Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangSelasa 16 Ags 2016 11:47Administratordibaca 526 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

 10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPR10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPRSelasa 16 Ags 2016 11:23Administratordibaca 493 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya

 Sri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupSri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupSabtu 6 Ags 2016 10:38Administratordibaca 366 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar pengusaha dapat ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan ini dijalankan agar pemerintah dapat memperluas basis pajak.selengkapnya

 Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariTarget DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariSelasa 17 Mei 2016 18:55Administratordibaca 475 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya

 Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke IstanaSabtu 10 Des 2016 10:12Ajeng Widyadibaca 250 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya

 Setelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar NegeriSetelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar NegeriSenin 4 Jul 2016 11:56Administratordibaca 400 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin benar-benar memberi kenyamanan dan mendapatkan kepercayaan para pemilik uang di luar negeri soal kerahasiaan data mereka. Itu sebabnya Jokowi berencana mengundang para pemilik uang yang 95 persen pengusaha itu. Menurut Jokowi tidak ada yang perlu ditakutkan dan dia juga memastikan direktorat pajak akan bekerja mengelola uang yang masuk untuk kepentingan bangselengkapnya

 SOSIALISASI TAX AMNESTY II: Jokowi Undang Pengusaha Lagi ke IstanaSOSIALISASI TAX AMNESTY II: Jokowi Undang Pengusaha Lagi ke IstanaSabtu 10 Des 2016 09:17Ajeng Widyadibaca 207 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan sosialisasi tax amnesty yang kedua di Istana Negara, malam ini.selengkapnya

 Penerbitan Revisi PP 79 Bisa MolorPenerbitan Revisi PP 79 Bisa MolorJumat 16 Des 2016 10:08Ajeng Widyadibaca 219 kaliSemua Kategori

Penerbitan perubahan Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, sebagai disinsentif terhadap kegiatan investasi di hulu minyak dan gas bumi bisa molor dari target yakni pada Januari 2017.selengkapnya

 Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanTuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanSelasa 21 Nov 2017 13:18Ridha Anantidibaca 46 kaliSemua Kategori

Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh.selengkapnya

 Sri Mulyani Revisi PMK RepatriasiSri Mulyani Revisi PMK RepatriasiRabu 10 Ags 2016 17:24Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Selain menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru soal penempatan dana repatriasi di instrumen non pasar keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merevisi aturan lainnya, terkait dana repatriasi.selengkapnya

 Revisi UU Pajak Penghasilan Terancam MangkrakRevisi UU Pajak Penghasilan Terancam MangkrakSelasa 17 Mei 2016 16:19Administratordibaca 718 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan melakukan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Revisi ini dilakukan terhadap beberapa pasal yang dinilai tidak efisien dalam hal peningkatan penerimaan negara. Namun, Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, revisi UU PPh ini diperkirakan tidak akan selesai hingga akhir tahun 2016. Pasalnya, saat ini Kemenkeu masih fokusselengkapnya

 Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajakSenin 11 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 52 kaliSemua Kategori

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Pemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakPemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakRabu 11 Mei 2016 15:39Administratordibaca 644 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan 2016. Direktur CITA, Yustinus Prastowo mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sangat gagap dalam merevisi penerimaan pajak, mengingat tahun ini shortfall penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp 200 triliun. "Pemerintah saat ini sangat gagap dalam merevisi pajaknya, padahal shortfall tahunselengkapnya

 Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatRevisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di TempatSenin 10 Okt 2016 14:23Admindibaca 203 kaliSemua Kategori

Revisi Tiga UU terkait Penerimaan Jalan di Tempat JAKARTA. Komisi XI DPR RI akan segera membahas dua revisi undang-undang (UU) mengenai penerimaan negara. Kedua beleid itu adalah revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Revisi UU PPh Sertakan Instrumen Keuangan SyariahRevisi UU PPh Sertakan Instrumen Keuangan SyariahRabu 18 Mei 2016 15:18Administratordibaca 415 kaliSemua Kategori

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) akan direvisi dengan juga menyertakan instrumen keuangan syariah. Revisi diharapkan selesai tahun depan. Dalam Forum Sukuk untuk Pembangunan Infrastruktur di Sidang Tahunan IDB ke 41, Selasa (17/5), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, revisi UU PPh akan dilakukan menyeluruh, termasuk sukuk dan obligasi.selengkapnya

 Pemerintah Kembali Ajukan Revisi APBN 2016Pemerintah Kembali Ajukan Revisi APBN 2016Kamis 4 Ags 2016 09:34Administratordibaca 432 kaliSemua Kategori

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu petang, memutuskan pemerintah akan merevisi kembali APBN 2016. "Menkeu juga sampaikan revisi APBN 2016 walaupun hanya tersisa sekitar lima bulan saja," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers usai sidang kabinet itu di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Jumat 23 Sep 2016 07:53Administratordibaca 250 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan perlakuan pajak penghasilan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tujuan memperbaiki iklim investasi sektor tersebut.selengkapnya

 2016, Kemkeu Akan Revisi Lima UU Pajak2016, Kemkeu Akan Revisi Lima UU PajakRabu 13 Jan 2016 11:55Administratordibaca 2417 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan akan menyelesaikan lima revisi Undang-Undang (UU) terkait pajak guna memperkuat kinerja Ditjen Pajak ke depan.selengkapnya

 Nasib Investasi RI Tergantung Revisi Target PajakNasib Investasi RI Tergantung Revisi Target PajakSenin 30 Mei 2016 10:27Administratordibaca 365 kaliSemua Kategori

Pemerintah gencar mengajak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik di pasar modal ataupun di sektor riil. Namun, pertumbuhan investasi ini tergantung dari pembahasan mengenai revisi target pajak yang akan dilakukan pemerintah. Pada Juni, pemerintah bersama DPR RI akan membahas mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang di dalamnya akan melakukanselengkapnya

 Target Pajak 2016 Mutlak Butuh RevisiTarget Pajak 2016 Mutlak Butuh RevisiRabu 27 Jan 2016 10:20Administratordibaca 556 kaliSemua Kategori

Pemerintah Jokowi-JK besar kemungkinan akan menurunkan target penerimaan pajak 2016 yang dipatok Rp 1.360 triliun. Hal ini diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Beberapa waktu lalu ia menyatakan bahwa buruknya realisasi pajak 2015, kemungkinan akan mendorong pemerintah menurunkan target pajak tahun ini lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :