Dampak corona, perusahaan pers bakal mendapat insentif pajak?Dampak corona, perusahaan pers bakal mendapat insentif pajak?Selasa 14 Apr 2020 12:08Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua Kategori

Dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) nyatanya dirasakan di berbagai sektor usaha, tak terkecuali bagi perusahaan pers. Ketua Dewan Pers Mohammad Nur sebelumnya mengajukan sembilan usulan insentif bagi perusahaan media kepada pemerintah.selengkapnya

 Wapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanWapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanSelasa 24 Mei 2016 15:21Administratordibaca 515 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan perpajakan yang mendesak untuk diperbaiki saat ini adalah menyangkut perbaikan teknologi informasi (TI), khususnya data pembayar dan penerimaan pajak. "Pajak yang benar dewasa ini tidak lepas dari informasi, data. Oleh karena itu, masalah yang ingin kita atasi adalah peningkatan informasi data pembayar pajak dengan IT yang baik," kata Wapres Jusuf Kselengkapnya

 Banyak Pekerjaan Rumah Mendesak Soal PajakBanyak Pekerjaan Rumah Mendesak Soal PajakSenin 1 Ags 2016 15:43Administratordibaca 1591 kaliSemua Kategori

Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah belum memiliki strategi khusus untuk mengurangi risiko penerimaan pajak yang terancam meleset jauh dari target. Belum ada pula strategi khusus program pengampunan pajak untuk menarik dana repatriasi dan mencapai target uang tebusan.selengkapnya

 Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Rabu 27 Nov 2019 13:57Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak bisa hanya memihak satu sektor tertentu dan mengesampingkan urgensi kepentingan yang lebih besar.selengkapnya

 Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakMisbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakSelasa 21 Nov 2017 13:11Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

 Per Juli Baru Capai 44 Persen, Extra Effort Pajak Mendesak DilakukanPer Juli Baru Capai 44 Persen, Extra Effort Pajak Mendesak DilakukanSenin 26 Ags 2019 11:24Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa dengan kondisi penerimaan yang masih jauh dari ekspektasi, upaya ekstra luar biasa memang cukup mendesak untuk dilakukan.selengkapnya

 Pengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakPengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakSenin 13 Apr 2020 13:45Ridha Anantidibaca 416 kaliSemua Kategori

Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.selengkapnya

 Punya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanPunya efek gulir besar, CITA: Insentif pajak untuk properti mewah mendesak dilakukanSenin 7 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% sahaselengkapnya

 Ditjen Pajak Menilai Penurunan Tarif Pajak Obligasi Belum MendesakDitjen Pajak Menilai Penurunan Tarif Pajak Obligasi Belum MendesakJumat 23 Mar 2018 09:07Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menanggapi usulan mengenai pemangkasan tarif pajak bunga obligasi. Bagi otoritas pajak, jika usulan disampaikan, tentunya akan dibahas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Perbaikan Tax Ratio Benar-Benar MendesakPerbaikan Tax Ratio Benar-Benar MendesakRabu 21 Mar 2018 11:48Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Polemik terkait besaran utang pemerintah yang terus meningkat setiap tahun, menunjukkan betapa mendesaknya perbaikan rasio pajak.selengkapnya

 BEI: Tax Amnesty Momentum Perusahaan IPOBEI: Tax Amnesty Momentum Perusahaan IPOSabtu 16 Jul 2016 14:33Administratordibaca 1286 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa kebijakan amnesti pajak oleh pemerintah dapat dijadikan momentum bagi perusahaan untuk melakukan pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO).selengkapnya

 BEI: `Go Public` Genjot Performa PerusahaanBEI: `Go Public` Genjot Performa PerusahaanSelasa 18 Okt 2016 15:11Ajeng Widyadibaca 1165 kaliSemua Kategori

"Selain merupakan sumber dana baru untuk pertumbuhan perusahaan, dengan 'go public" membantu meningkatkan kinerja perusahaan, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik," ujar Nicky di Medan, Selasa (18/10/2016).selengkapnya

 Perusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenPerusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenRabu 11 Mei 2016 13:36Administratordibaca 3258 kaliSemua Kategori

Bocoran “The Panama Papers” dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Selasa (10/5) dini hari waktu Indonesia. Bank data yang didirikan di 21 yurisdiksi negari suaka pajak (Tax Haven) itu berisi jaringan perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan dengan bantuan firma hukum, Mossack Fonseca.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3551 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Empat Perusahaan Minati Tax HolidayEmpat Perusahaan Minati Tax HolidayRabu 9 Mei 2018 14:21Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis menyebut, empat perusahaan telah menunjukkan minat untuk mendapatkan fasilitas insentif pembebasan pajak atau tax holiday. Azhar mengaku, saat ini para investor tersebut sedang menggali informasi terkait prosedur untuk bisa mendapatkan insentif fiskal yang diluncurkan bulan lalu itu. "Sudahselengkapnya

 Pajak JPT Dikeluhkan Perusahaan ForwarderPajak JPT Dikeluhkan Perusahaan ForwarderJumat 20 Apr 2018 11:00Ridha Anantidibaca 929 kaliSemua Kategori

Perusahaan pengurusan transportasi, forwarder dan jasa kepabeanan (PPJK) mendesak adanya aturan perpajakan yang mendukung iklim usaha kecil dan menengah (UKM) pada sektor transportasi dan logistik.selengkapnya

 Panama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaPanama Papers, ada 670 Perusahaan Cangkang di AustraliaJumat 13 Mei 2016 16:47Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Menyusul rilis database "Panama Papers" yang menyingkapkan bagaimana orang kaya menggunakan perusahaan-perusahaan offshore demi menghindari pajak, maka tersingkap pula 200.000 perusahaan cangkang oleh investigasi Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang 670 di antaranya berkantor di Australia.selengkapnya

 Perusahaan Cangkang Diatur Ikut Tax AmnestyPerusahaan Cangkang Diatur Ikut Tax AmnestySelasa 30 Ags 2016 10:40Administratordibaca 1622 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle) akhirnya terealisasi. Ini akan menjadi aturan teknis program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Mulai November, 8 Perusahaan Ini Pungut PPN. Cek Disini!Mulai November, 8 Perusahaan Ini Pungut PPN. Cek Disini!Jumat 9 Okt 2020 12:35Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Jumlah perusahaan global yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam aktivitas perdagangan menggunakan sistem elektronik atau PMSE bertambah 8 entitas.selengkapnya

 Dirjen Bea Cukai Serahkan Sertifikat AEO 47 PerusahaanDirjen Bea Cukai Serahkan Sertifikat AEO 47 PerusahaanJumat 2 Ags 2019 15:31Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Bea Cukai menyerahkan sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) kepada 47 perusahaan. Sertifikat diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, Selasa (30/7).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :