Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Ini Rincian PerubahannyaGaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Ini Rincian PerubahannyaSabtu 25 Jun 2016 08:19Administratordibaca 1464 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. ‎ Dengan kebijakan ini, seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan, sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutangselengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Rincian Harta Dan Utang Bisa Ditulis TanganAMNESTI PAJAK: Rincian Harta Dan Utang Bisa Ditulis TanganKamis 6 Okt 2016 10:09Admindibaca 355 kaliSemua Kategori

Wajib pajak dapat menyampaikan daftar harta dan utang secara manual lewat tulisan tangan jika daftar rincian harta tambahan dan utang yang berkaitan dengan harta tersebut maksimal 10 baris.selengkapnya

 Pajak Tunda Kumpulkan Data Nasabah Kartu KreditPajak Tunda Kumpulkan Data Nasabah Kartu KreditSenin 4 Jul 2016 15:12Administratordibaca 282 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya melunak terkait kewajiban perbankan menyerahkan data pemegang kartu kredit. Aturan ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian data informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Akhirny Tunda Kumpulkan Data Pemegang Kartu KreditDitjen Pajak Akhirny Tunda Kumpulkan Data Pemegang Kartu KreditSelasa 5 Jul 2016 10:28Administratordibaca 219 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya melunak terkait kewajiban perbankan menyerahkan data pemegang kartu kredit. Aturan ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian data informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 Bos Pajak: Jangan Takut, Pengguna Kartu Kredit tidak DipajakiBos Pajak: Jangan Takut, Pengguna Kartu Kredit tidak DipajakiAhad 12 Jun 2016 08:12Administratordibaca 338 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mewajibkan perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada 22 Maret 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

 AKKI Pertanyakan Sosialisasi Data Kartu KreditAKKI Pertanyakan Sosialisasi Data Kartu KreditKamis 26 Mei 2016 17:17Administratordibaca 441 kaliSemua Kategori

Saat ini, masih banyak yang belum tahu bahwa transaksi kartu kredit bisa diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lantaran sosialisasinya tidak membumi. Manajer Umum Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/2016 tentang Kewajiban Pelaporan Data Rincian Kartu Kredit Nasabah, seharusnya disosialisasikan.selengkapnya

 Tak Sosialisasi, Ditjen Pajak Dikritik Intip Kartu KreditTak Sosialisasi, Ditjen Pajak Dikritik Intip Kartu KreditRabu 25 Mei 2016 15:23Administratordibaca 221 kaliSemua Kategori

Paling lambat 31 Mei 2016, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data nasabah yang bersumber dari tagihan (billing statement) baik secara elektronik (online) maupun langsung. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 DJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirDJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirRabu 8 Jun 2016 15:37Administratordibaca 312 kaliSemua Kategori

Pada 22 Maret lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meneken PMK Nomor 39/ PMK.03/2016 yang memuat rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data transaksi yang bersumber dari lembar penagihan bulanan setiap nasabah kartu kredit.selengkapnya

 KATA MEREKA: Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakKATA MEREKA: Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSenin 30 Mei 2016 10:29Administratordibaca 577 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap dataselengkapnya

 Diintip Pajak, Gesekan Kartu Kredit SusutDiintip Pajak, Gesekan Kartu Kredit SusutSelasa 31 Mei 2016 16:51Administratordibaca 399 kaliSemua Kategori

Mulai hari ini (31/5), perbankan wajib melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan data dilakukan saban bulan. Setidaknya ada 13 data yang minimal harus dilaporkan. Antara lain, nomor rekening kartu kredit, nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemilik kartu, rincian transaksi dan pagu kredit.selengkapnya

 PENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataPENERIMAAN PAJAK: Kalbar Andalkan Permenkeu Wajib Informasi DataKamis 23 Jun 2016 09:06Administratordibaca 338 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengandalkan beleid Kementerian Keuangan supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kalimantan Barat wajib memberikan informasi data milik Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak. Peraturan yang dimaksud yakni, Permenkeu No. 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Terkait Dengan Perpajakanselengkapnya

 Ditjen Pajak Tak Mau Gaduh Soal Keterbukaan Data Kartu KreditDitjen Pajak Tak Mau Gaduh Soal Keterbukaan Data Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 13:30Administratordibaca 490 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) beberapa waktu lalu mengeluhkan peningkatan jumlah penutupan kartu kredit hingga mencapai tiga kali lipat. Peningkatan ini terjadi setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

 Intip Data Pengguna Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Itu Tidak RahasiaIntip Data Pengguna Kartu Kredit, Ditjen Pajak: Itu Tidak RahasiaJumat 1 Apr 2016 08:36Administratordibaca 1247 kaliSemua Kategori

Bank dan lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.selengkapnya

 Intip Data Kartu Kredit, Ditjen Pajak Ingin Lihat Kejujuran WPIntip Data Kartu Kredit, Ditjen Pajak Ingin Lihat Kejujuran WPKamis 26 Mei 2016 16:10Administratordibaca 464 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Lewat kebijakan ini, pemerintah berupaya menyisir potensi penerimaan pajak dari wajib pajak perorangan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan denganselengkapnya

 Bidik Rp 70 Triliun dari Amnesti Pajak, BNI Mengaku Kebanjiran Dana RepatriasiBidik Rp 70 Triliun dari Amnesti Pajak, BNI Mengaku Kebanjiran Dana RepatriasiKamis 4 Ags 2016 16:25Administratordibaca 294 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk (BBNI) mengaku telah ‎banyak menyerap dana tebusan dan repatriasi dari wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak. Bank berpelat merah tersebut, menargetkan dana repatriasi yang masuk ke grup BNI mencapai Rp 70 triliun, ‎dengan rincian Rp 55 triliun ke produk BNI dan Rp 25 triliun tersebar ke produk anak usaha.selengkapnya

 Ditjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditDitjen Pajak Butuh Waktu 6 Bulan Kaji Pemeriksaan Kartu KreditJumat 20 Mei 2016 20:48Administratordibaca 254 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemeriksaan data kartu kartu kredit. Hal ini sejalan dengan rencana Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadjojo yang juga berencana akan melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Sertaselengkapnya

 Intip Transaksi Kartu Kredit, Takkan Dikenai PajakIntip Transaksi Kartu Kredit, Takkan Dikenai PajakJumat 20 Mei 2016 20:45Administratordibaca 418 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepadaselengkapnya

 23 Bank Wajib Serahkan Data Kartu Kredit ke Ditjen Pajak23 Bank Wajib Serahkan Data Kartu Kredit ke Ditjen PajakKamis 31 Mar 2016 10:07Administratordibaca 1523 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan menyampaikan data dan informasi kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Kewajiban tersebut berlaku untuk 23 bank. PMK tersebut merupakan Perubahan Kelima Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Rincian Jenis Data dan Informasiselengkapnya

 Aksi Mengintip Data Kartu Kredit Hambat Transaksi Non-TunaiAksi Mengintip Data Kartu Kredit Hambat Transaksi Non-TunaiRabu 25 Mei 2016 14:03Administratordibaca 527 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera bisa mengintip data kartu kredit nasabah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Akan tetapi, aturan ini meresahkan nasabah pemegang kartu kredit semenjak didengungkan pada tanggal 22 Maret 2016.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: UMKM Bisa Sampaikan SPH Secara KolektifAMNESTI PAJAK: UMKM Bisa Sampaikan SPH Secara KolektifKamis 6 Okt 2016 10:34Admindibaca 461 kaliSemua Kategori

Wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar atau yang sering disebut UMKM bisa menyampaikan surat pernyataan harta ke asosiasi untuk mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :