eceran Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya atau lebih dikenal dengan istilah vape.selengkapnya

 Pemerintah Tak akan Terbitkan Jenis Pajak Baru di 2019Pemerintah Tak akan Terbitkan Jenis Pajak Baru di 2019Selasa 27 Nov 2018 11:19Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memastikan tidak akan mengeluarkan jenis pajak baru guna mendongkrak penerimaan perpajakan di 2019.selengkapnya

 Pajak Rokok Rp1,37 Triliun untuk BPJS Masih MenggantungPajak Rokok Rp1,37 Triliun untuk BPJS Masih MenggantungSelasa 27 Nov 2018 11:16Ridha Anantidibaca 252 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan sudah memotong dana bagi hasil pajak rokok di seluruh provinsi di Indonesia dengan total Rp1,37 triliun, atau sebesar 37,5 persen untuk kesehatan.selengkapnya

 Kemenkeu: Pemerintah tidak akan Terapkan Pajak BaruKemenkeu: Pemerintah tidak akan Terapkan Pajak BaruSelasa 27 Nov 2018 11:10Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah tidak akan mengenakan jenis pajak baru. Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan meskipun tidak ada jenis pajak baru, pemerintah tetap berupaya mengerek naik penerimaan pajak dari realisasi upaya pemenuhan kewajiban (compliance) wajib pajak.selengkapnya

 Cara Pemerintah Kejar Penerimaan Tanpa Menambah Pajak BaruCara Pemerintah Kejar Penerimaan Tanpa Menambah Pajak BaruSelasa 27 Nov 2018 11:07Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.786,4 triliun atau naik 15,36% dari proyeksi realisasinya tahun ini. Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan tidak ada jenis pajak baru buat mencapai target penerimaan.selengkapnya

 Hasil SPI 2017 Jadi Bahan Evaluasi Ditjen Bea CukaiHasil SPI 2017 Jadi Bahan Evaluasi Ditjen Bea CukaiSelasa 27 Nov 2018 10:16Ridha Anantidibaca 330 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, merasa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2017 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menjadi beban moral. Ia mengaku akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan apa yang dirasa kurang.selengkapnya

 Apkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatApkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatSelasa 27 Nov 2018 10:10Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) meminta pemerintah untuk dapat menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kayu bulat belum mengalami penambahan nilai.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Daerah Kudus Rp96,88 MiliarPenerimaan Pajak Daerah Kudus Rp96,88 MiliarSelasa 27 Nov 2018 09:56Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selama Januari-November 2018 terealisasi sebesar Rp96,88 miliar dari rencana penerimaan sebesar Rp96,93 miliar.selengkapnya

 Pembahasan Penerapan Cukai Plastik Masih MengambangPembahasan Penerapan Cukai Plastik Masih MengambangSelasa 27 Nov 2018 09:32Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berkutat dalam tahapan harmonisasi perkara pemberlakuan cukai terhadap plastik. Hingga kini, pembahasannya masih mengambang.selengkapnya

 Kemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUPKemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUPSelasa 27 Nov 2018 09:16Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua Kategori

Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih macet. Meski pembahasan RUU KUP masih jalan di tempat, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan reformasi perpajakan tetap dijalankan.selengkapnya

 Soal status Ditjen Pajak dalam RUU KUP, Kemkeu tunggu pembahasanSoal status Ditjen Pajak dalam RUU KUP, Kemkeu tunggu pembahasanSelasa 27 Nov 2018 09:11Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan tampaknya masih menjadi poin pengganjal dalam draf Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di sisi lain, Kemkeu pasrah pada proses pembahasan dengan DPR yang tak kunjung dijadwalkan, bahkan akan ditunda hingga akhir periode pemerintahan ini.selengkapnya

 BKF: Pemerintah Tak Akan Gulirkan Jenis Pajak BaruBKF: Pemerintah Tak Akan Gulirkan Jenis Pajak BaruSenin 26 Nov 2018 16:12Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menegaskan pemerintah tidak akan menggulirkan jenis pajak baru.selengkapnya

 Pajak Rumah Mewah Diturunkan, Pengusaha: Akan Bantu PenjualanPajak Rumah Mewah Diturunkan, Pengusaha: Akan Bantu PenjualanSenin 26 Nov 2018 14:40Ridha Anantidibaca 882 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan batas bawah PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) untuk properti mewah menjadi Rp 30 miliar dari yang sebelumnya Rp 20 miliar. Selain itu, tarif PPh Pasal 22 turun menjadi 1% dari yang sebelumnya 5%.selengkapnya

 Indef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakIndef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakSenin 26 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 281 kaliSemua Kategori

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Menurut dia, industri manufaktur menjadi komponen penting bagi pajak sehingga harus mendapat perhatian.selengkapnya

 Penyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum LakuPenyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum LakuSenin 26 Nov 2018 14:15Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan sudah menerbitkan insentif fiskal yang bisa dimanfaatkan para investor. Dana dari investor pun diharapkan bisa mendorong roda perekonomian nasional.selengkapnya

 Dirjen Bea Cukai: Penerimaan Tahun Ini PositifDirjen Bea Cukai: Penerimaan Tahun Ini PositifSenin 26 Nov 2018 13:54Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat realisasi dari target penerimaan di 2018 hingga 22 November berjalan dengan baik. Bahkan ada yang sudah melampaui target seperti bea keluar.selengkapnya

 ETLE Bisa Percepat Penunggak Pajak Kendaraan Bayar KewajibanETLE Bisa Percepat Penunggak Pajak Kendaraan Bayar KewajibanSenin 26 Nov 2018 13:00Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dukungannya atas pemberlakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang resmi diluncurkan, Minggu (25/11/2018). Sebab ETLE diyakini dapat mendisiplinkan warga membayar pajak kendaraan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :