Pemerintah tetap pada sistem PPN masukan keluaranPemerintah tetap pada sistem PPN masukan keluaranJumat 22 Des 2017 10:57Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Dunia usaha memberi usul agar pemerintah mengganti skema pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 10% dengan PPN final sebesar 2%-3% guna meringankan beban.selengkapnya

 Pemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikPemerintah Akui Wacanakan PPh Turun dan PPN NaikJumat 5 Feb 2016 15:45Administratordibaca 1874 kaliSemua Kategori

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Goro Ekanto mengakui, pemerintah penurunan tarif PPh. Goro berpendapat, sebagai kompensasinya maka kenaikan tarif PPN diperlukan. Namun menurut Goro, hingga kini revisi Undang-Undang PPh dan PPN masih dalam tahap kajian. "Mungkin PPh turun 2%, mungkin kurang dari itu. Tetapi kan harus ada kajiannyaselengkapnya

 Pemerintah belum akan turunkan tarif PPNPemerintah belum akan turunkan tarif PPNJumat 22 Des 2017 10:45Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menurun atau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 Pemerintah Perluas Tarif PPN Ekspor Jasa Nol PersenPemerintah Perluas Tarif PPN Ekspor Jasa Nol PersenJumat 23 Nov 2018 09:48Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pemerintah memperluas fasilitas perpajakan berupa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor jasa nol persen. Perluasan tarif PPN nol persen ini diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor jasa.selengkapnya

 Saat yang tepat pemerintah atur tarif PPNSaat yang tepat pemerintah atur tarif PPNJumat 22 Des 2017 10:35Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menurun atau menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 Pemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniPemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniRabu 20 Feb 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1380 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah memutar otak untuk memikirkan sejumlah cara yang tepat agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian, tidak membebani petani.selengkapnya

 Apkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatApkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatSelasa 27 Nov 2018 10:10Ridha Anantidibaca 628 kaliSemua Kategori

Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) meminta pemerintah untuk dapat menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kayu bulat belum mengalami penambahan nilai.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Ekspor Jasa Bebas PPNPemerintah Kaji Ekspor Jasa Bebas PPNJumat 26 Okt 2018 12:12Ridha Anantidibaca 704 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji mengenai ekspor seluruh jasa akan terbebas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Produsen Kopi Minta Pemerintah Terapkan PPN 0%Sabtu 4 Jun 2016 10:49Administratordibaca 1056 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini masih menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Kebijakan ini pun dinilai sangat memberatkan bagi produsen kopi di Indonesia. Ridwan salah satunya, produsen kopi asal Aceh ini mengaku sangat keberatan dengan kebijakan ini. Pasalnya, hal ini akan mengancam keberadaan koperasi kopi yang saat ini telah terbentuk pada berbagai daerah.selengkapnya

 CITA: Genjot pajak, pemerintah harus fokus ke PPNCITA: Genjot pajak, pemerintah harus fokus ke PPNKamis 15 Sep 2016 09:47Administratordibaca 875 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini, pemerintah harus fokus pada penerimaan rutin, khususnya pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

 Pemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnPemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnRabu 4 Sep 2019 13:18Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan ketentuan umum perpajakan (KUP).selengkapnya

 Pelaku Bisnis Busana Muslim Usulkan Pemerintah Bebaskan PPNPelaku Bisnis Busana Muslim Usulkan Pemerintah Bebaskan PPNJumat 1 Feb 2019 09:45Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Pelaku bisnis busana Muslim berharap pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) agar kuat bersaing di pasar global.selengkapnya

 Kabar Gembira Bagi Pelancong, Pemerintah Segera Relaksasi Pengembalian PPNKabar Gembira Bagi Pelancong, Pemerintah Segera Relaksasi Pengembalian PPNRabu 20 Feb 2019 10:46Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Kabar gembira bagi para pelancong, Kementerian Keuangan akan merelaksasi ketentuan pengembalian PPN. Relaksasi kebijakan ini ditujukan untuk mendorong minat belanja para pelancong saat berkunjung ke Indonesia.selengkapnya

 Dekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNDekarindo: Pemerintah telah sepakat turunkan PPNSenin 20 Nov 2017 10:02Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) telah bertemu pihak Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membahas penurunan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi komoditas pertanian akhir Oktober lalu.selengkapnya

 Kemenkeu Minim Koordinasi, Ekonom: Pemerintah Tidak Tepat Menaikkan PPN!Kemenkeu Minim Koordinasi, Ekonom: Pemerintah Tidak Tepat Menaikkan PPN!Selasa 18 Mei 2021 10:45Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) diketahui baru menjadi pembahasan internal Kementerian Keuangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan meminta penjelasan lebih dalam terkait usulan tersebut.selengkapnya

 Pemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraPemerintah akan hapus PPN penyerahan jasa kena pajak alat angkutan udaraSelasa 13 Nov 2018 10:15Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Demi menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD), pemerintah tengah merancang kebijakan terbaru yakni insentif pajak untuk mendorong industri jasa angkutan udara nasional.selengkapnya

 Penanganan Corona: Pemerintah Bebaskan PPN & PPh Atas Barang dan Jasa. Ini RinciannyaPenanganan Corona: Pemerintah Bebaskan PPN & PPh Atas Barang dan Jasa. Ini RinciannyaSenin 13 Apr 2020 11:38Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menerbitkan beleid baru terkait fasilitas pajak atas barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Fasilitas baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 28/2020.selengkapnya

 Pengusaha: Pemerintah Sebaiknya Fokus ke PPN dan PPhPengusaha: Pemerintah Sebaiknya Fokus ke PPN dan PPhKamis 27 Des 2018 15:09Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, insentif seperti tax holiday tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengusaha. Sebab, insentif ini cenderung berefek lebih terhadap investasi atau penanaman modal dalam membangun perusahaan di Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Akan Bebaskan PPN Penyerahan GranulaPemerintah Akan Bebaskan PPN Penyerahan GranulaSenin 24 Feb 2020 14:07Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atas penyerahan granula.selengkapnya

 Tarif PPN belum akan diturunkanTarif PPN belum akan diturunkanJumat 22 Des 2017 10:48Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atawa menaikkan PPN. Hak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :