INSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikINSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikKamis 15 Mar 2018 13:30Ridha Anantidibaca 889 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen.selengkapnya

 Promotor Wajib Pajak Wajib Lapor ke Ditjen PajakPromotor Wajib Pajak Wajib Lapor ke Ditjen PajakRabu 10 Okt 2018 11:13Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak memeriksa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.selengkapnya

 Indonesia Disebut Krisis Akuntan PublikIndonesia Disebut Krisis Akuntan PublikJumat 25 Jan 2019 15:42Ridha Anantidibaca 1727 kaliSemua Kategori

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengungkapkan Indonesia kekurangan jumlah akuntan publik dan masih membutuhkan profesi tersebut dalam jumlah besar, sebagai antisipasi bertumbuhnya sektor bisnis.selengkapnya

 Kemkeu berencana revisi aturan diskon pajak emitenKemkeu berencana revisi aturan diskon pajak emitenSelasa 4 Des 2018 10:31Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku senang melihat pertumbuhan jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun ini. Ia mengatakan, Kemkeu tengah menyiapkan insentif perpajakan bagi emiten untuk mendorong pencatatan saham publik yang lebih besar ke depannya.selengkapnya

 Asosiasi Minta Draf Aturan Pajak E-Commerce Diuji PublikAsosiasi Minta Draf Aturan Pajak E-Commerce Diuji PublikKamis 1 Feb 2018 13:36Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan untuk melakukan uji publik atas naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E-Commerce) sebelum diterbitkan. Uji publik atas naskah RPMK Pajak E-Commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud.selengkapnya

 Perihal pajak e-commerce, pebisnis minta uji publik terlebih duluPerihal pajak e-commerce, pebisnis minta uji publik terlebih duluRabu 31 Jan 2018 12:16Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan perihal regulasi pajak ke pelaku usaha online (e-commerce) dinilai perlu dilakukan uji publik. Oleh karena itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan uji publik atas rancangan regulasi pajak toko online. Hingga saat ini, idEA mengaku belum menerima draf dari aturan tersebut.selengkapnya

 Rasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan BerkelanjutanRasio Pajak Belum Mendukung Pembangunan BerkelanjutanJumat 16 Mar 2018 14:31Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini tecermin dari rasio perpajakanselengkapnya

 Ada di Mal Pelayanan Publik, Bea Cukai Bogor Dekatkan Layanan dengan Pengguna JasaAda di Mal Pelayanan Publik, Bea Cukai Bogor Dekatkan Layanan dengan Pengguna JasaRabu 4 Sep 2019 11:34Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Bogor ikut terdaftar sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor.selengkapnya

 Hadir di Mal Pelayanan Publik, Cara Bea Cukai Pekanbaru Lebih Dekat ke MasyarakatHadir di Mal Pelayanan Publik, Cara Bea Cukai Pekanbaru Lebih Dekat ke MasyarakatJumat 30 Ags 2019 15:18Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Pekanbaru turut terdaftar sebagai instansi yang memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. Sejak diluncurkan pada 6 Maret 2019 lalu, Mal Pelayanan Publik dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan layanan dengan kantor pemerintahan di satu tempat saja.selengkapnya

 Bea Cukai Pekanbaru Hadir di Mal Pelayanan PublikBea Cukai Pekanbaru Hadir di Mal Pelayanan PublikJumat 30 Ags 2019 14:12Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Pekanbaru turut terdaftar sebagai instansi yang memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. Sejak diluncurkan pada 6 Maret lalu, Mal Pelayanan Publik dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan layanan dengan kantor pemerintahan di satu tempat saja.selengkapnya

 Samsat J`Bret, Inovasi Pembayaran Pajak MotorSamsat J`Bret, Inovasi Pembayaran Pajak MotorSelasa 29 Jan 2019 15:44Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan inovasi pelayanan publik untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat J'Bret). Pasalnya, program ini memiliki 5 (lima) inovasi layanan.selengkapnya

 Rendahnya rasio pajak jadi salah satu penghambat pembangunan RIRendahnya rasio pajak jadi salah satu penghambat pembangunan RIKamis 15 Mar 2018 14:42Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yang tercermin dari rasio perpajakan (tax ratio). Rendahnya kepatuhan pajak tersebut dinilai menjadi salah satu penghambat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola LiarRUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola LiarSenin 6 Jun 2016 13:28Administratordibaca 886 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja atau Panja DPR melakukan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak secara tertutup. Wajar jika ini menimbulkan kecurigaan publik. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan pengampunan pajak merupakan isu sensitif. Sehingga pemerintah dan DPR harus membuka saluran untuk publik melakukan kontrol.selengkapnya

 Ditjen Pajak Terus Dorong Kepatuhan PolitisiDitjen Pajak Terus Dorong Kepatuhan PolitisiJumat 14 Sep 2018 14:46Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terus mendorong kepatuhan para politisi baik yang duduk sebagai wakil rakyat maupun yang duduk di eksekutif terkait dengan pelaporan pajak.selengkapnya

 Pakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahPakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahKamis 24 Sep 2020 16:29Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Di tengah pandemi Covid-19 seluruh sektor pelayanan publik dituntut beradaptasi dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan baru untuk mencegah penyebaran virus. Sebab itu, strategi atau inovasi melalui teknologi diperlukan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi interaksi antarorang.selengkapnya

 Ditjen Pajak percaya sistem KSWP bisa mendorong kepatuhan pajakDitjen Pajak percaya sistem KSWP bisa mendorong kepatuhan pajakRabu 31 Jul 2019 11:09Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) nampaknya tengah menyiapkan jurus ampuh guna mendorong kepatuhan pajak. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dipercaya menjadi si pamungkas.selengkapnya

 Wujudkan Layanan Publik Berkualitas, Bea Cukai Atambua Canangkan Zona IntegritasWujudkan Layanan Publik Berkualitas, Bea Cukai Atambua Canangkan Zona IntegritasKamis 10 Okt 2019 10:56Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Bea Cukai Atambua melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBK/WBBM), pada Kamis (3/10/2019).selengkapnya

 Perusahaan E-Commerce Minta Uji Publik PajakPerusahaan E-Commerce Minta Uji Publik PajakRabu 31 Jan 2018 10:31Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) meminta pemerintah terlebih dulu melakukan uji publik terhadap rancangan peraturan pengenaan pajak e-commerce.selengkapnya

 Belanja dan Pungutan Pajak Indonesia Masih RendahBelanja dan Pungutan Pajak Indonesia Masih RendahSelasa 25 Okt 2016 08:38Administratordibaca 706 kaliSemua Kategori

Posisi belanja publik dan pungutan pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada tingkat pembangunan setara. Posisi belanja Indonesia masih kalah dibandingkan Meksiko, India, Kolombia, Turki, Rusia, Brasil.selengkapnya

 Tarif Tebusan Pengampunan Pajak Sudah Konsultasi PublikTarif Tebusan Pengampunan Pajak Sudah Konsultasi PublikRabu 11 Mei 2016 12:40Administratordibaca 1378 kaliSemua Kategori

Tarif tebusan pajak dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak diputuskan sendiri. Namun begitu, tarif tebusan pajak telah diputuskan setelah melalui pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, tarif tebusan dalam tax amnesty telah dibahas dengan publik di antaranya denganselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :