Pengembangan Energi Baru Terbarukan Perlu Insentif PajakPengembangan Energi Baru Terbarukan Perlu Insentif PajakJumat 21 Des 2018 11:08Ridha Anantidibaca 916 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan dua faktor yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pengembangan EBT ini perlu untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan.selengkapnya

 Macron Perlunak Penerapan Pajak SolarMacron Perlunak Penerapan Pajak SolarJumat 30 Nov 2018 09:36Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan kabinetnya bahwa unjuk rasa menolak kenaikan pajak solar dapat merusak citra Prancis.selengkapnya

 Luhut Minta Dana Tax Amnesty Disalurkan ke Sektor EnergiLuhut Minta Dana Tax Amnesty Disalurkan ke Sektor EnergiSelasa 4 Okt 2016 16:12Admindibaca 811 kaliSemua Kategori

Dalam program tax amnesty atau pengampunan pajak, dana yang masuk dari luar negeri (repatriasi) ditaksir mencapai ribuan triliun. Namun hingga kini dana repatriasi memang masih terbilang minim.selengkapnya

 Bea Cukai Ternate Dukung PT Tekindo Energi Lakukan Ekspor Perdana Bijih NikelBea Cukai Ternate Dukung PT Tekindo Energi Lakukan Ekspor Perdana Bijih NikelRabu 17 Jul 2019 15:23Ridha Anantidibaca 1143 kaliSemua Kategori

Maluku Utara merupakan provinsi yang penuh dengan kekayaan alam dan hasil tambang yang berlimpah. Tak ayal beberapa investor berani merogoh kocek tak sedikit agar dapat mengelola kekayaan dan hasil tambang Provinsi Maluku Utara.selengkapnya

 Luhut Minta Perusahaan Migas Belum Produksi `Bebas` PajakLuhut Minta Perusahaan Migas Belum Produksi `Bebas` PajakSabtu 27 Ags 2016 12:10Administratordibaca 707 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jangan mengenakan pajak kepada perusahaan migas (minyak dan gas bumi) yang belum produksi. Pasalnya hal itu dinilai akan membuat perusahaan tertekan di tengah industri yang masih lesu.selengkapnya

 Plt Dirjen Pajak Lapor Progres UU Tax AmnestyPlt Dirjen Pajak Lapor Progres UU Tax AmnestyKamis 4 Feb 2016 17:19Administratordibaca 1402 kaliSemua Kategori

Plt Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya membahas mengenai progress Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Bukan terkait penunjukan calon Dirjen Pajak yang baru. "Ngomongin UU kok," kata Ken di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/2/2016).selengkapnya

 Tax holiday untuk investasi energi terbarukan kurang menarikTax holiday untuk investasi energi terbarukan kurang menarikSelasa 10 Apr 2018 11:58Ridha Anantidibaca 2475 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).selengkapnya

 Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan, Pilih PPnBM atau Cukai Karbon?Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan, Pilih PPnBM atau Cukai Karbon?Rabu 27 Mar 2019 13:46Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Pada 11 Maret 2019, Kementerian Perindustrian mengusulkan kepada legislator terkait aturan pengecualian Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM untuk kendaraan bermotor. Usulan itu disampaikan dengan tujuan melecut kehadiran kendaraan ramah lingkungan.selengkapnya

 Menko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasMenko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasKamis 15 Sep 2016 09:36Administratordibaca 933 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah rampung.selengkapnya

 Draf Revisi Aturan Pajak dan Cost Recovery Sudah Dilaporkan ke JokowiDraf Revisi Aturan Pajak dan Cost Recovery Sudah Dilaporkan ke JokowiSelasa 13 Sep 2016 21:28Administratordibaca 813 kaliSemua Kategori

Revisi aturan perpajakan dan biaya pemulihan operasi (Cost Recovery) hulu migas akhirnya rampung. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan.selengkapnya

 Luhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 6 Sep 2016 18:29Administratordibaca 718 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas‎ (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tarik menarik antara pihaknya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniIndrawati terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah selesai.selengkapnya

 Dua Keuntungan Penggunaan Gross Split di Blok ONWJ Versi PemerintahDua Keuntungan Penggunaan Gross Split di Blok ONWJ Versi PemerintahKamis 31 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) ketika menggunakan skema kontrak Gross Split. Keuntungan itu juga yang dinimpati PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Blok Offhsore North West Java (ONWJ)selengkapnya

 Jonan: Ga Bayar Pajak, Jangan Nuntut!!Jonan: Ga Bayar Pajak, Jangan Nuntut!!Rabu 7 Mar 2018 10:23Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bagi semua pemangku kepentingan sektor energi yang tidak taat membayar pajak jangan minta dilayani.selengkapnya

 Pemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSPemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSJumat 29 Des 2017 14:48Ridha Anantidibaca 605 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan ini melengkapi Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.selengkapnya

 Pemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasPemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasKamis 21 Jul 2016 09:57Administratordibaca 1099 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menyediakan beragam instrumen investasi untuk menampung potensi membanjirnya dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain instrumen investasi keuangan dan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan investasi di sektor riil, termasuk energi serta minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

 Kinerja Semester I/2018: Pendapatan MEDC Naik 42,36%, Laba Tertekan Beban PajakKinerja Semester I/2018: Pendapatan MEDC Naik 42,36%, Laba Tertekan Beban PajakSenin 6 Ags 2018 13:23Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Emiten minyak dan gas PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) membukukan pendapatan US8,58 juta pada semester I/2018, meningkat 42,36% year-on-year (yoy) seiring memanasnya harga komoditas dan pemasukan dari sektor kelistrikan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Keputusan Dirjen Pajak Baru Tunggu Surat PresidenSri Mulyani: Keputusan Dirjen Pajak Baru Tunggu Surat PresidenKamis 30 Nov 2017 13:48Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pengumuman nama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru masih harus menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara pembahasan Dirjen Pajak sudah dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) sejak Rabu kemarin (29/11/2017).selengkapnya

 Luhut-Sri Mulyani Akan Umumkan Revisi Aturan Pajak MigasLuhut-Sri Mulyani Akan Umumkan Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 20 Sep 2016 12:13Administratordibaca 925 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera mengumumkan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.selengkapnya

 Kena Pajak 3%, Harga Mobil LCGC Takkan Naik SignifikanKena Pajak 3%, Harga Mobil LCGC Takkan Naik SignifikanJumat 25 Okt 2019 14:08Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru Pajak Penyesuaian Atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan ini tertuang dalam PP Nomor 73 Tahun 2019, dan juga mengatur PPnBM baru untuk kelompok kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (Low Cost Green Car atau LCGC).selengkapnya

 Luhut Pastikan Aturan Pajak Migas Selesai Pekan IniLuhut Pastikan Aturan Pajak Migas Selesai Pekan IniRabu 24 Ags 2016 12:22Administratordibaca 885 kaliSemua Kategori

Menko bidang Kemaritiman sekaligus Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa revisi PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan bakal rampung pekan ini. Luhut mengatakan telah membentuk tim guna menyelesaikan revisi peraturan tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :