Pemerintah Kenakan Bea Masuk Safeguard atas Produk Aluminium FoilRabu 6 Nov 2019 11:28Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua KategoriPemerintah mengenakan bea masuk safeguard atas impor produk aluminium foil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil yang telah diundangkan 24 Oktober 2019 lalu.selengkapnya
Trump resmi berlakukan pajak impor baja dan aluminiumJumat 9 Mar 2018 11:28Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua KategoriPresiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan penerapan pajak impor baja dan aluminium. Kamis (8/3), Trump meneken pengenaan tarif impor baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium.selengkapnya
China serang balik AS, bidik pajak barangSenin 26 Mar 2018 10:58Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua KategoriChina mengumumkan rencana memberlakukan tarif impor terhadap barang Amerika Serikat (AS) senilai Rp41,4 triliun sebagai balasan atas pemberlakuan serupa oleh AS atas produk baja dan aluminium China.selengkapnya
Jika Eropa membalas, Trump ancam kerek pajak mobil imporSenin 5 Mar 2018 11:55Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua KategoriPresiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menekan mitra dagang AS. Sabtu (3/3) Trump mengancam produsen mobil Eropa jika Uni Eropa membalas rencana AS menaikkan tarif bea masuk impor aluminium dan baja.selengkapnya
Miliarder China didakwa di AS atas tuduh penggelapan pajak senilai US$ 1,8 miliarJumat 2 Ags 2019 14:47Ridha Anantidibaca 863 kaliSemua KategoriMiliarder asal Tiongkok didakwa oleh Dewan Hakim atas dakwaan yang melibatkan dirinya atas percobaan menghindari tarif pajak senilai US$ 1,8 miliar dengan menyelundupkan sejumlah besar logam ke Amerika Serikat (AS).selengkapnya
Tunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmRabu 11 Mei 2016 13:07Administratordibaca 2074 kaliSemua KategoriPT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih menunggak Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai Rp1,33 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu bisa membangun tiga dermaga atau membangun jalan sepanjang 300 kilometer (km). Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, melihat besarnya tunggakan PAP itu, pihaknya mendukungselengkapnya
Majukan Industri, Legalisasi Vape Diapresiasi Pelaku UsahaRabu 25 Jul 2018 15:02Ridha Anantidibaca 708 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melegalisasi Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Pelegalan ini sangat diapresiasi karena langkah Indonesia setara dengan yang sudah dilakukan di Inggris dan Selandia Baru sekaligus akan memajukan industri baru ini.selengkapnya
Pemerintah akan Rumuskan Pajak E-CommerceKamis 28 Des 2017 15:31Ridha Anantidibaca 766 kaliSemua KategoriWakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik atau e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara produk dalam negeri dengan produk dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce.selengkapnya
Produk China Banjiri E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan PajakKamis 28 Des 2017 10:51Ridha Anantidibaca 684 kaliSemua KategoriWakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mengkaji pengenaan pajak atau bea untuk produk e-commerce impor guna menyamakan level playing field dengan produk dalam negeri.selengkapnya
Meski Tarif Pajak Turun, Penerimaan dari Freeport Tetap MenguntungkanJumat 28 Des 2018 13:33Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua KategoriSetelah berpuluh tahun berpegang pada kontrak karya (KK), kuasa pertambangan yang dikelola PT Freeport Indonesia akhirnya akan berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Hal itu setelah akhir pekan lalu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyelesaikan divestasi 51,2 % saham perusahaan asal Amerika Serikat itu.selengkapnya
Sengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakRabu 31 Okt 2018 14:23Ridha Anantidibaca 1440 kaliSemua KategoriSengketa banding Pajak Air Permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya
SENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirRabu 1 Jun 2016 17:32Administratordibaca 2657 kaliSemua KategoriPT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah mengajukan banding terkait pembayaran pajak air permukaan umum (APU) ke pengadilan pajak. Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengungkapkan pihaknya telah membayar pajak 50% dari tagihan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yakni senilai Rp369 miliar. Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan persoalan pajak APU ke pengadilan pajak.selengkapnya
Keringanan Pajak untuk Produk Rendah Eksternalitas Negatif Perlu DidorongKamis 2 Jul 2020 10:57Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua KategoriPemerintah perlu mendukung pertumbuhan inovasi suatu produk dengan eksternalitas negatif yang lebih rendah dengan pengenaan pajak yang lebih rendah untuk produk alternatif yang membawa dampak positif bagi masyarakat.selengkapnya
Produk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturJumat 1 Mar 2019 16:13Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua KategoriPemerintah Indonesia diharapkan segera merumuskan regulasi khusus dan mengatur secara jelas tentang produk tembakau alternatif untuk mengurangi asumsi yang simpang siur di masyarakat terkait profil produk dan tingkat risiko penggunaannya.selengkapnya
Aturan Cukai HPTL Dinilai Perlu Dikaji UlangSelasa 29 Sep 2020 10:33Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua KategoriPengamat industri hasil tembakau (IHT) menilai adanya kesalahpahaman terkait dengan penyamarataan pembatasan konsumsi produk tembakau melalui aturan cukai.selengkapnya
Mantan Direktur WHO: Kebijakan Cukai Tembakau Harus IdealSenin 16 Des 2019 08:46Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua KategoriMantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Prof. Tikki Pangestu memandang produk tembakau alternatif di Indonesia diperlakukan kurang proporsional karena pengaturan cukainya relatif lebih tinggi dari rokok.selengkapnya
OJK Rilis Beleid Produk Investasi buat Tax AmnestySenin 1 Ags 2016 09:01Administratordibaca 892 kaliSemua KategoriOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya
Pemerintah Perlu Beri Keringanan Pajak Bagi Produsen Agar Bisa BerinovasiJumat 3 Jul 2020 10:19Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua KategoriPemerintah perlu mendukung pertumbuhan inovasi suatu produk dengan eksternalitas negatif yang lebih rendah. Salah satu caranya dengan pengenaan pajak yang lebih rendah untuk produk alternatif yang membawa dampak positif bagi masyarakat.selengkapnya
Pertamina Berharap Besaran Pajak Produk Lokal Dikaji KembaliKamis 23 Jan 2020 10:50Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua KategoriPT Pertamina (Persero) mengharapkan pemerintah mengkaji kembali besaran pajak atas produk dalam negeri. Dengan begitu, produk lokal dapat bersaing dengan barang impor.selengkapnya
Rokok Elektrik atau Vape Dikenai Cukai, Pemerintah Dinilai Sudah TepatKamis 26 Jul 2018 10:36Ridha Anantidibaca 811 kaliSemua KategoriYayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan payung hukum bagi produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
