Pajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasiPajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasiJumat 22 Des 2017 10:54Ridha Anantidibaca 905 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perluas Akses Data Wajib PajakDitjen Pajak Perluas Akses Data Wajib PajakKamis 21 Des 2017 15:48Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus memperluas akses data untuk tujuan perpajakan serta mengonfirmasi status wajib pajak.selengkapnya

 Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh NonkaryawanSenin 23 Jan 2017 10:52Ajeng Widyadibaca 928 kaliSemua Kategori

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

 Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh NonkaryawanSenin 23 Jan 2017 10:52Ajeng Widyadibaca 0 kaliSemua Kategori

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

 Airlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat KaryaAirlangga Janjikan Diskon PPh Industri Padat KaryaKamis 23 Feb 2017 13:36Ajeng Widyadibaca 619 kaliSemua Kategori

Kementerian perindustrian usulkan insentif berupa diskon PPh untuk industri padat karya berorientasi ekspor. Upaya untuk mengerek daya saing produk nasional.selengkapnya

 Soal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSoal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSenin 4 Jun 2018 10:06Ridha Anantidibaca 2111 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permintaan untuk mengubah definisi tanggal penerimaan surat, keputusan, atau putusan terkait dengan perpajakan pajak lewat pos yang mengacu pada tanggal penerimaan dokumen tersebut oleh wajib pajak.selengkapnya

 Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosSelasa 17 Jan 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1136 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya

 Sri Mulyani Putuskan Pajak 1.147 Barang Impor NaikSri Mulyani Putuskan Pajak 1.147 Barang Impor NaikKamis 6 Sep 2018 14:40Ridha Anantidibaca 525 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tarif baru bagi ribuan barang impor, dimana kesemuanya mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan dalam upaya menekan impor sehingga bisa menjadi dorongan bagi nilai tukar rupiah yang belakangan tak berdaya terhadap dolar Amerika Serikat (USD).selengkapnya

 Belajar dari masa pandemi, Ditjen Pajak diminta diversifikasi pos penerimaan pajakBelajar dari masa pandemi, Ditjen Pajak diminta diversifikasi pos penerimaan pajakRabu 21 Okt 2020 13:10Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Danny Darussala Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan sebaiknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu melakukan diversifikasi pos penerimaan pajak secepatnya.selengkapnya

 Pengamat: Ditjen Pajak mesti lakukan diversifikasi pos penerimaan pajakPengamat: Ditjen Pajak mesti lakukan diversifikasi pos penerimaan pajakRabu 21 Okt 2020 11:17Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Danny Darussala Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan sebaiknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu melakukan diversifikasi pos penerimaan pajak secepatnya.selengkapnya

 Kemkominfo Dorong Google Berlakukan Kesetaraan PajakKemkominfo Dorong Google Berlakukan Kesetaraan PajakSabtu 17 Sep 2016 17:07Administratordibaca 572 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Google membayar pajak di Indonesia dan memberlakukan kesetaraan pajak dengan sejumlah negara lain di mana perusahaan tersebut membuat badan usaha tetap.selengkapnya

 Menkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakMenkominfo Terbitkan Surat Edaran, Paksa OTT Asing Bayar PajakJumat 1 Apr 2016 12:29Administratordibaca 2134 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Melalui Internet (Over-the-Top/OTT), yang diunggah dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis malam (31/3/2016). Dalam Surat Edaran tersebut, salah satu hal yang dinyatakan adalah terkait penyedia layanan Over-The-Top (OTT) asing.selengkapnya

 Pemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalPemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalJumat 9 Sep 2016 15:37Administratordibaca 612 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah untuk menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu. Sebab, keberadaan perusahaan digital perlu diberikan kepastian hukum, sekaligus kepastian bagi penerimaan negara.selengkapnya

 Pemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkPemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkJumat 9 Sep 2016 21:36Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu.selengkapnya

 Menkominfo: Gak Ada Urusan, Google harus Bayar PajakMenkominfo: Gak Ada Urusan, Google harus Bayar PajakKamis 10 Nov 2016 19:57Administratordibaca 552 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, terus membujuk Google untuk segera membayarkan pajak di Indonesia. Sejauh ini, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hanya sebagai fasilitator antara pemerintah dengan pihak Google.selengkapnya

 Ini Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanIni Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanKamis 1 Okt 2020 15:26Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyebutkan bahwa aturan IMEI memiliki tujuan untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri dalam menjaga kondisi perekonomian negara. Selain itu juga, aturan IMEI ini agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan barang black market (BM).selengkapnya

 DJP, Perum Peruri dan PT Pos Indonesia Sosialisasi Bea MeteraiDJP, Perum Peruri dan PT Pos Indonesia Sosialisasi Bea MeteraiRabu 25 Jul 2018 15:07Ridha Anantidibaca 1011 kaliSemua Kategori

Melanjutkan upaya bersama memberantas peredaran dan penggunaan meterai tidak sah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Perum Peruri dan PT Pos Indonesia (Persero) hari ini kembali menggelar sosialisasi tentang Bea Meterai di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Acara sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 300 Wajib Pajak besar yang bergerak di bidang perdagangan, toko emas, bengkel, dan rumah sakselengkapnya

 RAPBN 2017: Penerimaan PPN Dipatok Tumbuh Paling TinggiRAPBN 2017: Penerimaan PPN Dipatok Tumbuh Paling TinggiSenin 29 Ags 2016 11:41Administratordibaca 1583 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematok pertumbuhan pajak pertambahan nilai paling tinggi dibandingkan pos penerimaan lain. Situasi ini mengeser pola musimannya yang selama ini diisi pajak penghasilan nonmigas.selengkapnya

 Bulan Depan, Mau Bayar Pajak Harus Punya e-BillingBulan Depan, Mau Bayar Pajak Harus Punya e-BillingSenin 13 Jun 2016 12:34Administratordibaca 1492 kaliSemua Kategori

Per 1 Juli, pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos, hanya bisa secara online atau daring, melalui e-Billing. "Sistem pembayaran pajak berbasis manual, atau hard copy yang selama ini dilayani bank BUMN serta kantor pos, berakhir 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Jumat (10/6/2016).selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Pajak `e-Billing` Diterapkan 1 Juli 2016Kemenkeu: Bayar Pajak `e-Billing` Diterapkan 1 Juli 2016Sabtu 11 Jun 2016 11:49Administratordibaca 2540 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara "online" atau daring melalui "e-Billing". "Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau "hard copy" yang selama ini dilayani oleh bank BUMN serta kantor pos akan berakhir pada 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :