Periode I Tax Amnesty Berakhir, Sri Mulyani: Jangan seperti Dunia RuntuhPeriode I Tax Amnesty Berakhir, Sri Mulyani: Jangan seperti Dunia RuntuhRabu 28 Sep 2016 10:26Administratordibaca 610 kaliSemua Kategori

Tiga hari jelang program tax amnesty berakhir, kantor pajak ramai diserbu oleh wajib pajak. Tak hanya wajib pajak kecil, para pengusaha pun mulai mengikuti program tax amnesty pada berbagai kantor pajak.selengkapnya

 Raksasa Teknologi Kena Pajak Tiga Persen di EropaRaksasa Teknologi Kena Pajak Tiga Persen di EropaSenin 19 Mar 2018 13:36Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Raksasa-raksasa teknologi digital yang yang beroperasi di kawasan Uni Eropa (UE) seperti Alphabet Inc atau Twitter Inc akan dikenai pajak pendapatan bruto sebesar tiga persen.selengkapnya

 Pemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalPemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalJumat 9 Sep 2016 15:37Administratordibaca 601 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah untuk menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu. Sebab, keberadaan perusahaan digital perlu diberikan kepastian hukum, sekaligus kepastian bagi penerimaan negara.selengkapnya

 Prancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalPrancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalSenin 11 Mar 2019 13:30Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak Digital ke kabinet. Menurut rancangan tersebut, pemerintah Perancis telah mengenakan pajak digital pada lebih dari 30 raksasa Internet global seperti Google, Amazon, dan Facebook sejak 1 Januari 2019.selengkapnya

 Prancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalPrancis Berani `Palak` Raksasa Internet dengan Pajak DigitalJumat 8 Mar 2019 14:41Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak Digital ke kabinet. Menurut rancangan tersebut, pemerintah Perancis telah mengenakan pajak digital pada lebih dari 30 raksasa Internet global seperti Google, Amazon, dan Facebook sejak 1 Januari 2019.selengkapnya

 Usai Google, RI Akan Terus Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaUsai Google, RI Akan Terus Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaRabu 6 Des 2017 11:09Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus memantau kepatuhan pajak dari perusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT), seperti Google, Facebook, Twitter, Youtube, dan lainnya. Hal ini menyusul keberhasilan pemerintah menarik pajak Google tahun 2015.selengkapnya

 Menteri Keuangan G7 sepakati tantangan pajak raksasa digitalMenteri Keuangan G7 sepakati tantangan pajak raksasa digitalSenin 22 Jul 2019 15:03Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Para menteri keuangan anggota negara kelompok G7 mencapai kesepakatan mengenai pemungutan pajak dari raksasa digital di Chantilly, Prancis pada Kamis (19/7) waktu setempat. Isu tersebut sebelumnya sempat membuat renggang hubungan Amerika Serikat dengan Inggris dan Prancis.selengkapnya

 Ini Dasar Sri Mulyani Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaIni Dasar Sri Mulyani Kejar Pajak Perusahaan Digital RaksasaKamis 7 Des 2017 13:51Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terus mengejar pajak perusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT) yang mengeruk pendapatan di Indonesia. Langkah ini dilakukan pasca keberhasilan pemerintah dalam memajaki Google untuk tahun pajak 2015.selengkapnya

 Perusahaan digital raksasa bakal dikenai pajak 3% atas pendapatan kotorPerusahaan digital raksasa bakal dikenai pajak 3% atas pendapatan kotorSenin 19 Mar 2018 10:10Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Perusahaan digital besar yang beroperasi di Uni Eropa, seperti Alphabet Inc atau Twitter Inc harus siap-siap menghadapi pajak penghasilan kotor sebesar 3% berdasarkan lokasi pengguna mereka. Ini adalah aturan yang tercantum dalam draf proposal oleh Komisi Ekonomi Uni Eropa.selengkapnya

 4 Raksasa Teknologi Dikejar Pajak4 Raksasa Teknologi Dikejar PajakSabtu 30 Apr 2016 15:24Administratordibaca 1963 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memeriksa Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo. Empat perusahaan asing itu tidak pernah membayar pajak meski mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, ketidakhadiran perusahaan-perusahaan digital itu secara fisik di suatu negara seolah-olah membuat mereka bebas dari pajak.selengkapnya

 Pajak untuk perusahaan raksasa digital dibahas di G20, ini kata pemerintahPajak untuk perusahaan raksasa digital dibahas di G20, ini kata pemerintahJumat 23 Mar 2018 10:07Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik dari pertemuan G20 di Argentina, termasuk di antaranya pajak untuk ekonomi digital.selengkapnya

 Bos Kadin Tak Mau Pajak UMKM Disamakan dengan Perusahaan RaksasaBos Kadin Tak Mau Pajak UMKM Disamakan dengan Perusahaan RaksasaSelasa 31 Mei 2016 14:57Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun. Untuk hal itu diperlukan banyak Wajib Pajak (WP), baik dari perorangan, maupun perusahaan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta pengenaan pajak antara perusahaan bisa dibedakan.selengkapnya

 Pemerintah tak hanya andalkan OECD mengejar pajak perusahaan digital raksasaPemerintah tak hanya andalkan OECD mengejar pajak perusahaan digital raksasaSenin 26 Mar 2018 10:49Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Dalam pertemuan G20 di Argentina, pajak untuk ekonomi digital dibahas. Negara-negara G20 dalam hal ini ingin agar Inclusive Framework on base erosion and profit shifting (BEPS) - OECD menyampaikan rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan secara bersama.selengkapnya

 Kelola Pajak, JK Tak Ingin Indonesia Seperti KuwaitKelola Pajak, JK Tak Ingin Indonesia Seperti KuwaitSelasa 24 Mei 2016 10:02Administratordibaca 714 kaliSemua Kategori

Indonesia selama ini selalu bergantung dengan ekspor komoditas. Ketika harga bahan komoditas tinggi, hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Bahkan, ekonomi Indonesia pernah berjaya dengan memanfaatkan hasil ekspor komoditas. Kini, anjloknya harga minyak dunia menyebabkan penerimaan Indonesia pada sektor ekspor berkurang.selengkapnya

 Perusahaan batubara minta perlakukan pajak nailed down sama seperti FreeportPerusahaan batubara minta perlakukan pajak nailed down sama seperti FreeportRabu 26 Des 2018 14:36Ridha Anantidibaca 1326 kaliSemua Kategori

Perusahaan pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) meminta perlakukan perpajakan yang sama seperti PT Freeport Indonesia. Selain mendapatkan perpanjangan operasi 20 tahun ke depan, perusahaan PKP2B yang kontraknya akan habis juga meminta skema pajak tetap atau nailed down.selengkapnya

 Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar PajakPunya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar PajakSenin 18 Des 2017 11:20Ridha Anantidibaca 1064 kaliSemua Kategori

Kepemilikan barang mewah seperti jam tangan Richard Mille yang digunakan Setya Novanto tak bisa lagi sembarangan. Jam bernilai lebih dari Rp 1 miliar tersebut, bisa jadi incaran petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

 Pegawai Pajak Diklaim Tak Ada Lagi yang seperti Gayus TambunanPegawai Pajak Diklaim Tak Ada Lagi yang seperti Gayus TambunanRabu 5 Okt 2016 08:43Administratordibaca 1030 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) saat ini sudah memasuki periode II. Diperkirakan masih banyak wajib pajak (WP) yang belum mengikuti program ini dikarenakan masih ragu terhadap reputasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang identik dengan pegawainya sebagai mafia pajak, seperti yang pernah terungkap lewat Gayus Tambunan.selengkapnya

 Tanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti SepedaTanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti SepedaJumat 13 Mei 2016 18:59Administratordibaca 798 kaliSemua Kategori

Berbagai upaya ditempuh pemerintah agar pengampunan pajak terlaksana tahun ini. Mulai dari sosialiasi ke publik, meyakinkan pengusaha, ekonom, hingga manyatukan suara di tubuh pemerintah. Juga, ini termasuk yang paling berat, membuat Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Pemeriksaan Pajak seperti `Pisau`Sri Mulyani Sebut Pemeriksaan Pajak seperti `Pisau`Selasa 2 Ags 2016 07:44Administratordibaca 1130 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan pelanggaran administrasi perpajakan hingga penyembunyian aset oleh wajib pajak (WP). Kebijakan ini dilakukan seiring dengan berjalannya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Dirjen: Penerapan Pajak Digital Seperti Dua Sisi Mata UangDirjen: Penerapan Pajak Digital Seperti Dua Sisi Mata UangKamis 18 Jul 2019 14:31Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan pajak digital. Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan penerapan pajak digital layaknya dua sisi mata uang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :