Lebih dari 50% Setoran Pajak di KPPN Jakarta V dari Kementerian PUPRLebih dari 50% Setoran Pajak di KPPN Jakarta V dari Kementerian PUPRRabu 21 Mar 2018 15:35Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Tingkat kepatuhan memungut pajak oleh bendahara Kementerian PUPR cukup baik. Lebih dari 50 persen setoran pajak di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).selengkapnya

 Lapor SPT Pajak, Menteri PUPR Cerita Pernah Didenda Rp 80 JutaLapor SPT Pajak, Menteri PUPR Cerita Pernah Didenda Rp 80 JutaSelasa 20 Mar 2018 11:27Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik di kantor pusat Kementerian PUPR.selengkapnya

 Kementerian PUPR Siap Kelola Dana Tax Amnesty Untuk Proyek InfrastrukturKementerian PUPR Siap Kelola Dana Tax Amnesty Untuk Proyek InfrastrukturSabtu 13 Ags 2016 20:12Administratordibaca 1019 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap untuk mengelola sejumlah dana Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang kembali ke Indonesia (repatriasi) dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diusung Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Kementerian PUPR Jadi Kandidat Penerima Uang Tebusan Tax AmnestyKementerian PUPR Jadi Kandidat Penerima Uang Tebusan Tax AmnestySelasa 4 Okt 2016 09:19Administratordibaca 1299 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpotensi menikmati dana tebusan yang didapat pemerintah dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah sedang mempertimbangkan penambahan anggaran belanja kementerian ini untuk tahun depan.selengkapnya

 PUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana RepatriasiPUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana RepatriasiKamis 30 Jun 2016 14:00Administratordibaca 880 kaliSemua Kategori

Setelah Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak disahkan, Pemerintah terus mencari cara agar dana-dana orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa tertarik masuk ke dalam negeri (repatriasi). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang bisa dibiayai oleh dana repatriasi ini.selengkapnya

 Banten Aktif Datangi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di PerumahanBanten Aktif Datangi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di PerumahanJumat 28 Jun 2019 10:14Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara 'door to door' mendatangi para wajib pajak yang berada di komplek-komplek perumahan di wilayah Kota Serang, sebagai upaya memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta mempermudah pelayanan bayar pajak di Provinsi Banten.selengkapnya

 Naik 6,62%, Realisasi Pajak Infrastruktur dan Perumahan Capai Rp83,51 TriliunNaik 6,62%, Realisasi Pajak Infrastruktur dan Perumahan Capai Rp83,51 TriliunJumat 25 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pajak dari sektor konstruksi dan perumahan pada 2018 sebesar Rp83,51 triliun. Angka tersebut tumbuh 6,62% dibandingkan realisasi pajak dari tahun 2017 lalu.selengkapnya

 Kejar Penunggak Pajak Kendaraan, Pemprov DKI Sisir Perumahan dan MalKejar Penunggak Pajak Kendaraan, Pemprov DKI Sisir Perumahan dan MalSelasa 11 Des 2018 15:07Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Menyisahkan waktu lima hari penghapusan pajak yang selesai tanggal 15 Desember 2018 mendatang. Pempov DKI Jakarta mengejar para penunggak pajak hingga ke perumahan dan pusat perbelanjaan.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Kemenhub dan Kementerian PUPR Kebut BelanjaSri Mulyani Minta Kemenhub dan Kementerian PUPR Kebut BelanjaKamis 18 Jul 2019 15:55Ridha Anantidibaca 572 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pada semester I 2019 sebesar Rp342,34 triliun atau 40,02 persen dari pagu APBN 2019, Rp855,45 triliun. Realisasi tersebut meningkat 15,66 persen secara tahunan.selengkapnya

 Penunggak pajak kendaraan dikejar sampai ke mal dan perumahanPenunggak pajak kendaraan dikejar sampai ke mal dan perumahanKamis 13 Des 2018 10:18Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Petugas Samsat Jakarta Barat mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor dalam waktu kurang lima hari sebelum masa penghapusan pajak berakhir pada 15 Desember.selengkapnya

 Pemprov DKI kejar Penunggak Pajak Sampai ke Perumahan ElitPemprov DKI kejar Penunggak Pajak Sampai ke Perumahan ElitSelasa 11 Des 2018 13:14Ridha Anantidibaca 235 kaliSemua Kategori

Petugas Samsat Jakarta Barat (Jakbar) mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor dalam waktu kurang lima hari sebelum masa penghapusan pajak berakhir pada 15 Desember.selengkapnya

 Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangSenin 22 Jan 2018 11:41Ridha Anantidibaca 774 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya

 RI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatRI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatKamis 18 Feb 2016 06:01Administratordibaca 888 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Ketua MPR: Amnesti Pajak Bukti Kepercayaan RakyatKetua MPR: Amnesti Pajak Bukti Kepercayaan RakyatSelasa 4 Okt 2016 22:17Administratordibaca 650 kaliSemua Kategori

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai respons masyarakat terhadap amnesti pajak merupakan bukti kepercayaan rakyat pada pemerintah.selengkapnya

 Rakyat Melarat di Desa Tak Butuh Tax AmnestyRakyat Melarat di Desa Tak Butuh Tax AmnestySelasa 19 Jul 2016 11:19Administratordibaca 1033 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, butuh waktu lama bagi pemerintah untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Deputi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Muhammad Sairi Hasbullah mengatakan, meski pemerintah menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) tidak akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.selengkapnya

 Kepercayaan Rakyat Dorong Kebijakan Tax AmnestyKepercayaan Rakyat Dorong Kebijakan Tax AmnestySenin 24 Okt 2016 14:34Administratordibaca 669 kaliSemua Kategori

Pemerintah rencananya akan melanjutkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk periode II dan III. Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait di Jakarta, 24 Oktober 2016, menilai dilaksanakannya kebijakan ini tidak lepas dari adanya kepercayaan rakyat, terbukti dari hasil yang dicapai pada periode I.selengkapnya

 Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatEksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatRabu 15 Nov 2017 11:53Ajeng Widyadibaca 1029 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali angkat bicara soal pentingnya pajak dalam membangun negara. Menurut Sri Mulyani, pajak yang dibayarkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatselengkapnya

 Wakil Rakyat Ini Minta Tindak Tegas WNA tak Taat PajakWakil Rakyat Ini Minta Tindak Tegas WNA tak Taat PajakRabu 30 Mei 2018 09:48Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta agar pemerintah provinsi setempat menindak tegas warga negara asing yang tidak taat pajak. "Pemprov DKI Jakarta harus mengecek siapa saja WNA yang tidak taat membayar pajak selama tinggal di Kota Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik di Jakarta, Senin (28/5).selengkapnya

 50 persen Bank Perkreditan Rakyat Tak Lapor Pajak 201550 persen Bank Perkreditan Rakyat Tak Lapor Pajak 2015Rabu 9 Nov 2016 15:19Ajeng Widyadibaca 1713 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. Pasalnya, dari semua wajib pajak BPR, hanya separuhnya yang patuh. Kondisi ini bertolak belakang dengan bank umum yang tingkat kepatuhannya telah mencapai seratus persen.selengkapnya

 Menkeu Nilai Regulasi Rumit Picu Rakyat Tak Patuh PajakMenkeu Nilai Regulasi Rumit Picu Rakyat Tak Patuh PajakSabtu 22 Okt 2016 07:33Administratordibaca 813 kaliSemua Kategori

Kepatuhan rakyat Indonesia sebagai wajib pajak hingga saat ini masih rendah. Hal tersebut salah satunya karena rumitnya regulasi perpajakan di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :