DJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakDJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakJumat 3 Jun 2016 13:31Administratordibaca 1437 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II mengantongi nama-nama baru pengemplang pajak di Jateng yang layak untuk dilakukan penyanderaan (gijzeling). Namun, untuk penyanderaan masih menunggu izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiani, mengatakan DJP Jateng membawahi sebanyak 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Rata-rata dari 12 KPPselengkapnya

 PERPAJAKAN SOLO Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Bebas Setelah Ikut Tax AmnestyPERPAJAKAN SOLO Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Bebas Setelah Ikut Tax AmnestyJumat 14 Okt 2016 11:08Fauzi Adnandibaca 1195 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II membebaskan seorang pengusaha Solo pengemplang pajak senilai Rp43 miliar yang disandera di Rutan Kelas 1 A Solo, Selasa (23/8/2016) lalu.selengkapnya

 Badan Intelijen Bantu Cari Pengemplang Pajak RiauBadan Intelijen Bantu Cari Pengemplang Pajak RiauJumat 13 Mei 2016 13:39Administratordibaca 747 kaliSemua Kategori

Badan Intelijen Negara menyatakan akan ikut membantu Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk mengumpulkan data para pengemplang pajak di daerah tersebut. "BIN siap membantu," kata Kepala BIN Daerah Riau Marsekal Pertama Bambang Yogatama pada pertemuan DJP Wilayah Riau-Kepri dan BIN Daerah Riau, di Pekanbaru, Kamis (12/5).selengkapnya

 Sindiran Dirjen Pajak untuk Penggugat UU Tax AmnestySindiran Dirjen Pajak untuk Penggugat UU Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 12:37Administratordibaca 966 kaliSemua Kategori

Lahirnya Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) menimbulkan kontroversi. Pengesahan produk hukum ini justru digugat dua organisasi yang akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Gara-Gara Panama Papers, Pengemplang Pajak Tak Lagi Punya SurgaGara-Gara Panama Papers, Pengemplang Pajak Tak Lagi Punya SurgaSelasa 24 Mei 2016 12:45Administratordibaca 1090 kaliSemua Kategori

Panama Papers yang dibocorkan beberapa waktu lalu telah membuka mata dunia internasional terhadap banyaknya pengemplang pajak. Tak terkecuali Indonesia, ternyata dalam tiga dekade, Panama telah menjadi negara utama pilihan masyarakat Indonesia dalam menyelundupkan hartanya demi pembebasan pajak.selengkapnya

 Gijzeling Jadi Efek Jera bagi Para Pengemplang PajakGijzeling Jadi Efek Jera bagi Para Pengemplang PajakJumat 20 Mei 2016 12:51Administratordibaca 980 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderap Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tindak penyanderaan atau gijzeling memberikan efek jera bagi para pengemplang pajak di Indonesia. Pasalnya, para wajip pajak (WP) yang kedapatan mengemplang pajak harus merasakan dinginnya lantai jeruji besi. Meskipun tidak berlandasar hukum, namun para pengemplang pajak yang disandera sangat jera bagi para pengemplang.selengkapnya

 Amnesti Pajak Tak Mampu Kerek IHSG Dari Level 5.400, Ada Apa?Amnesti Pajak Tak Mampu Kerek IHSG Dari Level 5.400, Ada Apa?Sabtu 8 Okt 2016 09:48Admindibaca 779 kaliSemua Kategori

Keberhasilan amnesti pajak digadang-gadang menjadi stimulus pendorong pergerakan Indeks harga saham gabungan. Faktanya, gerak IHSG harus bersusah payah bertahan di level psikologis 5.400.selengkapnya

 Setoran Rp 10,6T, DJP Bali Gandeng Polisi & TentaraSetoran Rp 10,6T, DJP Bali Gandeng Polisi & TentaraSabtu 6 Feb 2016 14:15Administratordibaca 1340 kaliSemua Kategori

Ruang gerak pengemplang pajak makin sempit saja. Pasalnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menggandeng Polda Bali dan Kodam IX Udayana. Semuanya demi penegakan hukum sektor perpajakan. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Wahju K Tumakaka mengatakan, sinergi dengan aparat Polda dan Kodam IX Udayana, bertujuan untuk mempermudah petugas pajak dalam menemukan wajib pajak (WP),selengkapnya

 Nenek Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Dijebloskan ke BuiNenek Pengemplang Pajak Rp43 Miliar Dijebloskan ke BuiJumat 27 Mei 2016 16:24Administratordibaca 1508 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II – melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta – mengeksekusi penyanderaan kepada seorang penunggak pajak berinisial SDH. Pengusaha distributor bahan kebutuhan pokok yang berusia 69 tahun itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1A Surakarta karena menunggak pajak senilai Rp43,03 miliar.selengkapnya

 Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakJumat 13 Mei 2016 14:12Administratordibaca 1057 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

 Tax Amnesty Disebut Efektif untuk Perluas Basis Pajak BaruTax Amnesty Disebut Efektif untuk Perluas Basis Pajak BaruSelasa 10 Mei 2016 20:45Administratordibaca 1109 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif untuk menarik kembali uang orang Indonesia dari luar negeri (repatriasi) dan memperkuat basis pajak baru. Sebab itu, tax amnesty dinilai harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. Ini diungkapkan Pengamat Pajak Ronni Bako dan Darussalam dari Universitas Indonesia. Menurut Ronni, tax amnesty cukupselengkapnya

 Ikut Tax Amnesty Bukan Berarti Dulunya Adalah Pengemplang PajakIkut Tax Amnesty Bukan Berarti Dulunya Adalah Pengemplang PajakSelasa 4 Okt 2016 13:19Administratordibaca 663 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun menegaskan bahwa peserta pengampunan pajak atau tax amnesty tidak identik dengan pengemplang pajak. Menurutnya, peserta pengampunan pajak tidak bisa digeneralisir pengempang pajak.selengkapnya

 Kondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKamis 19 Mei 2016 18:21Administratordibaca 727 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan kondisi ARF, direktur PT EJ yang terbukti mengemplang pajak sebesar Rp1,57 miliar, saat ini baik dan sehat. Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Abdul Karim mengatakan, pihaknya selalu memberikan jaminan kondisi fisik yang sehat bagi para pelaku pengemplang pajak yang telah disandera atau diinapkan di lapas.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Bisa Manfaatkan Tax AmnestyPengemplang Pajak Bisa Manfaatkan Tax AmnestyRabu 3 Ags 2016 13:44Administratordibaca 719 kaliSemua Kategori

Para pengemplang pajak yang belum mendapatkan hasil keputusan hukum tetap, dapat memanfaatkan program tax amnesty. Bahkan dengan mengikuti program itu, kasus hukum yang sedang diprosesnya saat ini bisa dihentikan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Wajib Pajak Tidak Lagi Bisa CurangSri Mulyani: Wajib Pajak Tidak Lagi Bisa CurangSelasa 2 Ags 2016 14:43Administratordibaca 1391 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa kesepakatan untuk pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang akan terjadi pada 2018 akan mempersempit ruang gerak wajib pajak untuk menghindari pajak. Mereka tidak bisa lagi berbuat curang dengan melakukan praktik penghindaran pajak.selengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Instrumen Efektif Repatriasi ModalPengamat: Tax Amnesty Instrumen Efektif Repatriasi ModalSelasa 10 Mei 2016 20:15Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat menilai pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi instrumen efektif terjadinya repatriasi modal dan memperkuat basis pajak baru. Karena itu, tax amnesty harus menjadi pendahuluan sebelum dilakukan penegakan hukum. "Apa lagi database kita belum canggih ya. Ini yang harus diperbaiki ke depannya," ujar Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan, Ronni Bako di Jakarta, Minggu.selengkapnya

 Soal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanSoal Tax Amnesty, Segala Administrasi Harus DipersiapkanRabu 20 Apr 2016 12:47Administratordibaca 1245 kaliSemua Kategori

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad mengingatkan kalau penerapan UU TA ini harus memenuhi rasa keadilan bagi pembayar pajak sendiri. Hal ini melihat ada pembayar pajak yang taat selama ini, juga ada pengemplang pajak di luar negeri. "Ada pembayar pajak yang taat selama ini, dan ada pengemplang pajak di luar negeri. Kalau, UU TA ini diterapkan, apakah pembayar pajak yang taat itu akanselengkapnya

 Pemerintah Diminta Turunkan Batas Pembebasan Tarif Bea MasukPemerintah Diminta Turunkan Batas Pembebasan Tarif Bea MasukRabu 13 Nov 2019 15:21Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendesak pemerintah menurunkan batas pembebasan tarif bea masuk dan pajak impor (de minimis value). Penurunan ini bertujuan untuk melonggarkan ruang gerak pelaku jasa titip (jastip) yang enggan membayar pungutan-pungutan tersebut.selengkapnya

 Lebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriLebih 500 Pengemplang Pajak Di Riau Dan KepriJumat 13 Mei 2016 13:50Administratordibaca 1938 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mendata jumlah pengemplang pajak di dua provinsi itu sedikitnya mencapai 500 orang. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. "Pengemplangan pajak atas nama pribadi di atas Rp100 juta lebih 500 orang. Kalau semua ditindak, penjara bisa penuh," kata Kepala Kanwil DJP Riau-Kepri Jatnika usai menghadiri penandatanganan kerja dama DJPselengkapnya

 Cukai Naik, Delta Djakarta (DLTA) Pertimbangkan Naikkan Harga JualCukai Naik, Delta Djakarta (DLTA) Pertimbangkan Naikkan Harga JualKamis 20 Jun 2019 10:41Ridha Anantidibaca 806 kaliSemua Kategori

Emiten produsen minuman beralkohol, PT Delta Djakarta Tbk. mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian harga jual, setelah kenaikan cukai untuk produk minuman beralkohol efektif per 1 Januari 2019. Penyesuaian harga dilakukan untuk menjaga margin laba bersih perseroan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :