Pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan perusahaan batubara. Kendati tarif PPh badan akan dipangkas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tidak akan menurunkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.selengkapnya

Penerimaan pajak sektor tambang melorot dibandingkan dengan semester I/2018. Hal ini disebabkan oleh anjloknya harga komoditas di pasar global.selengkapnya

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) pada tahun ini sudah melampaui target.selengkapnya

Terkereknya harga komoditas, khususnya batu bara, mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Tren tersebut dipercaya akan berlanjut pada tahun depan.selengkapnya

Tahun 2016 akan segera berakhir. Namun, saat ini penerimaan negara masih belum mencapai target. Akibatnya, terdapat potensi pelebaran defisit anggaran yang mencapai 2,7% hingga akhir tahun mendatang.selengkapnya

Partisipasi dari pekerja di sektor tambang serta minyak dan gas (migas) dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) masih sangat minim. Hal tersebut terbukti dari data surat pernyataan harga program tax amensty yang tidak sebesar wajib pajak di sektor tambang dan migas yang terdaftar.selengkapnya

Peneriman pajak hingga September 2019 turun hampir di seluruh sektor. Salah satu sektor perpajakan yang mengalami kontraksi terdalam adalah sektor pertambangan, yaitu sebesar 20,6% (yoy).selengkapnya

Pemerintah akan kembali menyisir ketaatan perpajakan sektor mineral dan batu bara serta minyak dan gas bumi (migas), terkait program amnesti pajak. Selain dua sektor itu, Direkorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga menyasar wajib pajak yang bergerak di sektor real estate dan dokter.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak semester I-2019 sebesar Rp 603,34 triliun atau tumbuh 3,74% dibanding periode yang sama di tahun 2018. Meski ada pertumbuhan secara volume penerimaan, namun pertumbuhannya tercatat lebih rendah dibanding 2018 yang berhasil naik 13,9%.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi 24% dari 10.432 perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena tak memiliki NPWP, pajak yang diterima oleh pemerintah dari sektor itu tidak optimal.selengkapnya

Koordinator Sumber Daya Alam (SDA) Direktorat Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan rata-rata menghindari pajak atau mengemplang pajak.selengkapnya

Pajak terus membidik target wajib pajak baru. Setelah profesi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini mulai menyisir pengusaha pertambangan khususnya mineral dan batubara serta properti. Targetnya: penerimaan pajak nonmigas bertambah.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memotret kepatuhan para pengusaha maupun perusahaan tambang mineral dan batubara (minerba) serta minyak dan gas (migas) dalam membayar pajak. Hasilnya sungguh memprihatinkan karena banyak dari pengeruk kekayaan alam Indonesia ini tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, kepatuhan dari para Wajib Pajak Badan di sektor pertambangan masih jauh dari menggembirakan.selengkapnya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terus mendorong keterbukaan pajak perusahaan pajak. Hal ini disampaikan usai menandatangani naskah amendemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Jakarta.selengkapnya

Hari ini (Senin, 5/12/2016), Presiden Jokowi diagendakan bekal melakukan sosilisasi program amnesti pajak di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur. "Sosialisasi khusus bidang usaha mineral, minyak, dan gas (migas)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya, Sabtu (3/12/2016).selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jika kepatuhan dari wajib pajak (WP) di sektor pertambangan memang rendah karena dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya akibat minimnya investasi di sektor pertambangan.selengkapnya

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi III masih banyak yang tidak sama.selengkapnya

Dampak pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja keuangan dan operasional perusahaan tambang milik negara. Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak menjelaskan, kondisi tersebut memengaruhi setoran holding tambang ke negara.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya