Nama Sri Mulyani kembali menjadi bahan perbincangan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan wanita tersebut sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sri hari ini, Senin, 1 Agustus 2016, didaulat menjadi salah satu pembicara dalam sosiasliasai program pengampunan pajak atau Tax Amnesty, yang dihadiri Jokowi serta sejumlah kabinet kerja, termasuk Kapolriselengkapnya
Pemerintah akan menggalakkan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) kepada masyarakat. Tujuannya untuk membendung keresahan masyarakat terhadap penerapan kebijakan tersebut, yang dianggap menjaring dan menyulitkan wajib pajak kecil.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan teknis guna mendukung program tax amnesty, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 127/2016. PMK tersebut merupakan tata cara tentang pengalihan aset perusahaan bertujuan khusus atau Special Purpose Vehicle (SPV) alias perusahaan cangkan.selengkapnya
Pemerintah tampak mati-matian mengejar target penerimaan pajak tahun ini Rp 1.318,7 triliun. Saat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnestymasih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penerimaan pajak di tiga bulan pertama tahun ini baru Rp 188 triliun, baru 14,2% dari target. Berbagai cara dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang terbaru adalah menyetujui percepatan kerjasamaselengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyebut potensi pajak Indonesia yang belum dibayarkan mencapai ribuan triliun rupiah. Luhut mengatakan, data tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya
Komisi XI DPR RI meminta Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugeasteadi membuktikan data wajib pajak di Panama Papers untuk segera bisa mengikuti tax amnesty. Pasalnya, realisasi tax amnesty baru 0,6 persen dari target.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi membentuk dua direktorat baru dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Senin (8/7). Keduanya adalah Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK).selengkapnya
Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya
Segenap cara dilakukan oleh pemerintah guna mengantongi target penerimaan Rp165 triliun dari dana tebusan program pengampunan pajak pada APBNP 2016, dari mulai sosialisasi yang dilakukan oleh Presiden hingga pelibatan aktif swasta.''selengkapnya
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus membidik potensi untuk pengenaan pajak, terhadap suatu objek yang selama ini bisa dikenakan pajak, sesuai dalam aturan perundang-undangan perpajakan nasional.selengkapnya
Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya
Negara surga pajak atau tax haven tetap favorit bagi sejumlah perusahaan untuk menghindari perpajakan. Tak heran, nyaris semua perusahaan besar di Tanah Air dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), membentuk anak usaha bertujuan khusus atau special purpose vehicle (SPV) di negara tax heaven. Tujuannya antara lain untuk transaksi akuisisi, maupun tujuan penerbitan obligasi.selengkapnya
Sejumlah pihak meminta agar perdebatan mengenai Tax Amnesty diakhiri sehingga regulasi tersebut bisa disahkan dan terimplementasi sekaligus menjadi tonggak perpajakan di Indonesia. Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,mengatakan bahwa prinsipnya Tax Amnesty dibuat tak hanya sebagai instrumen untuk mendongkrak sisi penerimaan pajak.selengkapnya
Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) ditarget akan diimplementasikan Bulan Juli 2016. Namun, sampai saat ini pengesahan RUU Tax Amnesty belum mencapai kata sepakat. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, saat ini panitia kerja RUU Tax Amnesty masih bekerja. “Masih belum sepakat di seluruh fraksi, masalah tax amnesty,†tutur Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta,selengkapnya
Amnesti pajak merupakan sebuah hak yang dimiliki masyarakat karena keikutsertaannya berdasarkan self assessment. Namun, Ditjen Pajak juga memanfaatkan kebijakan ini untuk menambah basis pajak yang selama ini minim karena keterbatasan akses data.selengkapnya
Program tax amnesty (TA) atau pengampunan pajak perlu diikuti oleh semua wajib pajak Indonesia demi terwujudnya ruang fiskal yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan kebijakan pengampunan pajak berlaku untuk semua Wajib Pajak (WP), tidak hanya bagi para pembayar pajak besar.selengkapnya
Demi kepentingan nasional mestinya UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bisa diterima semua pihak.selengkapnya
Pemerintah tengah menunggu laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Seketaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, aturan ini belum dibahas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya