Tahun Ini, Pemkab Bekasi Proyeksikan Penerimaan Pajak Capai Rp2,5 TTahun Ini, Pemkab Bekasi Proyeksikan Penerimaan Pajak Capai Rp2,5 TRabu 9 Jan 2019 15:00Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Bekasi memproyeksikan penerimaan pajak ditahun 2019 bisa mencapai Rp2,5 triliun. Pemkab Bekasi optimis target itu bisa terpenuhi karena perolehan pajak tahun lalu menembus angka sebesar Rp2 triliun atau meningkat 25 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.selengkapnya

 Destinasi Wisata Baru Gunung Kidul Mulai Ditarik RetribusiDestinasi Wisata Baru Gunung Kidul Mulai Ditarik RetribusiRabu 2 Jan 2019 15:16Ridha Anantidibaca 775 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul mulai memberlakukan penarikan retribusi sejumlah objek wisata baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 704 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Hipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta KerjaHipmi sambut baik rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta KerjaKamis 8 Okt 2020 14:03Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyambut baik langkah pemerintah pusat yang memiliki kuasa atas penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).selengkapnya

 Rasionalisasi Retribusi dan Pajak Bisa Pacu Investasi DaerahRasionalisasi Retribusi dan Pajak Bisa Pacu Investasi DaerahKamis 1 Mar 2018 10:35Ridha Anantidibaca 824 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah yang akan merasionalisasi retribusi dan pajak daerah dianggap sebagai terobosan untuk menggenjot investasi di daerah.selengkapnya

 TangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakTangselPay mudahkan pembayaran retribusi pajakKamis 10 Okt 2019 14:38Ridha Anantidibaca 911 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan pembayaran elektronik berbasis aplikasi yang diberi nama TangselPay dan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany bersama Wakil Wali Kota Benyamin Davnie dan disaksikan oleh unsur Muspida lainnya.selengkapnya

 Tekan Kebocoran Pajak, Hendrar Dorong Penerapan Retribusi OnlineTekan Kebocoran Pajak, Hendrar Dorong Penerapan Retribusi OnlineRabu 14 Mar 2018 15:21Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk segera menerapkan penarikan retribusi secara online. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kebocoran pajak. Hendrar menyatakan, selain untuk mencegah kebocoran pajak, penerapan retribusi online juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.selengkapnya

 Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaIngat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta KerjaRabu 14 Okt 2020 13:14Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi.selengkapnya

 Wah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawWah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawRabu 14 Okt 2020 13:29Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu.selengkapnya

 Cari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiCari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiSelasa 21 Nov 2017 13:09Ridha Anantidibaca 793 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), mulai mengkaji pungutan pajak atau retribusi dari perusahaan minyak dan gas (migas) lepas pantai demi menambah pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya

 Temuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarTemuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarRabu 3 Okt 2018 13:44Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang pajak badan sebesar Rp 901,10 miliar per 31 Desember 2017. Temuan tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) OJK Tahun 2017 yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (LHPS I) tahun 2018.selengkapnya

 Pengurangan pajak tenant disambut baik pelaku usahaPengurangan pajak tenant disambut baik pelaku usahaKamis 25 Jan 2018 10:16Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Rencana Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan untuk mengurangi pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan disambut baik pelaku usaha. Saat ini, PPh final untuk pajak tenant/sewa tersebut sebesar 10%.selengkapnya

 Dewan Minta Target PAD di Sektor Pajak dan Retribusi DinaikkanDewan Minta Target PAD di Sektor Pajak dan Retribusi DinaikkanRabu 23 Sep 2020 13:22Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Makassar meminta agar target pendapatan asli daerah (PAD) untuk sektor pajak dan retribusi pada anggaran perubahan dinaikkan.selengkapnya

 Kata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanKata para pengamat soal harmoni pajak daerah dalam omnibus law perpajakanRabu 27 Nov 2019 15:20Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyederhanakan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dengan skema Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Mulai 7 Januari, Jepang Berlakukan Pajak `Sayonara`. Pengunjung dan WN Jepang Harus Bayar 1.000 YenMulai 7 Januari, Jepang Berlakukan Pajak `Sayonara`. Pengunjung dan WN Jepang Harus Bayar 1.000 YenJumat 4 Jan 2019 10:46Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Jepang mulai menarik retribusi senilai 1.000 yen (Rp135 ribu) bagi setiap pengunjung yang meninggalkan negara tersebut pada Senin, 7 Januari 2019.selengkapnya

 Wow..Ratusan Bangunan di Surabaya Tunggak Bayar Pajak Hingga Miliaran RupiahWow..Ratusan Bangunan di Surabaya Tunggak Bayar Pajak Hingga Miliaran RupiahSenin 10 Des 2018 11:40Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Sekitar 216 bangunan di Kota Surabaya, Jawa Timur, menunggak pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan sejak 2013 hingga saat ini.selengkapnya

 Kantong Pajak Pemprov DKI Jakarta Baru Terisi 65 PersenKantong Pajak Pemprov DKI Jakarta Baru Terisi 65 PersenKamis 13 Sep 2018 13:54Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga 11 September 2018 baru mencapai Rp24,96 triliun atau 65,47 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp38,12 triliun.selengkapnya

 UE Ajukan Proporal Retribusi Pajak Digital Sebesar 3%UE Ajukan Proporal Retribusi Pajak Digital Sebesar 3%Kamis 22 Mar 2018 10:04Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Komisi Eropa akan mengenakan retribusi pajak untuk perusahaan digital yang beroperasi di Benua Biru pada Rabu (21/3).selengkapnya

 Anies Apresiasi Penerimaan Pajak DKI Tahun 2017 Melebihi TargetAnies Apresiasi Penerimaan Pajak DKI Tahun 2017 Melebihi TargetSelasa 2 Jan 2018 11:24Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi kinerja Badan Pajak Retribusi Daerah DKI karena berhasil mencapai target penerimaan pajak tahun 2017 untuk pertama kalinya sejak 2013 .selengkapnya

 Perda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitPerda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitSabtu 25 Jun 2016 09:27Administratordibaca 1757 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar, akan menjadi ancaman defisit Pendapatan Asli Daerah atau PAD.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :