Relaksasi PPnBM Mobil Listrik Regulasinya masih DigodokRelaksasi PPnBM Mobil Listrik Regulasinya masih DigodokSenin 6 Mei 2019 09:34Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Rencana relaksasi pengenaan PPnBM mobil listrik belum bisa dipastikan waktu penerapannya. Pasalnya, pembahasan rancangan beleid ini masih dalam tahap koordinasi antar kementerian dan lembaga.selengkapnya

 YLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenYLKI: Pajak Jasa Titip Relevan Asal tak Langgar Hak KonsumenSenin 6 Mei 2019 09:31Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Proses perjalanan reformasi pajak di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan perubahan serupa yang dilakukan di negara lain.selengkapnya

 Duet Ditjen Pajak dan BEI Tambah Jumlah Emiten di Pasar ModalDuet Ditjen Pajak dan BEI Tambah Jumlah Emiten di Pasar ModalSenin 29 Apr 2019 16:02Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hari ini mengumpulkan perusahaan. Mereka menggelar seminar workshop go public dan fasilitas perusahaan untuk yang tercatat di pasar modal.selengkapnya

 Dukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataDukcapil dan Bea Cukai Saling Beri Akses DataRabu 24 Apr 2019 10:57Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Bea Cukai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Selasa (23/4). Sinergi kedua instansi ini merupakan salah satu upaya peningkatan pengawasan dan keamanan, optimalisasi penerimaan pada e-commerce dan perusahaan jasa titipan, sertaselengkapnya

 Bea Cukai Jelaskan Kepengurusan NPPBKC Secara OnlineBea Cukai Jelaskan Kepengurusan NPPBKC Secara OnlineRabu 24 Apr 2019 10:50Ridha Anantidibaca 1609 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Selatan, Padmoyo Tri Wikanto memberikan penjelasan mengenai Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam acara Acara Afternoon Tea Sinergitas BPD PHRI Sulawesi Selatan. Padmoyo menjelaskan bahwa NPPBKC merupakan izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).selengkapnya

 Pengamat: Sri Mulyani perlu reformasi sektor cukai IHTPengamat: Sri Mulyani perlu reformasi sektor cukai IHTRabu 24 Apr 2019 10:37Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Setelah berhasil melakukan reformasi sektor perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta menerapkan hal serupa pada sektor bea dan cukai. Khususnya, optimalisasi cukai Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya

 Akibat restitusi, penerimaan pajak sektoral di kuartal I-2019 seretAkibat restitusi, penerimaan pajak sektoral di kuartal I-2019 seretRabu 24 Apr 2019 10:13Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan pajak kurang menggembirakan. Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat pendapatan pajak dalam negeri hanya tumbuh 1,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 248,98 triliun.selengkapnya

 Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaBea Cukai Tanjung Emas Dukung Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaKamis 18 Apr 2019 10:07Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional” yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya

 Bea Cukai Pantoloan Kenalkan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus di Forum Investasi Sulawesi TengahBea Cukai Pantoloan Kenalkan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus di Forum Investasi Sulawesi TengahKamis 18 Apr 2019 10:01Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.selengkapnya

 Bea Cukai Dukung Indonesia Jadi Poros Maritim DuniaBea Cukai Dukung Indonesia Jadi Poros Maritim DuniaKamis 18 Apr 2019 09:48Ridha Anantidibaca 278 kaliSemua Kategori

Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD). FGD mengangkat tema tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional”, yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya

 Kunjungi Gubernur Kalbar, Bea Cukai Ajak Tingkatkan SinergiKunjungi Gubernur Kalbar, Bea Cukai Ajak Tingkatkan SinergiKamis 18 Apr 2019 09:40Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Jajaran Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat mengunjungi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (9/4) lalu. Kunjungan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara instansi pemerintah dan pemerintahan daerah setempat.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Belum Mampu Perbaiki Kinerja PajakPemerintah Dinilai Belum Mampu Perbaiki Kinerja PajakKamis 18 Apr 2019 09:33Ridha Anantidibaca 182 kaliSemua Kategori

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai belum cukup memberikan perhatian khusus bagi sektor perpajakan. Padahal diperlukan langkah kongkrit untuk memperbaiki kinerja perpajakan nasional.selengkapnya

 Bea Cukai Pantoloan Jelaskan Keuntungan Berada di KEKBea Cukai Pantoloan Jelaskan Keuntungan Berada di KEKKamis 18 Apr 2019 09:05Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Donggala, Irwan Sakti Alamsyah menjelaskan fasilitas yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam acara Forum Investasi dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ke- 55 Tahun, Selasa (9/4). Untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memselengkapnya

 Tingkat Kepatuhan Korporasi Lapor SPT Hanya 23,6 PersenTingkat Kepatuhan Korporasi Lapor SPT Hanya 23,6 PersenSelasa 16 Apr 2019 13:41Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Jumlah wajib pajak (WP) korporasi yang melaporkan SPT tahun pajak 2018 masih jauh dari target.selengkapnya

 Cara Sri Mulyani Mobilisasi Dana untuk SDGsCara Sri Mulyani Mobilisasi Dana untuk SDGsSenin 15 Apr 2019 14:21Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki cara untuk memobilisasi dana Sustainable Development Goals (SDGs) atau dengan aksi filantropi.selengkapnya

 Anies Akan Bebaskan PBB untuk Pejuang KemerdekaanAnies Akan Bebaskan PBB untuk Pejuang KemerdekaanSenin 15 Apr 2019 13:49Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Sebagai penghargaan dan perhormatan atas jasa pahlawan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merencanakan untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi keluarga pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani Andalkan Skema Pembiayaan Campuran Mobilisasi Dana SDGsSri Mulyani Andalkan Skema Pembiayaan Campuran Mobilisasi Dana SDGsSenin 15 Apr 2019 13:37Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bagaimana Indonesia memobilisasi dana untuk Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan aksi filantropi.selengkapnya

 Jepang pastikan akan kerek pajak penjualan sesuai jadwalJepang pastikan akan kerek pajak penjualan sesuai jadwalSenin 15 Apr 2019 13:06Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jepang memastikan bahwa Tokyo akan menaikkan pajak penjualan pada Oktober 2019 mendatang. Bahkan kenaikan pajak penjualan ini tetap dilakukan di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang menekan ekspor komoditas.selengkapnya

 Anies membebaskan PBB bagi veteran kemerdekaanAnies membebaskan PBB bagi veteran kemerdekaanSenin 15 Apr 2019 11:55Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Anies Baswedan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi veteran dan keluarga pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ada di Jakarta.selengkapnya

 Indonesia bahas peraturan bea dan cukai dengan Papua NuginiIndonesia bahas peraturan bea dan cukai dengan Papua NuginiSenin 15 Apr 2019 10:28Ridha Anantidibaca 909 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby membahas tentang peraturan bea dan cukai dengan otoritas Papua Nugini, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :