BCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditBCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditSenin 23 Mei 2016 15:12Administratordibaca 882 kaliSemua Kategori

Pada akhir bulan Mei ini, perbankan wajib melaporkan Data Kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berharap, pemerintah bisa memberikan relaksasi pelaporan Data Kartu Kredit sebelum waktu pelaporan wajib tersebut tiba.selengkapnya

 Sanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSelasa 7 Jun 2016 20:33Administratordibaca 1023 kaliSemua Kategori

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/ 2016, bank harus menyerahkan laporan data kartu kredit nasabahnya paling lambat 31 Mei 2016. Namun, Ditjen Pajak melonggarkan kebijakan ini. Ditjen Pajak memberikan batas waktu hingga minggu kedua Juni 2015 untuk pelaporan data kartu kredit. Soalnya, sejauh ini baru tiga bank yang memberikan laporan.selengkapnya

 Pembahasan Pelaporan Data Kartu Kredit Masih BerlangsungPembahasan Pelaporan Data Kartu Kredit Masih BerlangsungKamis 15 Feb 2018 10:28Ridha Anantidibaca 270 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membahas teknis pelaporan data transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Menkeu Tetap Lanjutkan Aturan Pelaporan Data Kartu KreditMenkeu Tetap Lanjutkan Aturan Pelaporan Data Kartu KreditSelasa 12 Jul 2016 16:12Administratordibaca 1648 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tetap akan melanjutkan aturan kewajiban perbankan melaporkan data atau informasi kartu kredit nasabah setelah masa berlaku pengampunan pajak (tax amnesty) selesai 31 Maret 2017. Itu artinya penundaan hanya bersifat sementara.selengkapnya

 Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%Kamis 15 Feb 2018 11:01Ridha Anantidibaca 1086 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya

 Ditjen Pajak mulai sosialisasikan teknis pelaporan data keuanganDitjen Pajak mulai sosialisasikan teknis pelaporan data keuanganRabu 14 Feb 2018 10:46Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya

 Pelaporan data nasabah berakhir Maret, HIPMI ingin kesadaran WP meningkatPelaporan data nasabah berakhir Maret, HIPMI ingin kesadaran WP meningkatSelasa 6 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Akhir Maret 2018 nanti, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus selesai mendapatkan data lembaga keuangan yang akan bertindak sebagai pelapor atau nonpelapor untuk pelaporan data nasabah secara otomatis.selengkapnya

 Sistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siapSistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siapRabu 14 Feb 2018 10:49Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya

 Relaksasi MAP Diterbitkan, Ini Penjelasan DJPRelaksasi MAP Diterbitkan, Ini Penjelasan DJPRabu 22 Mei 2019 09:44Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Pemerintah merelaksasi kebijakan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) seiring dengan semakin intensifnya pemeriksaan pajak terkait isu transfer pricing dan isu perpajakan internasional lainnya.selengkapnya

 Pertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakPertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakKamis 13 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 295 kaliSemua Kategori

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 BASIS DATA PAJAK : Olah Data, Lanjut ImbauanBASIS DATA PAJAK : Olah Data, Lanjut ImbauanSenin 17 Okt 2016 12:17Administratordibaca 1038 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak merupakan sebuah hak yang dimiliki masyarakat karena keikutsertaannya berdasarkan self assessment. Namun, Ditjen Pajak juga memanfaatkan kebijakan ini untuk menambah basis pajak yang selama ini minim karena keterbatasan akses data.selengkapnya

 Relaksasi Lagi Demi RepatriasiRelaksasi Lagi Demi RepatriasiRabu 21 Sep 2016 12:47Administratordibaca 636 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia kembali menyiapkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnPemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnRabu 4 Sep 2019 13:18Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan ketentuan umum perpajakan (KUP).selengkapnya

 Pemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi PajakPemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi PajakRabu 11 Des 2019 09:42Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Perubahan mekanisme sanksi administratif perpajakan menjadi salah satu fokus Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas bersama DPR RI mulai tahun depan.selengkapnya

 Relaksasi PPnBM Mobil Listrik Jalan di TempatRelaksasi PPnBM Mobil Listrik Jalan di TempatSenin 6 Mei 2019 13:37Ridha Anantidibaca 518 kaliSemua Kategori

Implementasi relaksasi pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil listrik belum jelas. Pasalnya, pembahasan rancangan beleid ini masih dalam tahap koordinasi antarkementerian dan lembaga.selengkapnya

 Relaksasi PPnBM Diyakini Dorong Penjualan MobilRelaksasi PPnBM Diyakini Dorong Penjualan MobilJumat 15 Mar 2019 14:59Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan harmonisasi Pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Harmonisasi itu diprediksi akan membuat harga kendaraan lebih terjangkau sehingga penjualan akan meningkat.selengkapnya

 DJBC: PMK 229/2017 Justru Menyediakan Banyak RelaksasiDJBC: PMK 229/2017 Justru Menyediakan Banyak RelaksasiKamis 24 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional bertujuan untuk mempercepat arus logistik dan dwelling time.selengkapnya

 Menyoal Rencana Relaksasi Sanksi Administrasi PajakMenyoal Rencana Relaksasi Sanksi Administrasi PajakSelasa 10 Sep 2019 09:56Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Selain relaksasi PPh badan dari 25% ke 20%, pemerintah juga melonggarkan besaran sanksi admisnistratif bagi wajib pajak yang kurang patuh.selengkapnya

 Pemerintah Relaksasi Sejumlah Aturan Amnesti PajakPemerintah Relaksasi Sejumlah Aturan Amnesti PajakKamis 22 Sep 2016 09:11Administratordibaca 461 kaliSemua Kategori

Pemerintah mempermudah sejumlah aturan dalam pelaksanaan amnesti pajak. Relaksasi aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini dilakukan demi menggenjot penerimaan negara dari kebijakan yang sudah berjalan sejak Mei lalu tersebut.selengkapnya

 Relaksasi Pajak Kendaraan: Jangan Lupa LokalisasiRelaksasi Pajak Kendaraan: Jangan Lupa LokalisasiSelasa 12 Mar 2019 10:56Ridha Anantidibaca 192 kaliSemua Kategori

Upaya Kementerian Keuangan melakukan relaksasi tarif pajak dan insentif untuk kendaraan ramah lingkungan diharapkan juga mampu memberikan perlindungan kepada pabrikan yang telah melakukan lokalisasi produk di dalam negeri. Pasalnya, industri otomotif bukan hanya terkait jualan tetapi juga terkait produksi dan industri penunjangnya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :