Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dihapus.selengkapnya

Rapat Kerja tentang Rancangan Undang-undang tentang pengampunan pajak (RUU Tax Amnesty), akhirnya sepakat untuk membentuk panitia kerja untuk melakukan pembahasan. Panja ini dibentuk dengan memenuhi unsur pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, terkait hal itu Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal (DIrjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi sebagai ketua Panja wakil pemerintah.selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan kebijakan amnesti pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan yang cerdas dan tidak perlu untuk diragukan lagi. Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan, dengan amnesti pajak ini maka Presiden ingin memberi kesempatan dan pengampunan dalam pembayaran pajak.selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan masyarakat yang saat ini belum taat pajak untuk segera menjadi wajib pajak yang aktif. Menurut dia, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahu pihak-pihak mana saja yang selama ini tak taat pajak sehingga pihak yang tak membayar pajak harus mau menanggung risiko.selengkapnya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan diatur dalam undang undang (UU) tak boleh serta-merta menjadi andalan penerimaan negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan (APBNP) berikutnya dalam hal penerimaan yang ditargetkan hingga Rp195 triliun.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta agar pemerintah provinsi setempat menindak tegas warga negara asing yang tidak taat pajak. "Pemprov DKI Jakarta harus mengecek siapa saja WNA yang tidak taat membayar pajak selama tinggal di Kota Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik di Jakarta, Senin (28/5).selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU pengampunan pajak‎ (tax amnesty) tidak salah sasaran. Hal itu harus dimanfaatkan para orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang telah berjalan sejak awal Oktober lalu, masih sepi dari kehadiran para wajib pajak dan konglomerat. Di tengah kondisi tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang mendatangi kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (27/10).selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengapresiasi orang-orang yang berpartisipasi dalam amnesti pajak yang diselenggarakan pemerintah sejak beberapa bulan lalu.selengkapnya

Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat Oesman Sapta Odang menyambangi Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kedatangannya dirinya dikabarkan untuk mengikuti program tax amnesty.selengkapnya

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta Odang baru mendapat surat keterangan dari Ditjen Pajak karena telah mengikuti program tax amnesty periode I.selengkapnya

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta Odang hari ini menerima surat keterangan pesertaan tax amnesty dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengingatkan masyarakat menunggu dengan sabar keputusan DPR dan pemerintah soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty. “Biarkan mereka bekerja dan berpikir apa yang terbaik untuk rakyat dan bangsa. Saat ini dalam masa pembicaraan kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” kata dia saat menghadiri acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemenselengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa mengkaji penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjulan bahan bakar jenis avtur. Bahkan Rini menyampaikan keinginannya agar PPN dihapuskan.selengkapnya

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang baru saja dilantik, telah menempati ruang kerjanya di Gedung Bappenas atau PPN.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengusulkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% penjualan avtur dalam negeri kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi mengatasi polemik kenaikan harga tiket pesawat.selengkapnya

Bambang Brodjonegoro kini berfokus menyiapkan proyek infrastruktur untuk menyerap dana repatriasi pengampunan pajak setelah dirotasi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara terkait mahalnya harga avtur di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji agar harga avtur Indonesia lebih bersaing dibanding dengan negara lain.selengkapnya

Petani tebu keberatan dengan sistem beli putus karena memasukkan pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung petani. Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo Karmadji mengungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan surat penerapan sistem beli putus pada musim giling tahun ini yang berlaku per 12 Mei.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar untuk membahas sturktur harga avtur. Hal itu terkait dengan melonjaknya harga tiket pesawat.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya