Sah Jadi UU, PNBP Baru Sederhanakan Item WajibSah Jadi UU, PNBP Baru Sederhanakan Item WajibKamis 26 Jul 2018 14:55Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) menjadi UU dalam rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan di Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018 kemarin.selengkapnya

 Jokowi Apresiasi Dukungan DPD Terhadap Tax AmnestyJokowi Apresiasi Dukungan DPD Terhadap Tax AmnestySelasa 16 Ags 2016 11:34Administratordibaca 533 kaliSemua Kategori

Dalam pidato kenegaraannya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini (16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terutama dalam kaitannya memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.selengkapnya

 Tak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi FormulirTak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi FormulirJumat 9 Sep 2016 15:00Administratordibaca 2014 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempermudah proses administrasi pengampunan pajak. Hanya itu yang ia janjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan mengubah undang-undang untuk memperpanjang periodesasi program tax amnesty tersebut.selengkapnya

 Dapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuDapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuRabu 24 Jun 2020 16:07Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar Rp42,36 triliun dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021.selengkapnya

 Sri Mulyani Tak Ingin Anggaran Negara Terkotak-kotakSri Mulyani Tak Ingin Anggaran Negara Terkotak-kotakRabu 24 Jun 2020 12:51Ridha Anantidibaca 200 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan redesain sistem keuangan negara kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dirinya melihat selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing terkotak-kotak dan tidak efisien.selengkapnya

 Pengusaha Desak DPR Revisi Aturan Buka Data Perbankan Untuk PajakPengusaha Desak DPR Revisi Aturan Buka Data Perbankan Untuk PajakSenin 19 Sep 2016 21:27Administratordibaca 1067 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Eddy Ganefo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Perbankan, terutama terkait kerahasiaan perbankan yang berpotensi disalahgunakan.selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Dilaporkan Tiap Bulan ke DPRTax Amnesty Harus Dilaporkan Tiap Bulan ke DPRSelasa 23 Ags 2016 07:02Administratordibaca 1010 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak sejatinya telah diimplementasikan pemerintah sejak 1 Juli 2016 hingga Maret 2017. Namun, sampai saat ini pihak Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima selembarpun laporan perkembangan program tersebut.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Disahkan, Jangan Jadi Skandal Keuangan TerbesarRUU Pengampunan Pajak Disahkan, Jangan Jadi Skandal Keuangan TerbesarRabu 29 Jun 2016 22:32Administratordibaca 538 kaliSemua Kategori

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-Undang. Hal ini sekaligus mengakhiri pro-kontra dan tarik-menarik kepentingan yang mengiringinya sejak awal 2015.selengkapnya

 DPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNDPR Punya Andil pada Kenaikan Defisit APBNSenin 20 Feb 2017 13:29Ajeng Widyadibaca 562 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mengungkap alasan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang mendasari defisit terus membengkak.selengkapnya

 Pertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyPertengahan Juni, DPR Gelar Paripurna Bahas Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:45Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak alias tax amnesty masih belum menemui titik terang kapan bisa dimulai. Namun, pembahasan RUU tax amnesty antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mulai buka-bukaan soal data.selengkapnya

 Ketua DPR Minta Singapura Batalkan Pembebasan Pajak untuk WNIKetua DPR Minta Singapura Batalkan Pembebasan Pajak untuk WNISelasa 19 Jul 2016 17:27Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin mengimbau pemerintah Singapura membatalkan rencana pembebasan pajak bagi WNI yang menyimpan uang di bank Singapura. Sebab, program itu bisa menggembosi program pengampunan pajak di Indonesia.selengkapnya

 DPR Dukung Langkah Pemerintah Tunda Pembahasan 3 RUU PajakDPR Dukung Langkah Pemerintah Tunda Pembahasan 3 RUU PajakSenin 26 Nov 2018 10:22Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menilai tepat langkah pemerintah untuk menunda pembahasan revisi tiga undang-undang terkait dengan perpajakan sampai dengan selesai pemilihan umum dan lebih baik dibahas dalam periode yang baru.selengkapnya

 Jampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data AkuratJampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data AkuratRabu 27 Apr 2016 13:48Administratordibaca 661 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait untuk mendapatkan pemaparan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Kali ini DPR mengundang otoritas hukum untuk menindaklanjuti kejelasan dari RUU tersebut.selengkapnya

 Apa Kabar `Perceraian` Ditjen Pajak dengan Kemenkeu?Apa Kabar `Perceraian` Ditjen Pajak dengan Kemenkeu?Selasa 26 Mar 2019 15:16Ridha Anantidibaca 193 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama dengan pemerintah tengah berencana untuk memisahkan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya DJP akan dibentuk dalam satu Badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN).selengkapnya

 Anggarannya Dipangkas, Menteri Bambang Yakin Tak Ganggu Target PajakAnggarannya Dipangkas, Menteri Bambang Yakin Tak Ganggu Target PajakSelasa 28 Jun 2016 08:56Administratordibaca 905 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memangkas anggaran enam kementerian dan lembaga negara (K/L) tahun ini sebesar Rp 2 triliun. Yang terbesar adalah anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,2 triliun.selengkapnya

 Omnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiOmnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiRabu 12 Feb 2020 09:58Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Eskalasi barang kena cukai akan semakin mulus. Nantinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak harus menentukan barang kena cukai melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).selengkapnya

 DPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestyDPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestySelasa 17 Mei 2016 18:36Administratordibaca 747 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat terkait RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," ujarnya, Selasa 17 Mei 2016.selengkapnya

 Dianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak PengusahaDianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak PengusahaSenin 5 Des 2016 09:45Ajeng Widyadibaca 872 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha menolak keras masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

 Tanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti SepedaTanpa Tax Amnesty, Menkeu: Penerimaan Digenjot Seperti SepedaJumat 13 Mei 2016 18:59Administratordibaca 688 kaliSemua Kategori

Berbagai upaya ditempuh pemerintah agar pengampunan pajak terlaksana tahun ini. Mulai dari sosialiasi ke publik, meyakinkan pengusaha, ekonom, hingga manyatukan suara di tubuh pemerintah. Juga, ini termasuk yang paling berat, membuat Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui kebijakan tax amnesty.selengkapnya

 DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan PajakSelasa 12 Des 2017 08:44Ridha Anantidibaca 317 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :