Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penambahan sektor usaha dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128 Tahun 2019.selengkapnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa memastikan pembebasan pajak untuk tiket Asian Games. Menurut peraturan daerah, pembebasan pajak yang bisa diberikan hanya mencapai 50 persen.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai insentif fiskal berupa diskon pajak kepada sektor manufaktur atau yang dikenal dengan super deduction tax bisa keluar pada pekan ini atau awal pekan depan dalam Juni 2019.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemerintah akan terus mendukung tumbuh kembang ekonomi digital di Indonesia. Pihaknya pun tengah mempersiapkan insentif termasuk pajak.selengkapnya

Pemerintah saat ini sudah memiliki insentif mengenai Dana Hasil Ekspor (DHE), namun ternyata banyak eskportir yang belum memanfaatkan bahkan mengetahui insentif tersebut.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera menyelesaikan rencana pemberian insentif atau tax deduction untuk sejumlah perusahaan.selengkapnya

Pemerintah memberikan super tax deduction hingga 300 persen kepada wajib pajak yang melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang). Salah satunya, bagi wajib pajak (wp) yang bergerak di bidang farmasi.selengkapnya

Wajib pajak badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan tersebut atau Super Deduction Vokasi.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mengkaji terlebih dahulu usulan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengenai pajak 0% untuk setiap pembelian mobil baru.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengatur lagi soal besaran pajak obligasi. Langkah ini sudah dilakukan sebelumnya di 2013.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini memberikan penghargaan kepada 183 pegawai pajak berprestasi. Pemberian penghargaan ini dilakukan pagi tadi.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku masih mengkaji ulang realisasi penerimaan pajak Indonesia di 2016. Hal itu dilakukan lantaran kegiatan perekonomian di sektor-sektor yang selama ini menyumbang pajak cukup besar tengah terganggu.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani baru akan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 setelah bulan September nanti. Hal itu mengacu pada berakhirnya periode pertama kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji lebih lanjut sektor-sektor industri mana saja yang bisa mendapatkan kebijakan tax allowance atau insentif pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mulai mengkaji penurunan pajak penghasilan (PPh) Badan Usaha. Ini merupakan permintaan para pelaku usaha nasional.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi mengenai harga avtur yang dinilai kemahalan yang berbuntut terhadap tiket pesawat yang menjadi tinggi. Mantan direktur Bank Dunia itu berencana mengevalusi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN)selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal, bakal mengkaji ulang pemberian tunjangan kinerja untuk pegawai Direktorat Jenderap Pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Ada beberapa hal yang didiskusikannya dengan Presiden untuk mendorong peningkatan investasi dan perluasan usaha melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur. Selama ini pembelian avtur dikenai PPN sekitar 10%.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya