Pemerintah Janji Bikin Perpres Daftar Prioritas Investasi, Ini SusunannyaPemerintah Janji Bikin Perpres Daftar Prioritas Investasi, Ini SusunannyaRabu 19 Feb 2020 13:40Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam waktu dekat. Rencananya, Perpres tersebut bakal dikeluarkan pada Maret mendatang.selengkapnya

 Bukalapak Bakal Rilis Fitur Bayar dan Lapor Pajak Kuartal III 2019Bukalapak Bakal Rilis Fitur Bayar dan Lapor Pajak Kuartal III 2019Jumat 28 Jun 2019 10:26Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Perusahaan e-commerce Bukalapak berencana merilis fitur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) secara nasional. Rencananya, fitur tersebut dirilis pada kuartal III tahun ini. Associate Vice President of Public Policy and Government Relations Bukalapak, Bima Laga mengatakan, fitur itu bakal terbuka untuk semua pengguna, bukan hanya pelapak di platformnya. "Semoga kuartal III bisa. Masiselengkapnya

 Pajak Progresif Lahan Bakal Kerek Harga PropertiPajak Progresif Lahan Bakal Kerek Harga PropertiKamis 26 Jan 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 893 kaliSemua Kategori

Wacana pemerintah yang bakal menerapkan pajak progresif untuk investasi lahan dikhawatirkan pengembang properti bakal mengerek harga jual.selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Jadi Modus Pengemplang PajakTax Amnesty Bisa Jadi Modus Pengemplang PajakSelasa 28 Jun 2016 07:27Administratordibaca 1050 kaliSemua Kategori

DPR rencananya bakal segera mengambil keputusan soal Rancangan UU Tax Amnesty pada Juli mendatang. Jika bisa dilaksanakan, pemerintah menargetkan tambahan pemasukan negara Rp 160 triliun dari pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pajak Tanah ‘Nganggur’Jumat 3 Feb 2017 13:57Ajeng Widyadibaca 905 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal membuat ketentuan agar dalam jangka waktu tertentu, ketiga skema tersebut bisa diterapkan secara kumulatif.selengkapnya

 CITA Minta Jokowi Segera Ambilalih Kendali Tax AmnestyCITA Minta Jokowi Segera Ambilalih Kendali Tax AmnestySenin 6 Jun 2016 23:50Administratordibaca 1237 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, ‎pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR yang terlalu berlarut-larut membutuhkan peran presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih. Pembahasannya sendiri telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme pemerintah.selengkapnya

 Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikArab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal NaikSelasa 2 Jan 2018 10:06Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Asosiasi perjalanan haji dan umrah memprediksi biaya ibadah ke Tanah Suci bakal naik seiring kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% pada awal 2018. Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan ini lantaran harga minyak di negara-negara timur tengah melemah.selengkapnya

 Aturan Tax Holiday Diperlonggar, Investasi Rp 500 M Bisa Bebas PajakAturan Tax Holiday Diperlonggar, Investasi Rp 500 M Bisa Bebas PajakSelasa 13 Mar 2018 13:13Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengubah ketentuan tentang pengurangan pajak (tax holiday) untuk perusahaan yang melakukan investasi baru. Rencananya, perusahaan yang berinvestasi minimal Rp 500 miliar berpeluang mendapatkan fasilitas bebas pajak penghasilan. Ketentuan tersebut jauh lebih longgar dibandingkan yang berlaku saat ini.selengkapnya

 TAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliTAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliSenin 6 Jun 2016 15:50Administratordibaca 903 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil alih kendali pembahasan RUU Pengampunan Pajak dengan melibatkan multipihak macam DPR, asosiasi pengusaha dan penegak hukum. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR saat ini masih berlarut-larut. Pembahasan yang bertele-tele, sambungnya, menciptakan ketidakpastian.selengkapnya

 BI Waspadai Repatriasi Dana Tax Amnesty Rp 100 Triliun Akhir TahunBI Waspadai Repatriasi Dana Tax Amnesty Rp 100 Triliun Akhir TahunJumat 4 Nov 2016 16:02Administratordibaca 720 kaliSemua Kategori

Dana repatriasi hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah mulai mengalir masuk ke Tanah Air. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, sebanyak Rp 100 triliun dana repatriasi tersebut bakal masuk pada akhir tahun ini.selengkapnya

 Industri bakal segera hadapi regulasi cukai yang baruIndustri bakal segera hadapi regulasi cukai yang baruKamis 31 Mei 2018 09:42Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Kenaikan cukai dan pengadaan cukai baru menghantui beberapa sektor manufaktur. Pemerintah dikabarkan tengah menggodok beberapa regulasi terkait hal tersebut.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniPembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

 Prancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruPrancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruSabtu 23 Jul 2016 10:23Administratordibaca 785 kaliSemua Kategori

Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.selengkapnya

 RUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotRUU Peangampunan Pajak : Pembahasan Tarif AlotSenin 13 Jun 2016 12:43Administratordibaca 867 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty siap dibawa ke sidang paripurna pada 20 Juni. Namun, belum adanya kesepakatan mengenai besaran tarif tebusan diprediksi membuat pembahasan aturan itu bakal berjalan alot. Potensi alotnya pembahasan tarif repatriasi maupun nonrepatriasi berpeluang dijadikan ruang tawar menawar antara pemangku kepentingan dengan pihak lain,selengkapnya

 Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineSelasa 12 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

 Hari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan PajakHari Ini Panja DPR Mulai Bahas RUU Pengampunan PajakJumat 24 Jun 2016 12:51Administratordibaca 853 kaliSemua Kategori

Setelah melalui serangakai pertemuan tertutup yang dilakukan panitia kerja (Panja), Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) kembali akan dibahas dalam rapat kerja (raker). Rapat kerja ini rencananya akan mulai dilaksanakan hari ini, Jumat (24/6). Raker rencananya Jumat (24/6) ini, semuanya dibahas. Jadi pekan depan sudah masuk Paripurna," kata Ketua Panja TAselengkapnya

 Akan ada tiga barang kena cukai baru di tahun ini, apa saja?Akan ada tiga barang kena cukai baru di tahun ini, apa saja?Senin 3 Feb 2020 14:10Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji perluasan barang kena cukai di tahun ini. Rencananya ada tiga barang yang konsumsinya bakal dikendalikan pemerintah dengan mengenakan tarif cukai di tahun ini.selengkapnya

 Wah, Mahalnya Tarif Konsultan Pajak Tax AmnestyWah, Mahalnya Tarif Konsultan Pajak Tax AmnestyRabu 5 Okt 2016 07:57Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Ternyata memang banyak yang mengambil untung ketiga hajat nasional bernama tax amnesty berlangsung. Tidak hanya pemerintah saja, yang mendapat durian runtuh dari penerimaan pajak yang meningkat, konsultan pajak juga merasakan hal yang sama.selengkapnya

 Pemkot Cimahi Bakal Tarik Pajak Nasi Padang-Warteg Beromzet Rp 10 JutaPemkot Cimahi Bakal Tarik Pajak Nasi Padang-Warteg Beromzet Rp 10 JutaKamis 15 Ags 2019 14:17Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Cimahi akan menarik pajak dari restoran nasi Padang yang memiliki omzet lebih dari Rp 10 juta per bulan. Rencananya, sosialisasi penarikan pajak ini akan digulirkan pekan depan.selengkapnya

 Pembahasan Pajak Progresif Tanah Nganggur BerlanjutPembahasan Pajak Progresif Tanah Nganggur BerlanjutKamis 16 Feb 2017 15:13Ajeng Widyadibaca 766 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus menggodok rencana pemberlakuan tarif pajak yang lebih tinggi bagi tanah yang tidak digunakan alias menganggur. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah menyamakan pemahaman dan persepsi mengenai kebijakan ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :