Tersandung Kasus Pajak, Marcelo Ikuti Jejak Ronaldo dan MessiTersandung Kasus Pajak, Marcelo Ikuti Jejak Ronaldo dan MessiRabu 12 Sep 2018 14:17Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Fullback kiri Real Madrid, Marcelo Vieira, tersandung kasus penggelapan pajak. Pesepakbola asal Brasil itu mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang sebelumnya juga terkena kasus serupa.selengkapnya

 Momentum Bersih-bersih Aparat KorupMomentum Bersih-bersih Aparat KorupRabu 23 Nov 2016 12:34Ajeng Widyadibaca 930 kaliSemua Kategori

Kabar mengejutkan kembali datang dari aksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pegawai pajak yang diamankan bersama beberapa orang lainnya atas dugaan suap.selengkapnya

 KPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti InvestamaKPK Didesak Tuntaskan Kasus Pajak Bhakti InvestamaJumat 29 Jan 2016 11:50Administratordibaca 1403 kaliSemua Kategori

Puluhan orang yang mengaku sebagai Gerakan Pemuda Pemudi Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (28/1). Mereka meminta KPK menuntaskan kasus dugaan suap restitusi pajak PT Bhakti Investama.selengkapnya

 Pegawai Pajak Rentan Kena Kasus Korupsi, Ini Kata KPKPegawai Pajak Rentan Kena Kasus Korupsi, Ini Kata KPKJumat 7 Des 2018 12:03Ridha Anantidibaca 1349 kaliSemua Kategori

Sejumlah PNS dari Direktorat Jenderal Pajak pernah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa alasan, pegawai pajak rentan terlibat kasus korupsi?selengkapnya

 Kejagung Terbitkan Sprindik Baru Kasus Faktur PajakKejagung Terbitkan Sprindik Baru Kasus Faktur PajakSelasa 5 Jun 2018 13:38Ridha Anantidibaca 1021 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru pada kasus dugaan tindak pidana korupsi suap penjualan faktur pajak tahun 2007-2013. Spindik diterbitkan untuk menjerat pihak swasta sebagai tersangka.selengkapnya

 Tersandung Kasus Pajak, Ronaldo Terancam Kehilangan GelarTersandung Kasus Pajak, Ronaldo Terancam Kehilangan GelarSenin 28 Jan 2019 10:21Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Mantan penyerang Real Madrid Cristiano Ronaldo terancam kehilangan gelar bangsawannya di negara asalnya. Hal ini diperingatkan langsung Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.selengkapnya

 Cegah Korupsi, KPK Minta Perbaikan Sistem dan Basis Data Wajib PajakCegah Korupsi, KPK Minta Perbaikan Sistem dan Basis Data Wajib PajakJumat 7 Des 2018 11:25Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah penyebab sehingga aparat pajak masih melakukan praktik korupsi. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak diminta meningkatkan sistem dan pengawasan internalnya. Selain itu, meningkatkan kehandalan basis data wajib pajak dan data eksternal lainnya.selengkapnya

 Pesan Sri Mulyani Menuju Bea Cukai Bebas dari KorupsiPesan Sri Mulyani Menuju Bea Cukai Bebas dari KorupsiSelasa 11 Des 2018 15:04Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati hadir memimpin apel luar biasa peringatan hari anti korupsi internasional di Kantor Pusat Bea Cukai pada hari Selasa (11/12). Dalam peringatan hari anti korupsi tahun ini yang mengambil tema Menuju Bea Cukai Bebas dari Korupsi, Menkeu menyampaikan amanat kepada seluruh jajaran pegawai Bea Cukai.selengkapnya

 Ini strategi bos pajak anyar hapus potensi korupsi di DJPIni strategi bos pajak anyar hapus potensi korupsi di DJPRabu 6 Des 2017 13:57Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh pada 9 Desember. Peringatan tahun ini mengusung tema "Cegah Korupsi, Mulai Dari Diri Sendiri".selengkapnya

 Sri Mulyani Beri Ditjen Pajak Nilai 7 untuk Level Anti KorupsiSri Mulyani Beri Ditjen Pajak Nilai 7 untuk Level Anti KorupsiRabu 6 Des 2017 13:47Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi nilai 7 untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam hal tindakan melawan perbuatan korupsi. Angka tersebut diberikannya karena berani memastikan bahwa korupsi secara sistematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak ada lagi.selengkapnya

 Kasus Pajak, Direktur Keuangan Persis DinonaktifkanKasus Pajak, Direktur Keuangan Persis DinonaktifkanKamis 25 Ags 2016 11:39Administratordibaca 4004 kaliSemua Kategori

Direktur Keuangan PT Persis Solo Saestu, Wahyu Haryanto dikabarkan tengah tersandung kasus pajak. Oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Wahyu tersangkut kasus penggelapan faktur pajak periode 2004-2007. Atas kondisi ini, pihak PT Persis Solo Saestu langsung menonaktifkannya, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Laskar Sambernyawa.selengkapnya

 Hantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraHantaman Keras Institusi Pajak di Tengah Perbaikan CitraKamis 24 Nov 2016 12:14Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Citra baik Direktorat Jenderal Pajak yang baru kembali pulih dari serentetan kasus suap yang dialaminya, kini tercoreng kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin lalu, 21 November 2016, menangkap tangan pegawai pajak atas kasus suap.selengkapnya

 Inilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakInilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakJumat 25 Nov 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 1228 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyebut kasus dugaan suap oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat menjadi pintu masuk menelusuri korupsi lainnya di sektor perpajakan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Ditjen Pajak Harus Jadi Institusi yang Sangat Anti KorupsiSri Mulyani: Ditjen Pajak Harus Jadi Institusi yang Sangat Anti KorupsiRabu 6 Des 2017 13:39Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat Direktorat Jenderal Pajak masih perlu kerja keras membangun persepsi sebagai institusi yang bersih dari korupsi. Hal itu menurut dia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi institusi sekelas Ditjen Pajak yang mengemban tugas berat mengumpulkan 80% pendapatan negara.selengkapnya

 Gubernur Tokyo Mundur, Ada Apa?Gubernur Tokyo Mundur, Ada Apa?Rabu 15 Jun 2016 12:40Administratordibaca 971 kaliSemua Kategori

Gubernur Tokyo, Jepang berencana mengundurkan diri setelah tersandung kasus korupsi, Rabu (15/6). Media publik NHK melaporkan Yoichi Masuzoe dituduh melakukan penyelewenangan dana pajak dan berlebihan dalam pengeluaran untuk perjalanan bersama keluarga dan karya seni. Masuzoe akan jadi gubernur Tokyo kedua yang mengundurkan diri sejak Tokyo dinobatkan jadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2020.selengkapnya

 KPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapKPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapRabu 23 Nov 2016 14:44Ajeng Widyadibaca 945 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya

 Hari Antikorupsi Dunia, Dirjen Pajak Akui Masih Ada Peluang KorupsiHari Antikorupsi Dunia, Dirjen Pajak Akui Masih Ada Peluang KorupsiJumat 7 Des 2018 12:11Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengevaluasi kinerja. Hal ini untuk meningkatkan pencegahan terjadinya tindakan korupsi di tubuh Ditjen Pajak, yang memang rentan akan hal itu.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Jangan Tiru Gayus TambunanSri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Jangan Tiru Gayus TambunanKamis 7 Des 2017 08:39Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta gerakan antikorupsi di Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan. Pasalnya, satu tindak korupsi saja bisa merusak citra institusi tersebut untuk waktu lama, seperti kasus Gayus Tambunan.selengkapnya

 Dibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikDibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan PolitikSelasa 7 Mar 2017 10:36Ajeng Widyadibaca 1094 kaliSemua Kategori

Kasus suap terkait penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia harus mendapat serius. Justru kasus ini yang bisa membuat guncangan politik dibanding pengusutan kasus pengadaan KTP berbasis elektronik.selengkapnya

 Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraSenin 2 Mei 2016 16:42Administratordibaca 1897 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :