Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mendorong para penyelenggara negara, termasuk menteri, untuk memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Dia menyatakan hal ini saat Sosialisasi Amnesti Pajak di lingkungan Lembaga Kepresidenan, di Gedung III Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta.selengkapnya

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan, keikutsertaan pada program tax amnesty atau ampunan pajak dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.selengkapnya

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo mengajak semua penyelenggara negara memanfaatkan amnesti pajak.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan program pengampunan pajak periode pertama pada 30 September 2016 telah berakhir. Ia pun mengatakan hasil program tersebut melebihi ekspektasi.selengkapnya

Beberapa hari belakangan banyak masyarakat menengah ke bawah yang sedikit resah dengan ada informasi mengenai keharusan untuk ikut program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, program tax amnesty (pengampunan pajak) yang dicanangkan pemerintah bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Pramono menyatakan, program tax amnesty adalah kebijakan pemerintah ‎untuk menarik dana-dana besar milik warga negara Indonesia (WNI) yang kini diparkir di berbagai lembaga keuangan di luar negeri.selengkapnya

Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan juga pungli.selengkapnya

Ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi-JK. Bahkan, belasan Paket Kebijakan Ekonomi sudah diluncurkan.selengkapnya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. PDIP telah menyampaikan hal ini langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Istana Kepresidenan memastikan aksi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan mengganggu pelaksanaan program ampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Wajib pajak badan dan organisasi profesi menjadi sasaran utama sosialisasi program amnesti pajak hingga Desember 2016 atau tenggat tahap kedua. Sosialisasi tersebut juga mengiringi pendekatan yang telah dilakukan pemerintah secara lebih spesifik dan khusus.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak pada 4 Oktober 2016 lalu.selengkapnya

Peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty membeludak pada hari terakhir periode pertama tax amnesty dengan nilai tebusan terendah tersebut. Periode pertama akan ditutup pada Jumat, 30 September 2016.selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan kebijakan amnesti pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan yang cerdas dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, dengan amnesti pajak ini maka Presiden ingin memberi kesempatan dan pengampunan dalam pembayaran pajak.selengkapnya

Persoalan ancaman penyelidikan kriminal bagi nasabah perbankan Singapura yang mengikuti program pengampunan pajak Indonesia membuat Istana Kepresidenan angkat bicara.selengkapnya

Pemerintahan Kabinet Kerja siap melindungi para wajib pajak (WP) asal Indonesia yang ingin melakukan repatriasi dananya yang selama ini di parkir di luar negeri.selengkapnya

Obrolan di grup whatsapp Jumat (26/8) ramai. Salah satu anggota grup ada yang melempar pertanyaan terkait dengan program pengampunan pajak yang digelar pemerintah. “Ada yang sudah ikut TA , prosesnya lama enggak,” kira-kira begitu pertanyaan dari satu anggota. Dari situ, tanggapan bermunculan. Ada yang menjawab sudah ikut program amnesti pajak dan prosesnya relatif cepat,selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara pengarahan amnesti pajak kepada para Pejabat Eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Kamis (28/7/2016) siang.selengkapnya

Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pergantian menteri keuangan di tengah periode pengampunan pajak dari Bambang P.S. Brodjonegoro ke Sri Mulyani Indrawati sudah dipertimbangkan secara matang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di Medan, sumatera Utara. Jokowi kembali mengajak para pengusaha Sumatera Utara untuk berpartisipasi dalam amnesty pajak ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya