Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun. Untuk hal itu diperlukan banyak Wajib Pajak (WP), baik dari perorangan, maupun perusahaan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta pengenaan pajak antara perusahaan bisa dibedakan.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengaku sudah bertemu dengan para pengusaha Singapura untuk menanyakan ihwal niatan negara tetangga tersebut untuk menggagalkan program pengampunan pajak Indonesia.selengkapnya

UU Tax Amnesty akhirnya disahkan di rapat paripurna DPR. Dalam UU Pengampunan Pajak tersebut, pemerintah menjamin semua rahasia data pajak para pengusaha. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengaku tidak percaya dengan jaminan yang diberikan pemerintah. Karena jika sampai data pajak pengusaha bocor,Kadin tidak mendapat kompensasi apapun dari pemerintah.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi salah satu insentif solutif yang dapat diberikan pemerintah kepada badan usaha. Sebab, insentif ini diyakini mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri.selengkapnya

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan animo pengusaha memulangkan hartanya yang berada di luar negeri ke Indonesia atau repatriasi dalam program amnesti pajak sedang tinggi.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyebut, pasca krisis 1998, sudah banyak dana yang masuk ke dalam negeri. Rosan mengatakan, setelah menghadapi krisis 1998, hampir semua pengusaha dalam negeri tidak bisa mendapatkan pendanaan. Kemudian, supaya usahanya dapat bergerak, mereka harus mendapatkan dana dengan cara sendiri untuk menghidupkan kembali usahanya.selengkapnya

Mengenai dana tebusan tax amnesty yang masih rendah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani buka suara. Ini pernyataannya. "Memang saya sudah sampaikan dalam banyak kesempatan bahwa target pemerintah soal pajak itu sangat agresif. Dari awal sudah saya sampaikan hal ini," kata Rosan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani menilai usulan penurunan tarif pajak pengusaha bagi yang mengikuti program tax amnesty cukup positif. Hal tersebut akan mampu menambah daya saing produk dalam negeri. “Saya kira usulan itu positif,” ujar Rosan.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menilai bahwa pemberian insentif atau relaksasi pajak dalam stimulus kedua yang diberikan Pemerintah harus diperluas ke semua industri. Saat ini insentif pajak baru sebatas diberikan kepada sektor manufaktur saja.selengkapnya

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh anggotanya untuk ikut pengampunan pajak serentak pada 27 September nanti.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menyosialisasikan program pengampunan pajak. Menurutnya, semakin gencar sosialisasi yang dilakukan, akan semakin banyak yang ikut pengampunan pajak.selengkapnya

Pemerintah menunda pungutan beberapa jenis pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) 21, 22, dan 25. Relaksasi ini akan diberikan selama enam bulan mulai April untuk sektor manufaktur.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengusulkan agar pemerintah melonggarkan kebijakan fiskal, dengan memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menjaga kelangsungan industri ritel di tahun depan.selengkapnya

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan Prakasa Ruslani mengatakan ada empat alasan mengapa kadin meminta kepada Presiden untuk memberikan kelonggaran terhadap amnesti pajak. Rosan mengatakan, faktor sulitnya konsolidasi dan rumitnya administrasi membuat jangka waktu tiga bulan realisasi amnesti pajak tak memungkinkan bagi Wajib Pajak (WP).selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, mengaku konsolidasi dalam mengumpulkan data-data untuk ikut tax amnesty tidak mudah.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengaku was-was dengan rencana penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak. Kenapa ya? Rosan mengkhawatirkan, target repatriasi atau dana yang diparkir di luar negeri yang masuk ke Indonesia, tidak sesuai ekspektasi pemerintah.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku fokus pada permasalahan kurangnya lapangan kerja baru.selengkapnya

Rupanya pemerintah Singapura gerah juga ditengarai telah mengganjal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang diimplementasikan pemerintah Indonesia. Dalam sepekan terakhir ini, media massa di Indonesia ramai mengabarkan kalau pihak Singapura dalam hal ini sejumlah bank di Singapura telah mengeluarkan berbagai aturan agar warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di negeri jirselengkapnya

Pemerintah akhirnya menemukan jalan keluar atas keluhan pengusaha yang menganggap masa periode pertama pelaksanaan program pengampunan pajak terlalu singkat. Tanpa memperpanjang batas waktu periode pertama, pengusaha menyambut baik keputusan pemerintah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya