Penagihan Pajak Lebih Halus Dinilai PositifPenagihan Pajak Lebih Halus Dinilai PositifKamis 4 Jan 2018 14:50Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menagih pajak secara lebih halus adalah langkah positif. Menurutnya, hal itu dapat mendukung upaya perbaikan perekonomian dengan tetap menjaga kinerja pengelolaan keuangan negara.selengkapnya

 Gegara UU Pengampunan Pajak, PDIP Mulai NakalGegara UU Pengampunan Pajak, PDIP Mulai NakalKamis 30 Jun 2016 19:34Administratordibaca 582 kaliSemua Kategori

Baru sehari diketok palu, kritik terhadap UU Pengampunan bermunculan. Bahkan dari kader PDI Perjuangan, parpol pendukung utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adalah Hendrawan Supratikno, Anggota Komisi IX DPR asal PDI Perjuangan yang melontarkan kritik kerasnya terhadap UU Pengtampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 Fraksi PDI-P masih Keberatan Tarif Tax AmnestyFraksi PDI-P masih Keberatan Tarif Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 20:36Administratordibaca 798 kaliSemua Kategori

Penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty kembali diragukan akan kelar tepat waktu. Pasalnya partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan mengaku tidak terburu-buru menyelesaikan RUU ini. Politisi PDI-P yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty Hendrawan Supratikno berharap, beleid ini menghasilkan kebijakan yang kredibel.selengkapnya

 DPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluDPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluJumat 5 Ags 2016 15:02Administratordibaca 859 kaliSemua Kategori

Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketiselengkapnya

 Pertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyPertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:45Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak alias tax amnesty masih belum menemui titik terang kapan bisa dimulai. Namun, pembahasan RUU tax amnesty antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mulai buka-bukaan soal data.selengkapnya

 Selain Pengusaha, Anggota DPR Juga Berminat Ikut Tax AmnestySelain Pengusaha, Anggota DPR Juga Berminat Ikut Tax AmnestyKamis 15 Sep 2016 12:47Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak ditargetkan dapat menarik minat dari dunia usaha untuk mengembalikan asetnya ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah bersama bank repatriasi yang telah ditunjuk secara gencar melakukan sosialisasi kepada para pengusaha di berbagai daerah.selengkapnya

 Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatRevisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatSenin 10 Okt 2016 14:23Admindibaca 442 kaliSemua Kategori

Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di Tempat JAKARTA. Komisi XI DPR RI akan segera membahas dua revisi undang-undang (UU) mengenai penerimaan negara. Kedua beleid itu adalah revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Pemerintah Diminta Bentuk Help Desk Tax Amnesty di Kompleks ParlemenPemerintah Diminta Bentuk Help Desk Tax Amnesty di Kompleks ParlemenSabtu 10 Sep 2016 14:25Administratordibaca 530 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi program tax amnesty pada berbagai daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta tax amnesty sehingga target tebusan sebesar Rp165 triliun dapat tercapai.selengkapnya

 Keberhasilan Program Pengampunan Pajak MengecewakanKeberhasilan Program Pengampunan Pajak MengecewakanKamis 30 Jun 2016 19:36Administratordibaca 558 kaliSemua Kategori

Tingkat keberhasilan program pengampunan pajak banyak mengecewakan. Hal tersebut terungkap dari data empiris di dalam maupun di luar negeri. Indonesia sudah tiga kali menjalankan program itu dan banyak yang tidak berhasil. Untuk itu, pengampunan pajak perlu dijalankan hati-hati setelah RUU-nya disahkan DPR, kataselengkapnya

 PDIP: Ketegasan Sri Mulyani Bisa Maksimalkan Repatriasi AsetPDIP: Ketegasan Sri Mulyani Bisa Maksimalkan Repatriasi AsetKamis 28 Jul 2016 18:17Administratordibaca 486 kaliSemua Kategori

Dengan kemampuan manajemen fiskal yang mumpuni dan relasinya yang luas dengan lembaga internasional Menkeu Sri Mulyani diyakini dapat memaksimalkan repatriasi aset milik warga negara melalui pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Pejabat Pemerintah Juga Harus Jadi Target Tax AmnestyPejabat Pemerintah Juga Harus Jadi Target Tax AmnestyKamis 15 Sep 2016 12:19Administratordibaca 872 kaliSemua Kategori

Sudah hampir tiga bulan sudah program tax amnesty atau pengampunan pajak dijalankan. Akhir September nanti, periode pertama program ini akan berakhir. Namun, hingga saat ini nilai tebusan masih jauh dari yang ditergetkan.selengkapnya

 Bertemu Presiden, PDIP Dukung Penuh RUU Tax AmnestyBertemu Presiden, PDIP Dukung Penuh RUU Tax AmnestySelasa 28 Jun 2016 10:38Administratordibaca 623 kaliSemua Kategori

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. PDIP telah menyampaikan hal ini langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

 Rapat Perdana Menkeu Sri Mulyani Nan GaduhRapat Perdana Menkeu Sri Mulyani Nan GaduhAhad 28 Ags 2016 08:17Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR tak puas dengan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pemangkasan APBN-P 2016, sebesar Rp 133,8 triliun. Rapat perdana di Kamis (25/8/2016), harus dilanjutkan Senin (29/8). Saat rapat perdana, sejumlah anggota Komisi XI DPR memberondong Menkeu SMI dengan sejumlah kritik serta pertanyaan yang menyudutkan. Intinya, DPR merasa kebakaran jenggot lantaran pemangkasan APBN-P 2016selengkapnya

 Tax Amnesty Periode II Tak Akan Semeriah SebelumnyaTax Amnesty Periode II Tak Akan Semeriah SebelumnyaSelasa 18 Okt 2016 11:08Ajeng Widyadibaca 910 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak telah memasuki periode kedua. Pada periode kali ini, tax amnesty diproyeksi tidak akan semeriah sebelumnya.selengkapnya

 Menteri Keuangan Merasa Tersandera, Pembahasan Tax Amnesty Terkatung-katungMenteri Keuangan Merasa Tersandera, Pembahasan Tax Amnesty Terkatung-katungSelasa 17 Mei 2016 12:35Administratordibaca 767 kaliSemua Kategori

Masih belum pastinya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah galau. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahkan mengaku tersandera. Ketidakpastian ini membuat pihaknya belum bisa berbuat apa-apa untuk mendongkrak penerimaan pajak. Padahal pemerintah tengah menghadapi risiko fiskal, kemungkinan tidak tercapainya (shortfall) penerimaan negaraselengkapnya

 DPR: Cukai plastik masih diwarnai pro kontraDPR: Cukai plastik masih diwarnai pro kontraSelasa 22 Mei 2018 13:07Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui bahwa rencana pengenaan cukai plastik yang seharusnya keluar pada bulan ini masih terganjal, yaitu pada pembahasan antar kementerian.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Tersandera UU KPKPengampunan Pajak Tersandera UU KPKKamis 11 Feb 2016 11:32Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terganjal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden, kepada KONTAN, mengatakan, pembahasan RUU Tax Amnesty hingga kini belum bergerak, meski pemerintah telah melayangkan amanat presiden (Ampres)selengkapnya

 Dana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunDana Repatriasi Bisa Capai Rp 200 TriliunSenin 23 Mei 2016 13:46Administratordibaca 1226 kaliSemua Kategori

Beleid pengampunan pajak atau tax amnesty diperkirakan bisa menarik dana Rp 200 triliun melalui opsi repatriasi. Pemerintah mengaku siap menyerap dana milik warga negara Indonesia yang akan pulang kampung melalui instrumen surat utang negara (SUN).selengkapnya

 Pengenaan barang cukai baru semakin tak jelasPengenaan barang cukai baru semakin tak jelasRabu 23 Mei 2018 09:44Ridha Anantidibaca 987 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan bea dan cukai pada empat bulan pertama tahun 2018 masih jauh dari kata memuaskan. Dari pos cukai, realisasi penerimaan jauh dari target. Harapan menggenjot penerimaan cukai juga semakin berat, karena rencana penambahan barang kena cukai baru masih terhalang pro dan kontra di internal pemerintah.selengkapnya

 Reformasi pajak terancam mandekReformasi pajak terancam mandekRabu 14 Feb 2018 13:46Ridha Anantidibaca 244 kaliSemua Kategori

Setahun program amnesti pajak berlalu, reformasi perpajakan yang dijanjikan pemerintah belum banyak terdengar gaungnya. Padahal, reformasi pajak ini penting untuk menjangkau potensi pajak secara lebih luas.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :