RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Dukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenDukung Pangkas PPh Badan, Misbakhun Desak Sri Mulyani Patuhi PresidenSelasa 26 Mar 2019 14:10Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.selengkapnya

 Pangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifPangkas Pajak Perusahaan Cs, Sri Mulyani: Filosofinya untuk Ekonomi Indonesia KompetitifKamis 5 Sep 2019 15:53Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Untuk merespon kebutuhan perekonomian yang bergerak secara sangat dinamis dan cepat, Pemerintah berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan tiga Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

 Beban di Pundak Sri MulyaniBeban di Pundak Sri MulyaniAhad 14 Ags 2016 11:47Administratordibaca 1150 kaliSemua Kategori

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Terkontraksi, Sri Mulyani: Bulan Mei Ini TerberatPenerimaan Pajak Terkontraksi, Sri Mulyani: Bulan Mei Ini TerberatRabu 17 Jun 2020 10:47Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Seluruh jenis penerimaan pajak utama tercatat mengalami kontraksi pada Januari-Mei 2020.selengkapnya

 Sri Mulyani Pertimbangkan Pangkas Pajak Penghasilan untuk Tarik EmitenSri Mulyani Pertimbangkan Pangkas Pajak Penghasilan untuk Tarik EmitenRabu 5 Des 2018 11:18Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat dari saat ini sebanyak 615 menjadi 1.000 dalam waktu dekat. Untuk itu, ia mempertimbangkan revisi aturan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan terbuka.selengkapnya

 Sri Mulyani Beberkan Pemda Minta Jokowi Tak Pangkas Dana ke DaerahSri Mulyani Beberkan Pemda Minta Jokowi Tak Pangkas Dana ke DaerahJumat 17 Jan 2020 09:50Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pajak yang dikumpulkan pemerintah pada 2019 tidak mencapai target. Menurut Sri Mulyani seharusnya dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah juga turun demi menyesuaikan seretnya penerimaan negara.selengkapnya

 Cerita Jokowi Nego Sri Mulyani Pangkas PPh Final UKMCerita Jokowi Nego Sri Mulyani Pangkas PPh Final UKMKamis 8 Mar 2018 14:21Ridha Anantidibaca 693 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan PPh final bagi UKM turun dari 1% menjadi 0.5%. Jokowi menyampaikan ini dalam pembukaan Rapimnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Tangerang, Rabu (7/3/2018).selengkapnya

 Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineSri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineKamis 18 Jan 2018 10:38Ridha Anantidibaca 780 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.selengkapnya

 Tak Ingin Tiru Trump, RI Tidak Akan Pangkas Tarif PajakTak Ingin Tiru Trump, RI Tidak Akan Pangkas Tarif PajakJumat 26 Jan 2018 14:54Ridha Anantidibaca 874 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tidak akan menerapkan kebijakan pemotongan tarif pajak. Hal ini dilakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.selengkapnya

 Kadin Usul Pangkas PPN Demi Industri RitelKadin Usul Pangkas PPN Demi Industri RitelJumat 8 Des 2017 13:26Ridha Anantidibaca 700 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengusulkan agar pemerintah melonggarkan kebijakan fiskal, dengan memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menjaga kelangsungan industri ritel di tahun depan.selengkapnya

 Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarSenin 23 Jan 2017 10:16Ajeng Widyadibaca 883 kaliSemua Kategori

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya

 Investasi Melempem, Pemerintah Jor-joran Pangkas PajakInvestasi Melempem, Pemerintah Jor-joran Pangkas PajakJumat 21 Jun 2019 13:45Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengambil langkah lebar demi menarik lagi investasi asing masuk ke Indonesia, setelah sempat melempem dalam beberapa tahun terakhir.selengkapnya

 Pemerintah segera pangkas pajak besar-besaranPemerintah segera pangkas pajak besar-besaranKamis 20 Jun 2019 14:42Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

 Pemerintah Pangkas Pajak Bunga ObligasiPemerintah Pangkas Pajak Bunga ObligasiJumat 21 Jun 2019 13:40Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat memastikan untuk memangkas Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi atau surat utang untuk proyek-proyek infrastruktur menjadi 5 persen, dari tarif sebelumnya sebesar 15 persen. Penurunan tarif pajak bunga obligasi ini dilakukan bersamaan dengan sejumlah insentif pajak lain demi mendongkrak kinerja investasi yang sempat melambat.selengkapnya

 Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 TriliunTarget Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 TriliunKamis 4 Ags 2016 09:54Administratordibaca 1406 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016. Hal ini lantaran target penerimaan negara dari perpajakan diperkirakan akan meleset hingga Rp219 triliun di bawah target.selengkapnya

 Terobosan Investasi dan Ekspor, Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-besaranTerobosan Investasi dan Ekspor, Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-besaranJumat 21 Jun 2019 14:47Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Penghapusan Pajak Properti MewahSri Mulyani Kaji Penghapusan Pajak Properti MewahRabu 19 Des 2018 10:33Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.selengkapnya

 DPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluDPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluJumat 5 Ags 2016 15:02Administratordibaca 1021 kaliSemua Kategori

Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketiselengkapnya

 Pengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMPengusaha Tolak Sri Mulyani Pangkas Batasan Omzet Kena Pajak UKMJumat 26 Jan 2018 14:07Ridha Anantidibaca 664 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tidak menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :